Polisi Bekuk Dishub yang Pungli Parkir

Polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 2 oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berinisial ABD dan MYN. Mereka ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) biaya parkir di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Adanya laporan dari masyarakat dan kemudian dilakukan penyelidikan," ucap Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono dalam keterangannya, Selasa (28/3).

Penangkapan itu dilakukan pada Senin (27/3) kemarin sekitar pukul 13.30 WIB. Awalnya, polisi menangkap 2 orang juru parkir yang diinisialkan HDY dan JHR di Jalan Suma Agung 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari tangan HDY, polisi mengamankan 1 bendel karcis parkir mobil dan sisa setoran Rp 77 ribu, sedangkan dari tangan JHR, polisi mengamankan 1 buku karcis motor dan sisa uang setoran Rp 85 ribu.

Setelah itu, polisi bergerak menangkap ABD dan MYN yang merupakan petugas Dishub. Dari tangan ABD, polisi menyita uang tunai Rp 225 ribu dari HDY serta uang Rp 130 ribu. Kemudian dari tangan MYN, polisi menyita pula uang Rp 270 ribu dari juru parkir yang sebelumnya ditangkap.

Kegiatan ini telah berlangsung dari tahun 2013 sampai sekarang, di mana urunan biaya parkir berdasarkan Pergub 179 tahun 2013 mulai dari 1 Agustus 2013 setiap hari diberikan petugas lapangan kepada petugas unit pengelola parkir Dishub DKI Jakarta. (mfb/dtc)

Selengkapnya

DPRD Palu Menggugat Pasha Menyanyi di SIngapura

DPRD Palu mengecam aksi Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Said atau yang dikenal sebagai Pasha ´Ungu´ yang tampil menyanyi bersama band Ungu di Malaysia dan Singapura. Ketua DPRD Palu, Muhammad Iqbal Andi Mangga menuding Pasha melanggar etika pejabat publik.

"Wakil Walikota Palu sebaiknya membaca kembali UU Pemda Nomor 23/2014 khususnya Pasal 76 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sangat jelas aturannya bahwa wakil kepala daerah tidak boleh terlibat dalam suatu usaha atau terlibat dalam badan usaha," kata Iqbal kepada wartawan, Senin (27/3).

"Kegiatannya di Malaysia dan Singapura itu dalam rangka usaha industri musik band Ungu," sambungnya.

Oleh sebab itu, Iqbal meminta Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola untuk menegur Pasha terkait aksinya. Iqbal bahkan menyebut sanksi terberat terhadap Pasha adalah pemberhentian.

Menurutnya, Pasha sebagai pejabat publik sudah melanggar banyak aturan. Iqbal menyebut saat ke Malaysia dan Singapura, Pasha tak mengantongi izin dari pejabat berwenang.

Iqbal menuturkan dalam aturan itu banyak tugasnya sebagai Wawali yang belum dilaksanakan, tapi malah aktif dalam aktivitas berbau industri. Ia mengaku tidak mengkritik secara personal, yang dikritiknya apakah Pasha ingin fokus ke pekerjaan politik atau pekerjaan seni. Jika pekerjaan seni anda terganggu karena pekerjaan politik sebagai Wawali lebih baik mundur saja.

Ini bukan kali pertama Pasha berurusan dengan DPRD Palu. Sebelumnya juga disoal DPRD Palu gara-gara rumah kontrakan yang dituding anggota DPRD Palu Ridwan Basatu dari Fraksi Hanura menggunakan dana APBD. Pasha sendiri telah membantah hal tersebut dan melaporkan Ridwan ke polisi dengan aduan pencemaran nama baik.

Namun Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai hal itu tidak jadi masalah selama kegiatan Pasha tidak mengganggu tugas sebagai Wakil Wali Kota Palu.

"Kalau pas dia menyanyi itu, ada nggak tugas-tugas sebagai wakil wali kota. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah, itu kan bagian dari dia mempunyai kelebihan dari seorang artis," ucap Yandri ketika dihubungi, Senin (27/3) malam.

Menurut Yandri, memang sebaiknya kepala daerah berfokus pada tugas. "Memang nggak ada larangan untuk melakukan profesi dia. Misalnya dia artis menjadi pembicara, kalau dia menyanyi lagi, nggak apa-apa. Memang tidak ada larangan undang-undang. Tapi jangan sampai mengganggu tugasnya sebagai pejabat daerah. Dan saya percaya Pasha itu orang yang loyal," tuturnya. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Ratusan Napi dapat Remisi Khusus di Hari Nyepi

Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi khusus pada hari raya Nyepi kepada 531 narapidana (napi) beragama Hindu. Jumlah itu hampir separuh dari total jumlah napi beragama Hindu di Indonesia yaitu total 1.175 orang.

"Ada dua kategori remisi khusus buat mereka," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) I Wayan K Dusak dalam keterangannya, Selasa (28/3).

Yaitu remisi RK-1 yang diberikan kepada napi yang setelah mendapatkan remisi khusus masih menjalani sisa pidana dan remisi RK-2 yang diberikan kepada napi yang langsung bebas pada saat pemberian remisi. Untuk remisi jenis RK-1 diberikan pada 526 orang, sedangkan remisi RK-2 didapatkan oleh 5 orang.

Ada pun wilayah yang mendapat remisi terbanyak adalah dari kantor wilayah Bali sebanyak 376 napi (RK-1: 376 orang), kantor wilayah Kalimantan Tengah sejumlah 52 napi (RK-1: 49 orang dan RK-2: 3 orang), dan kantor wilayah Sulawesi Selatan dengan 29 napi (RK-1: 29 orang).

"Remisi khusus Hari Raya Nyepi diberikan kepada narapidana beragama Hindu, yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, di antaranya adalah persyaratan telah menjalani pidana minimal 6 bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lapas atau rutan," ucap Dusak. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Finalis Putri Indonesia Minta Pembekalan Antikorupsi

Sebanyak 38 finalis Puteri Indonesia 2017 mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Senin (27/3). Kedatangan para wanita cantik ini untuk meminta pembekalan kepada KPK agar para Puteri Indonesia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mereka datang ke KPK kompak memakai setelan baju putih-putih. Tidak hanya para finalis Puteri Indonesia saja, pendiri Yayasan Puteri Indonesia (YPI) BRA Moeryati Soedibyo dan Ketua Dewan Pembina YPI Putri Wardani turut menemani para finalis mengikuti pembekalan di Gedung KPK. (Gresnews.com/Edy Susanto)

Selengkapnya