Target DPR Panglima TNI Baru Sudah Terpilih Desember

Presiden Joko Widodo segera mengirim nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang pensiun Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR yang bermitra dengan TNI menunggu surat Jokowi tersebut.

"Info yang terakhir saya dengar itu, dalam waktu dekat itu akan segera dikirim suratnya," ucap anggota Komisi I DPR Dave Laksono di Gedung DPR, Jumat (24/11).

Menurut Dave, Komisi I menargetkan pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI sudah bisa dipilih. Untuk itu dia berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera mengirimkan nama kandidat Panglima TNI.

"Saya harapkan suratnya bisa masuk segera ke DPR sehingga sebelum masa reses yang akan datang kita sudah bisa melakukan fit and proper test. Dan sebelum akhir tahun, kita sudah bisa memiliki nama panglima TNI yang baru," ujar Dave.

Dia punya prediksi tersendiri soal siapa dan berapa banyak nama-nama jenderal TNI calon pengganti Gatot yang akan dikirimkan Jokowi ke DPR. Menurut Dave, kalau berdasarkan pengalaman, biasanya Jokowi hanya mengirim satu nama untuk diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi I DPR.

Dave lalu membeberkan sosok yang kemungkinan ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI yang baru. Menurutnya KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal TNI Mulyono, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi memiliki kans seimbang untuk menjadi Panglima TNI mengingat ketiganya merupakan jenderal bintang empat serta merupakan kepala staf, sesuai syarat untuk menjadi Panglima TNI. Meski demikian, Dave mengatakan Marsekal Hadi lebih ´unggul´.

"Kalau dilihat dari tiga kepala staf itu, yang masa dinasnya masih lama itu adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi. Saya belum bisa mengatakan apakah pasti dia (terpilih). Akan tetapi, kalau dilihat dari masa dinasnya (yang) masih panjang, masih lama, itu Kepala Staf Angkatan Udara," ujar Dave.

Menurut Dave, Hadi juga sudah terbukti rekam jejaknya sebagai KSAU. Ada beberapa terobosan yang menurut Dave cukup baik di era kepemimpinan Hadi sebagai pucuk tertinggi TNI AU itu.

Hadi disebut berhasil melakukan revitalisasi terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU. Dave juga menyinggung komitmen Hadi dalam memerangi korupsi.

"Kemarin ada kasus-kasus korupsi itu beliau kerjasama dengan panglima TNI untuk merapihkan dan menyelesaikan seluruh perkara yang ada sehingga TNI menjadi lebih profesional dan lebih modern dan lebih tangguh ke depannya," ungkap politikus Golkar ini.

Dave punya pesan kepada siapapun calon pengganti Jenderal Gatot yang akan terpilih nantinya. Dia berharap panglima TNI yang baru dapat menjaga moral institusi dan prajuritnya menjadi semakin lebih baik.

Selain itu, Dave juga berharap panglima TNI yang baru dapat meningkatkan kemampuan tempur dan persenjataan. Dia pun mengingatkan agar panglima TNI yang baru memperhatikan kesejahteraan prajuritnya.

"Masih banyak perkara kesejahteraan prajurit terutama soal pertanahan TNI karena banyak tanah-tanah, aset-aset TNI ini tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dikuasai oleh pihak ketiga, kadang-kadang pihak keempat bahkan ya," urai Dave.

"Ini waktunya TNI memperbaiki aset-aset tersebut karena itu adalah milik negara," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan akan segera mengirim nama calon pengganti Jenderal Gatot ke DPR. Jokowi meminta semua pihak bersabar soal siapa panglima TNI yang baru.

"Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja," kata Jokowi di Kota Mataram, Lombok, NTB, Kamis (23/11).  (dtc/mfb)

Selengkapnya

Pengacara: Setya Novanto Stres Ditahan

Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto sudah sepekan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga terlibat kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

KPK resmi menerbitkan surat penahanan atas Novanto pada Jumat, 17 November 2017. Namun Novanto dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena harus dirawat akibat kecelakaan mobil yang dia alami. Barulah pada Minggu, 19 November 2017 Novanto dibawa ke rumah tahanan KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi membeberkan kondisi kliennya setelah lima hari menginap di Rutan KPK. Menurut dia, hari ini kondisi Novanto lebih baik dari kemarin. Namun dalam keadaan stres atau tertekan.

"(Novanto), tertekan otomatis. Seumur hidup dengan kedudukan selevel dengan presiden akhirnya dia dikurung. Mau tak mau dia stres," kata Fredrich, Jumat (24/11).

Fredrich mengaku bisa melihat tanda-tanda stresnya Novanto. Dia pun bisa memaklumi kondisi Novanto saat ini. Misalnya terpancing emosinya hingga gampang tersinggung. Selain itu pandangan matanya kosong. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Kondisi Ekonomi RI Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan stabilitas sistem keuangan nasional berada dalam kondisi normal. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal III 2017 yang meningkat sehingga kondisi keuangan juga terus membaik.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah menjelaskan, intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) masih dalam level moderat. Dia menyebutkan kredit perbankan nasional per Oktober 2017 tercatat tumbuh 8,18% secara year on year (yoy) tumbuh dibandingkan periode September 2017 7,86%.

"Sistem keuangan nasional masih normal dan sehat," kata Imansyah dalam diskusi di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (24/11).

Dia menyebutkan dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat di posisi 11,95% lebih rendah dibandingkan periode September 2017 11,69%. Kemudian piutang pembiayaan tercatat 8,15% lebih rendah dibandingkan periode bulan sebelumnya 8,63%.

Lalu penghimpunan dana di pasar modal tercatat Rp 197 triliun atau meningkat dari periode bulan sebelumnya Rp 163 triliun.

Sedangkan dari sisi permodalan, capital adequacy ratio (CAR) perbankan tercatat 23,54% atau tumbuh dibandingkan periode September 2017 23,25%. Kemudian modal perusahaan pembiayaan tercaat 2,98%, risk based capital (RBC) asuransi umum 294% dan RBC asuransi jiwa 487%.

Lalu dari pasar keuangan indeks harga saham gabungan (IHSG) per Oktober ditutup di level 6005,7 atau tumbuh 1,78% dari bulan sebelumnya 0,63%. Lalu untuk surat berharga negara (SBN) jangka menengah tercatat naik 34,2 basis poin (bps) dari bulan sebelumnya minus 14,6 bps. Kemudian untuk nilai tukar rupiah tercatat Rp 13.560 per dolar AS atau melemah 0,67%.

Imansyah menjelaskan kinerja intermediasi LJK masih moderat, dipengaruhi oleh konsolidasi internal LJK, pergerakan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, kinerja intermediasi sistem jasa keuangan diperkirakan membaik dengan porsi pendanaan dari pasar modal dan industri keuangan non bank yang terus meningkat," ujarnya. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Desakan Menggelar Munaslub Golkar Terus Menggema


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Desakan untuk menggelar musyawarah nasional luarbiasa (Munaslub) dari internal Golkar terus menggema. Kendati dalam rapat pleno Golkar  sebelumnya partai berlambang beringin itu memutuskan tak mencopot ketua umumnya Setya Novanto karena menjadi tersangka korupsi di KPK. Golkar hanya menonaktifkan sementara Jabatan Setya.

Desakan untuk menggelar Munaslub antara lain diungkapkan Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo. Menurutnya desakan pengurus DPD tingkat I Golkar untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) guna mencopot Setya Novanto dari kursi ketua umum tak dapat dicegah. Untuk itu Bambang mendesak pengurus DPP segera menggelar Rapimnas untuk menampung aspirasi DPD I.

"Segera meminta Rapimnas PG kepada DPP, dalam rangka membicarakan hal penting untuk diambil keputusan. Terutama menentukan waktu Munas, bila sudah tercapai 2/3 DPD Provinsi yang menghendaki," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (24/11/2017).

Sebab menurutnya yang memiliki kekuasaan menentukan Munas di Rapimnas adalah suara DPD Provinsi, hal itu berdasarkan AD/ART partai. "Jadi nggak bisa dilawan oleh siapapun," tegas dia.

Bambang menyarankan Munas untuk mencopot Novanto sebaiknya digelar secepatnya. Sebab menurut dia agenda Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019 semakin dekat sehingga Golkar butuh pemimpin baru untuk mengkonsolidasikan.

"Munas harus diadakan paling lambat akhir tahun karena awal 2018 DPP baru sudah harus bekerja menghadapi proses Pemilu dan Pilkada serentak," ujar Bambang.

Setelah Setya Novanto ditahan KPK. Desakan meminta musyawarah nasional (Munas) terus menguat. Kabar terbaru, sudah ada 26 DPD I Golkar yang berkumpul membahas munaslub.

"Secara formal, belum ada (DPD I yang mengusulkan Munaslub), tapi ada isu, ada 26 DPD I yang sudah berkumpul. Ada juga yang secara keras meminta Munaslub, ada yang biasa-biasa saja, tapi saya yakin semua ingin cepat selesai," tutur Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. (dtc/rm)

Selengkapnya

DPR Nilai PT Freeport Tak Serius Bangun Smelter


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VII DPR menilai PT. Freeport Indonesia tidak memiliki komitmen serius untuk membangun smelter seperti dijanjikan sebelumnya. Pasalnya hingga saat ini tak ada progres dari pembangunan smelter yang dijanjikan. Hal itu terungkap setelah Komisi VII melakukan peninjauan lokasi dalam kunjungan kerja ke Gresik, Jawa Timur, lokasi dimana Freeport berjanji akan membangun smelter.  

"Kita melihat tidak ada progres fisik yang dilakukan. Meskipun disampaikan telah melalui tahapan-tahapan yang sifatnya administratif, tetapi itu bukan sebuah progres yang bisa di lihat," ujar Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali di Gresik, Jatim,  Kamis (23/11).
 
Bahkan menurut Syaikhul dari soal lokasinya tempat pembangunan smelter saja, belum ada penentuan. "Bahkan perjanjian yang dibuat dengan PT. Petrokimia pun tampaknya di hold," ungkapnya, seperti dikutip dpr.go.id.
 
Untuk itu Komisi VII meminta ada ketegasan dari pemerintah terhadap persoalan itu. Sebab selama ini izin usaha pertambangan dikeluarkan dengan satu konsekuensi, kalau tidak membangun smelter dengan progres yang bisa di evaluasi setiap 6 bulan, maka akan akan dicabut rekomendasi ekspornya.
 
Menurut Syaikhul PP Nomor 1 Tahun 2017 yang membuat adalah Kementerian ESDM, walaupun dikonsultasikan kepada Komisi VII. Untuk Kementerian ESDM diharapkan dapat konsisten  dengan peraturan yang dibuatnya. "Jangan ada kesan menganakemaskan satu perusahaan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain," tuturnya. (

Anggota Komisi VII lainnya  Eni Maulani Saragih, menambahkan bahwa membangun smelter adalah kewajiban PT Freeport. Sebab PT Freepor sebelumnyua menjanjikan akan membangun smelter di Gresik, dan Freeport telah menandatangani perjanjian (MoU) dengan PT. Petrokimia untuk membangun smelter. "Tapi saat Komisi VII ingin melihat progresnya, ternyata setelah beberapa tahun masih tidak ada progresnya," ujar Eni.
 
Bahkan peninjauan ke lapangan Gresik yang dilakukan Komisi VII ini, menurut Eni sudah untuk kesekian kalinya, guna mengetahui bagaimana progres dari Freeport.
 
"Tapi Sampai saat ini kita masih belum melihat adanya progres yang memuaskan. Freeport belum sama sekali menentukan lokasinya. Apakah di Petrokimia atau di tempat lain," tegasnya.
 
"Kita akan sampaikan kepada Menteri ESDM terkait belum adanya progres pembangunan smelter oleh Freeport," tandasnya. (rm)

Selengkapnya

Komisi IX Tak Sepakat Defisit BPJS Kesehatan Ditambal dari Cukai Rokok


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi IX mengkritik keputusan pemerintah yang akan menggunakan cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. DPR mendorong pemerintah untuk mencari sumber lain untuk menambal defisit tersebut.

Komisi IX mendorong pemerintah mencari sumber lain, selain cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat kerja di ruang rapat Komisi IX Nusantara I, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay.
 
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, langkah pemerintah yang mengumumkan rokok memberi kontribusi bagi kesehatan, karena cukainya menyumbang untuk menambal defisit BPJS Kesehatan tidak tepat.
 
"Itu kebijakan pemerintah untuk menutupi defisit, saya kurang setuju kalau memang itu menjadi konsen utama pemerintah, karena bagaimanapun dari sisi kesehatan merokok itu tidak bagus," jelas Saleh, Kamis (23/11).
 
Politisi dari Fraksi PAN ini mengatakan masih banyak sumber lain yang bisa didapat misalnya dari BUMN atau pajak lainnya yang dikelola oleh pemerintah. Defisit BPJS Kesehatan yang dari waktu-kewaktu semakin membesar memang menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR, menurut data yang beredar defisit BPJS Kesehatan saat ini sudah lebih dari 9 triliun, dan diperkirakan akan bertambah sampai 11 atau 12 triliun pada akhir tahun ini.  
 
Menurutnya DPR mendorong pemerintah mencari sumber-sumber lain, saya kira pemerintah punya banyak usaha, kita punya BUMN-BUMN, pemerintah juga punya pajak, maksimalkan pajak dan lain sebagainya. "Saya kira sampai sejauh ini pemerintah kita belum maksimal  Saya kira bisa saja, kalau itu bisa dimaksimalisasi," tutur Saleh, seperti dikutip dpr.go.id.
 
Kementerian Keuangan memperkirakan  dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah bisa mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Adapun kekurangan BPJS sisanya akan diupayakan dari efisiensi operasional BPJS Kesehatan dan suntikan dana tambahan. (rm)

Selengkapnya

Kadin: Iklim Investasi di Jakarta Membaik

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan iklim investasi di Jakarta semakin membaik. Terlebih, kini ditambah adanya gebrakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang memiliki target ambisius yakni ingin mengeruk investasi asing sebesar Rp1.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

"Daya tarik investor kini semakin tinggi. Kita lihat proses pilkada berlalu seluruh kandidat maupun pendukung masing-masing kandidat bisa menerima keputusan dengan rasa demokrasi yang tinggi, dan legowo. Terlebih lagi, Wagub kita punya target yang fantastis. Ini akan terus mendorong iklim investasi semakin baik," ujar Sarman dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (24/11).

Dirinya juga turut membantah terkait hasil rilis dari Asia Competitiveness Institute (ACI) yang menyatakan bahwa kemudahan berbisnis di Jakarta turun 2 peringkat ke peringkat 4 dengan skor 1.325 dikalahkan oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ia menyatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi karena infrastruktur di DKI Jakarta lebih baik dari daerah lainnya.

"Saya sangat meyakini dengan berbagai infrastruktur yang dimiliki Pemprov DKI, Jakarta akan tetap berada diposisi terdepan.  Apalagi iklim usaha di Jakarta semakin baik," jelas Sarman.

Dalam indeks Ease of Doing Business Indonesia yang semakin baik dan terus meningkat, Sarman mengapresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta yang sudah baik sekarang dan terus ditingkatkan lagi. "Sekarang yang baik terus ditingkatkan dan tinggal bagaimana SDMnya ditingkatkan dari staff hingga petinggi harus punya pandangan visi yang sama. Mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Provinsi," pungkasnya.

Sebelumnya, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi investasi di Ibu Kota pada Januari-September 2017 mencapai Rp74,8 triliun. Angka tersebut didapatkan dari investasi Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Artinya dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat. Sebelumnya, posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116–129.

Seperti diketahui, Jakarta dan Surabaya memiliki peranan penting dalam survei EODB 2018. Kedua kota bisnis terbesar di Indonesia ini, menjadi lokasi perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan asumsi, kriteria, metodologi, dan definisi tertentu untuk mengetahui peringkat EODB pada 190 negara di dunia. Adapun bobot penilaian Kota Jakarta sebesar 78 % dan Surabaya sebesar 22%. (mag)

Selengkapnya

TB Hasanuddin: Laporan Amnesty International Terkait Nasib Rohingya Akan Ditindaklanjuti

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya masih terus terjadi. Salah satunya, sulitnya untuk mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan bagi etnis Rohingya. Demikian laporan Amnesty International yang disampaikan peneliti, Elise Tillet saat berjumpa dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin di ruang tamu Komisi I DPR, Kamis (23/11).

TB Hasanuddin mengatakan, Komisi I DPR akan menindaklanjuti laporan Amnesty Internasional tersebut dengan memanggil Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. "Kita akan evaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi persoalan yang dialami etnis Rohingya. Kalau upaya yang sudah dilakukan belum ada hasil yang maksimal, maka kita rumuskan lagi solusi untuk mengatasi hal itu," kata TB Hasanuddin.

Apalagi, sambung TB Hasanuddin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pernah melakukan pertemuan dan menyerahkan usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada konsulat negara Myanmar dalam misi diplomasi di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9) lalu. "Jadi, kita harus tahu sejauh mana progres dari usulan yang pernah disampaikan Menteri Luar Negeri RI kepada otorita Myanmar dalam mengatasi persoalan etnis Rohingya," tutur TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menambahkan, jika pemerintah Myanmar ternyata tidak konkret dalam menjalankan usulan pemerintah Indonesia, Komisi I DPR akan melakukan pertemuan dengan parlemen di Myanmar untuk membahas masalah kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. "Kalau perlu, nanti Komisi I DPR melakukan  pertemuan dengan parlemen Myanmar," tukas TB Hasanuddin.  

Sebagai informasi, utusan dari Amnesty International, yakni, Elise Tillet dan Haeril Halim, Kamis (23/11) melaporkan perkembangan terakhir nasib etnis Rohingya di Myanmar kepada Komisi I DPR yang diwakili TB Hasanuddin. Dalam laporannya, Amnesty International menyebut bahwa pemerintah Myanmar masih membatasi etnis Rohingya untuk bepergian, mendatangi rumah sakit dan mendapatkan pendidikan. Tindakan pemerintah Myanmar digolongkan sebagai tindakan apartheid.

Akses pendidikan terhadap etnis Rohingya dibatasi sejak tahun 2012, dimana anak-anak Rohingya tidak diizinkan masuk sekolah negeri campuran di banyak wilayah Rakhine. Ada sekitar 1,1 juta orang Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine. Mereka tidak diakui kewarganegaraannya dan dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meski sudah hidup beberapa generasi di Myanmar.

Diskriminasi meluas sebelum terjadinya kekerasan yang menyebabkan 600.000 warga Rohingya lari ke Bangladesh. Terkait dengan itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi  pernah mengusulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada konsulat negara Myanmar dalam misi diplomasi di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Adapun Formula 4+1 yang diusulkan untuk Rakhine State tediri dari empat elemen, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi lembaga swadaya masyarakat kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dia mengatakan, baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.

AKIM terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan relief. Adapun komitmen bantuan yang diberikan oleh aliansi adalah sebesar 2 juta dollar AS. (mag)

Selengkapnya

Pemerintah Diminta tak Main-Main Dengan E KTP

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi II Ace Hasan Sadzili meminta agar pemerintah khususnya Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk tidak main-main dengan kartu tanda penduduk elektronik (E KTP). Pasalnya, E KTP akan menjadi dasar untuk Pillkada Serentak 2018. Aturan Pemilu menyebutkan, semua WNI yang punya hak pilih harus ber E-KTP.

"Berarti kalau tidak, akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih," kata Ace dalam RDP dengan Dirjen Otda dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/11), seperti dikutip dpr.go.id.

Ace Hasan Sadzili memaparkan, E KTP menjadi sorotan publik, seperti proses perekaman yang sampai tiga tiga bulan. Kemudian perekaman E KTP di TMII baru-baru ini sangat ramai dan menjadi masalah. Di sisi lain, semua dijanjikan akan diselesaikan tahun ini, namun kata Ace, yang ditemukan sebaliknya. Dalam sidak kunjungan kerja ditemukan keluhan yang sama mengurus KTP-el waktunya lama.

"Istreri saya kehilangan KTP elektronik, sudah 2 bulan mengurus hingga kini tidak dipanggil-panggil. Petugas Dukcapil Tangerang Selatan mengatakan sebulan lagi akan dipanggil, tetapi sudah dua bulan tidak ada panggilan," ungkap politisi Golkar ini.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, khusus 2017, blanko E-KTP tersedia cukup, sudah mencetak 14,5 juta keeping kini belum habis. Sampai 2 tahun ke depan, pengadaan blanko dengan e-katalog, sehingga tidak ada kekurangan keeping blanko

Sedangkan terkait perkembangan KTP-El hingga saat ini wajib KTP sebanyak 189 juta dan yang sudah merekam 178 juta atau 96,4%. Dari 189 juta itu tercatat di luar negeri Kemlu 4,3 juta, sehingga di dalam negeri diasumsikan yang belum merekam sebanyak 6,6 juta.

Anggota Komisi II Tamanuri mengapreasi Dirjen Dukcapil yang dinilai mampu mengurangi jumlah penduduk yang belum memiliki KTP elektronik dari 18 juta jiwa, menjadi tinggal 11 juta jiwa. "Ini luar biasa, suatu progres yang baik," tukasnya.

Namun diakui, permasalahan KTP di berbagai daerah tidak sama. Di Lampung  ada penduduk yang mengurus KTP yang hilang hanya 15 menit selesai, tapi ada juga di daerah lain sampai satu setengah tahun belum selesai.

"Untuk itu perlu dibangun komunikasi dengan daerah-daerah yang kekurangan blanko segera meminta dan segera dikirim karena persediaan di pusat mencukupi," ujarnya. (mag)

Selengkapnya

Dirjen Otda Ingatkan Anies Soal Pembentukkan Tim Gubernur


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak mengisi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seluruhnya dari tim suksesnya. Ia juga mengkritik, meski pembentukan TGUPP menjadi diskresi Gubernur, namun ia menilai sepantasya anggota tim ahli tak harus mencapai puluhan.

"Lazimnya jumlah pembantu pemimpin di beberapa daerah tak sampai puluhan. Setahu saya, membina daerah seluruh Indonesia, tenaga ahlinya itu ya umumnya 2-3 orang," ujar Sumarsono.

Menurut Sumarsono dirinya tak mempersoalkan bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasukkan mantan anggota tim suksesnya ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Tapi ia meminta agar anggota tim tidak semuanya dari eks timses.

Sumarsono menambahkan, bila memakai alasan subjektif, Anies pasti memilih orang yang selama ini membantunya masuk menjadi TGUPP. Namun dia meminta Anies menyeleksi orang-orang yang akan dijadikannya bagian dari tim gubernur itu berdasarkan keahliannya.

"Sebagai Dirjen Otda, saya mengharapkan, istilahnya, walaupun itu timses, tapi paling ndak memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh DKI-lah, kira-kira begitulah," ujar Soni sapaan Sumarsono di gedung DPR,  Kamis (23/11).

"Tidak dilarang sih, saya kira itu intinya. Tapi jangan semua tim sukses masuk diwadahi semuanya yang kebetulan hanya karena untuk penampungan saja. Jumlahnya pun saya kira harus dibatasi, tidak 74," tandas dia.

Dalam RAPBD DKI 2018, Anies mengusulkan anggaran TGUPP dengan 74  orang mencapai angka lebih dari Rp 28 miliar. Menurut Soni, keinginan soal TGUPP versi Anies juga mengharuskan guberur melakukan perubahan Pergub 411/2016.

Ia menambahkan keahlian anggota TGUPP juga mesti dirinci oleh Anies. Soni pun meminta kinerja TGUPP nantinya tak tumpang-tindih dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI.


"Misalnya ada perlu satu ahli OK OCE, silakan, itu memang ada spesifik tugasnya yang memang tidak tertangani oleh SKPD yang ada, oleh dinas UKM, tapi perlu pendampingan dari tim ini, boleh," kata dia.

Menurutnya selama itu Pak Anies bisa menjustifikasi dengan baik, saya kira juga silakan saja. Itu diskresi daripada gubernur. "Tapi setahu saya, membina daerah seluruh Indonesia, tenaga ahli itu ya umumnya 2-3 orang," pungkas Soni. (dtc/rm)

Selengkapnya

Tak Dicopot Golkar, MKD Tetap Akan Proses Setya Novanto

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menegaskan  akan tetap memproses kasus Ketua DPR RI Setya Novanto, untuk menentukan langkah kemungkinan pencopotan dari jabatan Ketua DPR.  Meskipun rapat pleno Partai Golkar, pada Selasa (21/11) lalu tak memberhentikan Setya Novanto dari Jabatan Ketua Umum partai dan mereka hanya menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Mereka berdalih baru akan memberhentikan Setya jika pra peradilan di Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan ditolak.

"MKD akan tetap memproses kemungkinan-kemungkinan pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR RI," ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad pada wartawan, Rabu (22/11).

Menurutnya,  MKD juga akan tetap menggelar rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi untuk mendorong pergantian Setya Novanto. "Rapat internal agendanya adalah meminta pandangan fraksi-fraksi. Saya minta tidak diwakilkan, yang hadir sekretaris fraksi atau pimpinan fraksi," tegas Dasco seperti dikutip dpr.go.id, .

Namun anggota Komisi III DPR itu mengatakan, rapat itu akan ditunda sampai minggu depan agar semua pimpinan fraksi bisa hadir. Sebab dalam minggu ini beberapa pimpinan fraksi ada kegiatan kunjungan kerja ke luar kota. "Saya pikir fraksi tidak mempersoalkan rapat internal MKD-nya, tapi soal waktunya aja," katanya.

Menanggapi adanya surat permohonan Setya Novanto untuk tidak dinon-aktifkan dari jabatan Ketua DPR, karena ingin masih ingin membuktikan ketidakterlibatannya di KPK, Sufmi Dasco mengaku belum membacanya.

"Saya juga enggak tahu suratnya asli apa enggak. Itu kan surat permohonan, bisa dikabulkan atau nggak dikabulkan," ujarnya.

Menurut Politisi dari Gerindra ini, MKD akan tetap memproses Setya terkait laporan dugaan pelanggaran etik, meski sidang pra peradilan tetap berproses. "Kalau MKD tetap memproses butuh waktu. Pra peradilan juga enggak lama, enggak sampai sebulan. Kalau kita proses perkaranya, ya sambil jalan saja," jelasnya.

Dalam pemeriksaan  kode etik terhadap Setya Novanto itu, kata Dasco MKD akan melakukan sesuai prosedur. Termasuk meminta klarifikasi dari Setya Novanto. "Jadi, tetap bisa menggelar sidang etik. MKD bisa minta keterangan ke KPK," tuturya. (rm)

Selengkapnya