MK Gugurkan Gugatan Pasal Makar

Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan gugatan pasal makar yang diajukan Pembina Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman. Majelis hakim konstitusi mengganggap pemohon tidak serius dalam mengajukan gugatan.

Dalam sidang putusan yang dihadiri sembilan hakim konstitusi, baik pemohon maupun kuasa hukum Habibburokhman tidak terlihat batang hidungnya. Putusan sidang kali ini dibacakan oleh Wakil Ketua MK, Anwar Usman.

"Menyatakan permohonan gugur," ujar Usman dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Sedangkan dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Saldi Isra, menjelaskan kewenangan hakim untuk berikan nasihat untuk kelengkapan bukti dan saksi. Namun dari hal itu pemohon tidak menujukan itikad baik. "Pemohon tidak sungguh ajukan permohonan aquo dan sesuai azas peradilan seserhana dinyatakan gugur," papar Saldi.

Saldi mengatakan dinyatakan gugur permohonan Habiburokhman bukan tanpa alasan. Sebab meski telah dijadwalkan dan dipanggil secara sah pemohon juga tidak hadir. "Panitera telah ditelpon tidak jawab, meskipun telah ada nada jawabnya," ujarnya.

Pada siaran pers, Senin (3/4/2017), Habiburokhman mendaftarkan Pasal 87 dan Pasal 110 Ayat 1 KUHP yang mengatur percobaan permufakatan makar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berpendapat tidak logis bila menyamakan percobaan makar dengan tindakan makar itu sendiri.

"Akibatnya orang yang mengkritisi pemerintah rentan sekali dijerat secara hukum dengan kedua pasal tersebut secara bersamaan dan dituduh melakukan percobaan permufakatan makar," tulis Habiburokhman.

Gugatan itu diterima MK dengan nomor 1657/PAN.MK/IV/2017.

Pasal 87 KUHP sendiri berbunyi "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53". Kemudian Pasal 110 KUHP berbunyi "Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut."

Akibatnya, lanjut dia, orang yang mengkritisi pemerintah rentan dijerat kedua pasal tersebut secara bersamaan dan dituduh melakukan percobaan permufakatan makar yang ancaman hukumannya sama dengan tindak pidana utama makar.

"Apalagi beberapa waktu yang lalu banyak aktivis nasionalis dan Islam ditangkap dengan dalih pasal itu," ucap Habiburokhman.
 
Politikus Gerindra ini menilai Pasal 87 dan 110 KUHP berpotensi melanggar hak konstitusi seluruh warga negara Indonesia.

Dua pasal tersebut juga dianggapnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 tentang perlindungan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 
"Dalam petitum saya menuntut agar MK menyatakan pasal percobaan permufakatan makar bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap Habib.

Habib juga mencantumkan permohonan putusan sela agar penegak hukum melakukan moratorium penggunaan pasal percobaan permufakatan makar sampai dengan adanya keputusan final dari MK.
 
"Saya juga berharap agar jangan ada penangkapan dan penahahan terhadap warga negara Indonesia hanya karena melakukan rapat-rapat dan menyampaikan pendapat yang mengkritisi pemerintah. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap sikap kritis," katanya. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Pemerintah Didesak Hentikan Perizinan Tambang di Pulau-Pulau Kecil

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Keputusan Nomor 1361K/2017 tertanggal 23 Maret 2017 telah melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Manado, Sulawesi Utara. Pihak Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka pun mendesak agar pemerintah segera melakukan eksekusi dan memulihkan lingkungan di Pulau Bangka, Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut dari keluarnya SK tersebut.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengatakan, pencabutan SK yang merupakan hasil perjuangan warga Pulau Bangka menolan pertambangan PT MMP itu, penting agar tidak ada lagi penerbitan izin pertambangan di pulau-pulau kecil. "Kita mendesak langkah cepat dan tepat pemerintah melakukan pemulihan lingkungan di Pulau Bangka dan memastikan tidak ada lagi perizinan tambang baru yang dikeluarkan," kata Merah, dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Selasa (30/5).

Merah juga menyatakan kemenangan gugatan warga terhadap perizinan tambang PT. MMP di Pulau Bangka sangat penting menjadi yurisprudensi (terobosan dan pedoman penegakan hukum) untuk penyelamatan seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia dari daya rusak industri tambang. Pulau-pulau kecil di Indonesia semakin rentan akibat dampak perubahan iklim. Kondisinya akan semakin diperparah jika pemerintah masih saja obral dan gagal menghentikan perizinan tambang di pulau-pulau kecil itu," jelas Merah.

Jull Takaliuang, Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa menegaskan, pemulihan lingkungan di Pulau Bangka perlu segera diawali dengan penyegelan aset dan pembongkaran fasilitas PT MMP serta penilaian (valuasi) kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahan tersebut. "Selama ini PT MMP terus beraktivitas tanpa menghormati aturan, proses dan putusan hukum. Kita menginginkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dijalankan bukan malah dipermainkan," ujar Jull.

Guna pengawalan kemenangan gugatan hukum warga Pulau Bangka terhadap perizinan PT MMP serta advokasi penyelamatan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia, Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka dalam waktu dekat akan segera membawa hasil rumusan seminar dan rapat kerja Peringatan Hari Anti Tambang (HATAM) 2017, yang berlangsung tanggal 29 Mei di Manado ini ke sejumlah kementerian/lembaga terkait. Puluhan ribu orang di berbagai daerah di Indonesia juga mendukung gerakan Penyelamatan Pulau Bangka melalui petisi di laman change.org/savebangkaisland yang dimulai Vokalis Kaka "Slank". Hingga kini petisi tersebut sudah ditandatangani hampir 30 ribu orang.[1]

Tahun ini, Hari Anti Tambang (HATAM) Nasional diperingati serentak di 22 wilayah simpul perlawanan terhadap tambang di seluruh Indonesia. Tanggal 29 Mei dipilih karena berkaitan dengan peristiwa bencana tambang terbesar di Indonesia, tragedi Lumpur Lapindo 11 tahun yang lalu sebagai bukti kegagalan industri tambang selama ini.

Terkait hal ini, Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution menyatakan, paradigma pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil adalah pembangunan tanpa tambang. "Untuk menyelamatkan ruang hidup warga dan melestarikan keanekaragaman hayati, arah pembangunan tanpa industri tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia mutlak menjadi komitmen bersama," tegas Arifsyah. (gresnews.com/mag)

Selengkapnya

Kasus Penipuan Investasi, OJK Denda Direktur BEI Rp100 Juta

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp100 juta kepada Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hosea Nicky Hogan terkait kasus dugaan pelanggaran terkait investasi di pasar modal yang dilakukan oleh Esther Pauli Larasati. Penjatuhan hukuman denda itu dilakukan setelah daam pemeriksaan atas kasus ini, OJK menemukan ada keterkaitan Nicky dengan kasus ini.

Terkait kasus tersebut, OJK menemukan adanya pelanggaran UU Pasar Modal penipuan investasi yang dilakukan oleh Larasati. Wanita yang dulunya bekerja di PT Reliance Securities itu, melakukan pembukaan kontrak penempatan dana dengan pihak yang bukan nasabah Reliance Securities. Padahal pada saat itu sudah tidak lagi bekerja di Reliance Securities.

Larasati yang tidak memiliki izin sebagai wakil perusahaan efek melakukan penghimpunan dana mengatasnamakan Reliance Securities dan ditransfer ke rekening bank milik PT Magnus Capital. Setelah itu dana hasil penipuan ditransfer ke rekening pribadinya.

Nicky sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Reliance Securities pada 2009 dan kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur Reliance Securities pada 2010-2015. "Hal ini mengingat bahwa izin orang perseorangan Sdr. Hosea Nicky Hogan pada saat ini sudah tidak aktif," kata rilis OJK dilansir pada Senin (29/5).

OJK menjatuhkan sanksi kepada Nicky lantaran menyetujui dilakukannya transaksi set off terhadap rekening efek nasabah atas nama Mustofa ke rekening efek nasabah atas nama Achmad Prijoutomo sebesar Rp400 juta. Nicky juga dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap Larasati yang melakukan pemasaran tapi tidak memiliki izin orang perseroangan. Selain itu Nicky juga telah memberikan akses atas sistem remote trading kepada Larasati. (dtc/mag)

Selengkapnya

Kemlu Upayakan Evakuasi 11 WNI yang Terjebak Pertempuran di Filipina

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengakui ada 11 warga negara Indonesia yang terjebak dalam insiden baku tembak antara tentara Filipina dan  dengan kelompok bersenjata di Marawi, Filipina.

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar 11 warga Indonesia yang sama sekali tidak terlibat dalam insiden baku tembak itu untuk bisa kembali ke tanah air.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, mereka ini adalah anggota Jamaah Tabligh yang melakukan khuruj, berdakwah selama 40 hari, di Filipina. "Kebetulan markas Jamaah Tabligh di Filipina ada di Marawi," ujarnya seperti dikutip setkab.go.id, Senin (29/5).

Iqbal mengatakan, aparat keamanan Filipina telah mengetahui keberadaan sebelas WNI itu, karena sudah mendapat laporan mengenai kehadiran mereka.

Kawasan Mindanai dan Marawi saat ini dalam status darurat militer setelah Presiden Filipina Rodrigo Duterte menetapkannya, Selasa (23/5) malam, menyusul baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di Kota Marawi.

Iqbal juga berharap status tersebut tidak berdampak terhadap keselamatan tujuh WNI yang saat ini masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Sejauh ini Kemlu belum merilis informasi mengenai kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban dalam baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di Kota Marawi, Filipina itu.

Iqbal mengatakan sejauh ini dilaporkan ada 17 warga negara Indonesia di Marawi. namun sejauh ini mereka dilaporkan dalam kondisi aman karena mereka tinggal di sekitar markas kepolisian Marawi, jauh dari pusat pertempuran. (rm)

Selengkapnya

Perkara Buni Yani Dilimpahkan ke Kejati Jabar, Segera Disidang


Berkas perkara Buni Yani dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, perkaranya akan segera disidangkan. Bernomor 674/PID-B/2017PNBdg juga sudah diterima pihak PN Bandung, Senin (29/5).

"Benar berkas sudah kami terima, untuk kelengkapannya juga sudah diceklis," kata Panitera Muda Pidana PN Bandung Iyus Yusuf di PN Bandung, Kota Bandung, Jabar.

Namun PN Bandung mengaku belum menjadwalkan tanggal persidangan perdana perkara Buni Yani. Menurutnya masih ada mekanisme lanjutan setelah berkas masuk ke PN Bandung.

"Ada proses terlebih dahulu kurang lebih 10 hari. Setelah (berkas) masuk database, nanti naik (berkasnya) ke Ketua PN Bandung dan akan ditunjuk Majelis Hakimnya," jelas Iyus.

Buni Yani ditetapkan tersangka dalam perkara penghasutan SARA karena caption pada video Ahok saat berpidati di Kepulauan Seribu yang diunggah di Facebook. Penyidik menjerat Buni dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Persidang Buni Yani sebelumnya sempat direncanakan digelar di PN Depok. Namun dengan alasan agar proses persidangan bisa berjalan lancar persidangan di pindah ke PN Bandung.(dtc/rm)

Selengkapnya

Bambang Tri, Penulis Buku "Jokowi Undercover" Divonis 3 Tahun Penjara

Penulis buku ´Jokowi Undercover´  Bambang Tri Mulyono  akhirnya divonis hakim hukuman 3 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah
menilai Bambang bersalah telah menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial Facebook.

Majelis juga menilai Bambang bersalah melakukan penghinaan kepada penguasa. "Menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara (untuk Bambang Tri Mulyono)" kata  Ketua Majelis Hakim Makmurin Kusumastuti di PN Blora, Jawa Tengah, membacakan amar putusan, Senin (29/5).

Atas putuan itu Bambang Tri langsung menyatakan banding. "Ya saya menyatakan banding," ujar Bambang Tri.

Sebelumnya Bambang dilaporkan oleh Michael Bimo Putranto, seorang pengusaha disebut Bambang dalam bukunya sebagai keluarga Jokowi. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka karena membuat buku ´Jokowi Undercover´. Buku tersebut dianggap berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Buku Bambang dijual dan didistribusikan melalui media sosial. Sebab tidak ada toko buku yang bersedia menjual hasil karyanya tersebut.

Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri. Berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau  P21 akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Blora dan disidangkan di Pengadilan Setempat.

Ia dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. (dtc/rm)

Selengkapnya

Polisi Tetapkan Habib Rizieq Tersangka

Penyidik Polda Metro Jaya meningkatkan status imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dalam kasus dugaan pornografi di situs ´baladacintarizieq´. Rizieq ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wahyu Hadiningrat saat dimintai konfirmasi membenarkan peningkatan status terhadap Rizieq tersebut. "Iya, Rizieq tersangka," ujar Wahyu, Senin (29/5).

Hanya, Wahyu belum menjelaskan secara detail kapan peningkatan status tersangka terhadap Rizieq itu dilakukan. Namun ia memastikan Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan chat WhatsApp yang berkonten pornografi tersebut. "Iya," ucapnya singkat.

Sementara itu, Wahyu menyebut berkas Firza Husein sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari ini.

Pihak Rizieq belum bisa dimintai konfirmasi mengenai penetapan tersangka ini. Sebelumnya pihak Rizieq mengatakan kasus pornografi dalam baladacintarizieq merupakan rekayasa.

Rizieq yang saat ini masih berada di Arab Saudi, menggelar pertemuan dengan tim pengacaranya. Dalam pertemuan itu, Rizieq berbicara mengenai sejumlah hal, salah satunya tentang politik balas dendam.

Pertemuan itu dilangsungkan di Madinah pada Minggu (22/5/2017). Turut hadir dalam pertemuan ini Ketum DPP FPI Sobri Lubis, anggota tim advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera dan dan pengacara Eggi Sudjana. Koordinasi tim pembelaan Habib Rizieq dikoordinasikan oleh Badan Hukum Front Pembela Islam yang dipimpin Sugito Atmo.

Pada awal pertemuan, Rizieq memberi pesan agar FPI juga harus berintrospeksi. Dia meminta FPI mengedepankan cara-cara musyawarah. "Kita sesama muslim jangan sampai mau diadu domba. Bahkan jangan cuma dengan ormas Islam, dengan organisasi nasionalis pun kita juga perlu untuk merangkul semua," ujar Rizieq dalam video pertemuan yang dikirimkan tim pengacara kepada wartawan, Senin (22/5).

Dalam pertemuan itu, Rizieq juga menyampaikan bahwa FPI tidak memusuhi pemerintah ataupun aparat kepolisian. Musuh FPI adalah kezaliman dan kemungkaran. "Kalau pemerintah mengambil kebijakan yang bagus, ya kita dukung. Kalau mereka mengambil kebijakan yang salah, kita kritisi terus, tanpa henti, apa pun risikonya," kata Rizieq.

Dalam kesempatan itu, Rizieq juga meminta pemerintah menghentikan apa yang disebutnya sebagai kegaduhan nasional. Menurut Rizieq, persoalan yang menyangkut dirinya sudah selesai.

"Ahok sudah kalah di pilkada, sudah kalah di Mahkamah, sudah selesai. Jadi nggak perlu lagi melancarkan politik balas dendam. Marah, murka, panik, kalap. Nangkap aktivis, habib, dan ulama," ujar Rizieq, yang dipanggil polisi terkait dengan kasus pornografi dalam situs baladacintarizieq.

Menurut Rizieq, apa yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan rekonsiliasi nasional. Dia juga meminta kasus yang menjerat ulama dan aktivis disetop.

"Kalau pemerintah melakukan itu, berarti ada iktikad baik untuk membangun bangsa Indonesia. Tapi kalau terus-menerus ulama ditekan, habib ditekan, hati-hati. Nanti bisa jadi pemicu meletusnya kemarahan umat di berbagai daerah. Saya tidak mau ini terjadi," ujar Rizieq.

"Itulah mengapa saya harus keluar dulu dari Indonesia untuk menenangkan keadaan. Ini bukan keadaan mudah untuk bangsa Indonesia. Dua-duanya marah. Sebelah sana marah karena kalah pilkada dan di Mahkamah. Sebelah sini juga akan marah karena ulamanya ditangkap, habibnya ditangkap. Makanya mesti ada yang ngademin. Jadi langkah saya ke Tanah Suci itu untuk menenangkan situasi, bukan kita lari," ucap Rizieq. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Nazar Sebut Anggota Komisi X DPR Dapat Dana Proyek Hambalang

Muhammad Nazaruddin mengaku mengenal Adirusman Dault sebagai adik dari eks Menpora Adhyaksa Dault saat bersaksi dalam sidang Choel Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Senin (29/5). Dalam kesaksiannya Nazaruddin juga menyebut ada uang yang disetorkan ke DPR untuk memuluskan proyek Hambalang. Uang itu diserahkan melalui Wafid Muharam.

"Saudara kenal dengan Adirusman Dault," tanya jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (29/5).

Nazaruddin menyebut Adirusman sebagai adik Adhyaks dan selalu datang saat pertemuan bersama sekretaris Menpora saat itu Wafid Muharam. Nazaruddin menyebut pertemuan itu dilakukan ketika dirinya aktif di Grup Permai. Saat pertemuan berlangsung, Nazaruddin menyebut Adirusman selalu ada namun tidak aktif bicara.

"Tapi nggak banyak ngomong. Bukan proyek Hambalang tapi proyek yang lain juga," ujar dia.

Selain itu, Nazaruddin juga menyebut ada uang yang disetorkan ke DPR untuk memuluskan proyek Hambalang. Uang itu diserahkan melalui Wafid Muharam.

"Ada permintaan Rp 2 miliar, Pak Mahyudin itu Rp 1 miliar, temen-temen komisi X Rp 3 miliar. Keperluan lainnya saya lupa totalnya Rp 21 miliar. Kenapa detail karena menunjukkan uang dikembalikan dan dikonfirmasi ke Pak Wafid benar menerima segitu," beber Nazaruddin.

Nazaruddin menyebut pembagian untuk anggota banggar diatur oleh Angelina Sondakh yang menjadi Ketua Kapoksi Anggaran Komisi X.

"Komisi X Olly Dondokambey dan Mirwan Amir, Bu Angie yang tahu di komisi itu. Karena bu Angie posisinya Ketua Kapoksi Anggaran Komisi X, waktu itu sekretarisnya Wayan Koster. Cuma sebelumnya Pak Wayan kan 15 tahun sudah di Banggar banyak ngajarin bu Angie," jelas dia. (dtc/mfb)

Selengkapnya

BPK Audit Investigasi Pengadaan Alutsista

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit investigasi terhadap pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan dan TNI termasuk pengadaan helikopter Agusta Westland (AW)-101. Pelaksanaan audit akan dilakukan setelah bulan Ramadhan ini.

Anggota BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan telah melihat laporan pemeriksaan keuangan untuk pengadaan di Kemenhan dan TNI. BPK segera menyusun tim dan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. "Tapi tidak saja untuk Agusta Westland (AW) 101 tapi seluruh pengadaan alutsista yang berdasarkan risk assessment kami dianggap berisiko tinggi di Kementerian Pertahanan," ujar Agung di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Menurut Agung, permintaan audit investigasi diminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun BPK punya wewenang penuh untuk menentukan jenis auditnya dan objek yang akan diperiksanya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 berhasil dibongkar atas kerja sama TNI dengan KPK dan PPATK.

POM TNI menetapkan tiga orang tersangka yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; serta Pelda SS, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.

"Dari hasil penyelidikan POM TNI bersama-sama KPK dan PPATK terhadap dugaan penyimpangan pengadaan helikopter AW 101 TNI AU," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/5).

Proyek pengadaan itu disebut senilai Rp 738 miliar dan menyebabkan potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 220 miliar. Dalam pengusutannya, Puspom TNI akan menangani pihak-pihak dari unsur militer, sedangkan KPK akan melakukan penanganan dari sipil nonmiliter. (dtc/mfb)

Selengkapnya