Menanti DPR Tuntaskan UU Pemilu

Terkait hal ini, anggota Divisi Kajian Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Indonesia Adrian Habibi menilai, para anggota dewan harus memusatkan perhatiannya pada pembahasan revisi UU Pemilu.

Selengkapnya

Sikap KPK Atas Kasus Novel Berbuah Kritik

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menilai kasus-kasus teror baik kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan  Korupsi  Novel  Baswedan maupun penyidik dan pimpinan KPK lainnya sebagai sebuah rangkaian yang sistemik untuk melemahkan KPK.

Selengkapnya

Restitusi Tidak Hilangkan Pidana

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menjelaskan, proses damai atau pemberian restitusi kepada korban, tidak menghilangkan pidana yang dilakukan pelaku. Hal itu diungkapkan Semendawai dalam pertemuan para pengajar viktimologi se-Indonesia di kampus Universitas Balikpapan, Sabtu (22/4).

Pemberian restitusi, menurut dia, bisa jadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus ringan terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan. "Restitusi (ganti rugi oleh pelaku kepada korban) suatu hal lain yang harus dipenuhi. Namun, demikian proses hukum tetap jalan," kata Semendawai.

Pernyataan itu dilontarkan Semendawai saat menjawab pertanyaan terkait, status hukum pelaku, jika yang bersangkutan telah membayarkan restitusi yang dilontarkan pengajar viktimologi dari Universitas 17 Agustus Samarinda Samsul Bahri. "Dalam proses damai antara pelaku dan korban, bagaimana dengan proses hukum terhadap pelaku? Apakah diteruskan atau tidak? Karena buat apa damai kalau masih diproses hukum," tanyanya.

Sementara itu, terkait pertanyaan sejak kapan restitusi sebaiknya dihitung, Semendawai berpendapat, sebaiknya dilakukan sejak awal kasusnya ditangani penyidik. Dari pengalaman LPSK, hal itu sudah dilakukan pada kasus seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"LPSK sudah ada MoU dengan Polri dan itu (TPPO) sudah dilakukan. JPU pun sudah berinisiatif meminta penyidik berkoordinasi dengan LPSK untuk hitung kerugian korban pada waktu penyerahan berkas awal," tutur dia.

Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Hilman menambahkan, saat ini Polri memang belum banyak menghitung kerugian korban kejahatan sejak awal penanganan atau pemberkasan. Akan tetapi, menurut Hilman, keran untuk melakukan hal tersebut sudah dibuka.

"Perhitungan ganti rugi bagi korban sudah mulai dilakukan, bukan saja dalam penanganan kasus seperti tindak pidana terorisme, melainkan juga pada kasus-kasus lainnya seperti TPPO," kata Hilman.

Ketua APVI yang juga Dekan Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto Angkasa lebih menyoroti mengenai ganti rugi yang diberikan negara kepada korban atau biasa disebut kompensasi. Menurut dia, makna filosofis dari pemberian kompensasi yaitu negara telah gagal melindungi masyarakatnya.

"Kerugian masyarakat semisal karena jalan rusak sehingga menimbulkan korban jiwa, jika dilihat dari makna filosofis, pemberian kompensasi bagi hal itu dimungkinkan. Sekarang tinggal bagaimana kita bersuara untuk bersama-sama mendorong hal itu," tutur dia. (mag)

Selengkapnya

Perkuat Landasan Ekonomi Kekeluargaan

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pentingnya mengembalikan nilai dan semangat Pancasila, khususnya di bidang ekonomi. "Sejak 71 tahun lalu pendiri bangsa sudah merumuskan nilai keadilan sosial, kedaulatan dan kesejahteraan untuk seluruh anak bangsa," ujar Zulkifli dalam Kongres Umat Islam MUI bertajuk Arus Baru Ekonomi Ummat di Jakarta, Sabtu (22/4).

Meski telah dirumuskan, menurut Zulkifli, kondisi yang terjadi pada saat ini justru sebaliknya. Masih banyak kesenjangan ekonomi yang terjadi karena inkonsistensi dengan Pancasila dan UUD 1945. "Bayangkan di negeri Pancasila ini ada 4 orang yang kekayaannya setara dengan harta 100 juta orang miskin," imbuh Zulkifli.

Seharusnya Indonesia menjalankan usaha ekonomi dengan berlandaskan kekeluargaan dan kebersamaan. Bukan menang-menangan. Untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dalam Pancasila, Zulkifli mengatakan perlunya keberpihakan pada UKM dan pengusaha kecil.

"Prioritas akses modal pada pengusaha kecil dan UKM di daerah. Berikan pelatihan SDM agar pengusaha lokal bisa tumbuh di daerah," kata Zulkifli.

Selain itu, ia melanjutkan, hal yang perlu dilakukan yakni menghidupkan kembali semangat UUD Pasal 33 dalam kehidupan ekonomi bangsa. "Berikan lahan pada petani untuk digarap agar mereka bisa sejahtera. Selanjutnya untuk rakyat yang daerah mata pencahariannya tergusur, berikan saham agar penghasilannya tetap terjaga," ujarnya.

"Saatnya wujudkan janji kebangsaan, kesejahteraan untuk seluruhnya, bukan segelintir golongan saja," tutup Zulkifli. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Andi Mallarangeng Bebas dari Lapas Sukamiskin

Terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Andi Alifian Mallarangeng, mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) sehingga tidak menghuni selnya lagi. Mantan menteri pemuda dan olahraga ini sudah mengangkut semua barang-barang pribadinya dari Lapas Sukamiskin.

Kalapas Sukamiskin Dedi Handoko mengatakan Andi bebas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas Bandung) Bandung, Jalan Kiaracondong, hari ini sekitar pukul 16.30 WIB. "Langsung pulang, tidak kita antar. Semua barang sudah diangkut," kata Dedi, Jumat (21/4).

Seperti diketahui Andi divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun oleh pengadilan tingkat pertama. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan tingkat kasasi. Selain itu, Andi juga dihukum denda Rp 200 juta.

Andi seharusnya bebas murni pada 20 Juli 2017 mendatang. Setelah bebas, Andi diharuskan wajib lapor selama 3 bulan ke Lapas Sukamiskin. "Tapi wajib lapor ke Bapas idealnya sebulan sekali selama tiga bulan," kata Dedi.

Dedi menyebut seharusnya Andi bebas murni pada 20 Juli 2017 mendatang. Namun, Andi mendapat remisi selama tiga bulan.

Kasubag Publikasi Humas Ditjen Pemasyarakatan Syarpani menjelaskan CMB itu tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Yang dimaksud Cuti Menjelang Bebas adalah ´program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan´," ucap Syarpani dalam keterangannya, Jumat (21/4).

Berikut penjelasan Syarpani tentang CMB yang tercantum dalam peraturan tersebut:

Pidana Umum (pasal 60)
Menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana;
Berkelakuan baik paling sedikit 9 bulan, dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
Lama CMB sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan.
Bagi anak negara yang tidak mendapatkan PB, diberikan CMB apabila telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.

Pidana Khusus (pasal 61)
Menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan
Berkelakuan baik paling sedikit 9 bulan, dihitung dari tanggal 2/3 masa pidana;
Lama CMB sebesar remisi terakhir, paling lama 3 bulan. (dtc/mfb)

Selengkapnya

KPK Tahan Mantan Atase Imigrasi Malaysia

KPK menahan tersangka kasus suap penerbitan paspor Dwi Widodo. Mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Malaysia ditahan untuk 20 hari ke depan.

"Penahanan dilakukan di rutan Guntur," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/4).

Dwi disangka menerima suap ketika menjabat Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Dia kemudian dinonaktifkan dari jabatannya karena diduga menerima suap dengan total Rp 1 miliar terkait dengan pembuatan paspor dan calling visa di KBRI Kuala Lumpur. Penerbitan paspor yang ´dimainkan´ itu memiliki metode reach out.

Sementara itu, pengacara Dwi, Yans Jailani mengamini soal adanya kelebihan uang dalam perkara itu. Menurutnya, KPK tidak mungkin melakukan penahanan jika tidak memiliki bukti yang cukup.

"Itu sudah materi perkara. Karena kalo memang ada karena kita tau sendiri kan KPK punya alat bukti. Nanti mungkin disampaikan," kata Yans di gedung KPK, Jumat (21/4). (dtc/mfb)

Selengkapnya