Aspek Hukum PPJB Rumah Susun

Rabu, 26 Februari 2014, 07:16:00 WIB - Tips

Rumah Susun (Dok. Gresnews.com)

Rumah susun (rusun) muncul untuk mengatasi kebutuhan masyarakat dalam hal tempat tinggal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah membenahi pengelolaan rusun di Jakarta, salah satunya Rusun Muara Baru.

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. (Ketentuan Umum UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang selanjutnya disebut dengan UU Rumah Susun)

Rusun memiliki beberapa jenis, yaitu, rusun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rusun khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus, rusun negara yaitu untuk penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan pegawai negeri yang difungsikan sebagai tempat hunian, dan rusun komersial yaitu rusun yang diselenggarakan untuk mencari keuntungan.

Di dalam satu rumah susun terdapat beberapa satuan rumah susun yang disebut sebagai sarusun. Satuan rumah susun ini adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Sarusun ini dapat dimiliki ataupun disewa. Dalam hal sarusun ini dibeli maka pembeli mendapatkan apa yang disebut sebagai sertifikat hak milik (SHM) atas sarusun tersebut.

Yang menjadi akar permasalahan dalam hal mendapatkan kepemilikan itu ada yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun sangat disayangkan bahwa PPJB ini dilakukan dalam kondisi bangunan belum seutuhnya jadi, yaitu, hanya 20% sebagaimana digariskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang menyatakan PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

Status kepemilikan tanah;
Kepemilikan IMB;
Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
Keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
Hal yang diperjanjikan.

Dari sisi inilah kita dapat menilai, apakah konsumen terlindungi dengan dibangunnya rusun yang baru mencapai 20%? Padahal konsumen tidak pernah tahu dengan jelas isi PPJB seperti apa. Hal tersebut seperti membeli kucing dalam karung, demikian ungkap Sekretaris Jenderal Aperssi, Aguswandi Tanjung. Pendapat tersebut diperkuat fakta, bahwa ikatan tanda jadi saat konsumen memberikan uang adalah uang tidak kembali jika terjadi sesuatu pada pembangunan rusun.

Inilah yang menjadi protes utama dari Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) Ibnu Tadji HN. Ia menegaskan bahwa UU Rumah Susun tersebut telah gagal menciptakan ketentraman dan kenyamanan bertempat tinggal di rumah susun. Ibnu Tadji juga mengungkapkan sekarang ini, kita tak pernah tahu dengan jelas isi PPJB seperti apa, jadinya seperti membeli kucing dalam karung.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar