Siprus Akan Kembali Buka Kedutaannya di Indonesia


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Republik Siprus menyampaikan keinginannya untuk membuka kembali kedutaannya di Idonesia. Sebelumnya mereka menutup kedutaannya di Indonesia pada 2008, karena alasan krisis ekonomi yang menghantam negara tersebut. Untuk mengawali rencana pembukaan Kedutaan Besarnya di Indonesia pemerintah Ciprus akan menunjuk duta besarnya di Australia merangkap Indonesia.

Menanggapi keinginan tersebut Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menyambut baik keinginan tersebut. "Saya sambut baik rencana Siprus untuk membuka kembali kedutaannya di Indonesia,” ujar Retno usai bertemu Menteri Luar Negeri Siprus, Ioannis Kasoulides, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Selasa (19/9).

Disampaikan Menlu Retno, bahwa masih banyak peluang meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia - Siprus. Untuk itu, Menlu menyambut baik rencana Siprus menunjuk Duta Besarnya di Australia untuk merangkap Indonesia sebelum dibukanya kembali kedutaan besar Siprus di Indonesia.

Kedua Menlu juga sepakat untuk mengaktifkan mekanisme bilateral berupa Forum Konsultasi Bilateral (FKB) yang disepakati tahun 2011. FKB ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua negara, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi.

Retno akan mendorong peningkatan kontak antar pengusaha di kedua negara. Untuk itu, Menlu mengundang partisipasi para pengusaha Siprus pada acara Trade Expo Indonesia di Jakarta bulan Oktober tahun ini.

Dalam kesempatan itu Menlu Retno juga menyampaikan rencana pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Menlu menyampaikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem global bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan.

Menanggapi penyampaian Menlu Retno, Menlu Siprus menyambut baik pencalonan Indonesia dan memberikan apresiasi atas berbagai upaya diplomasi Indonesia dalam memajukan perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia. Menlu Siprus berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang tepat menjadi anggota tidak tepat Dewan Keamanan PBB.

Siprus diketahui sebagai negara di Laut Mediterania dan merupakan anggota Uni Eropa. Saat ini Siprus tengah berupaya bangkit dari resesi ekonomi akibat krisis keuangan yang melanda Eropa tahun 2008. Dampak dari krisis ini adalah penutupan kedutaan besarnya di Jakarta.

Sejauh ini perdagangan bilateral antara Indonesia dan Siprus menunjukkan peningkatan. Tahun 2016, nilai perdagangan tercatat sebesar US$ 23,7 juta (2016), naik dari US$ 13,1 juta pada tahun 2015. Dari sisi investasi, total nilai investasi Siprus di Indonesia pada tahun 2016 yakni sebesar US$ 1,3 juta pada 5 proyek. Diharapkan dengan kembali dibukanya Kedutaan mereka,  hubungan ekonomi keduanya dapat terus ditingkatkan. (rm)

Selengkapnya

Indonesia Kembali Serukan Penghentian Pendudukan Israel di Palestina


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi mendorong anggota Gerakan Non Blok untuk memiliki kewajiban  politis dan moral mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina. Penegasan itu disampaikan Menlu saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non Blok (GNB) Komite Palestina dengan tema 50 Tahun Okupasi Israel di Palestina (19/9).​

Ia mengingatkan, bahwa tahun 2017 merupakan tonggak kegagalan masyarakat internasional untuk mengakhiri 50 tahun pendudukan Israel di Palestina sejak 1967.

Kehadiran khusus Menlu RI dalam pertemuan yang dilaksanakan bersamaan pembukaan Sidang Majelis Umum PBB tingkat tinggi, membuktikan komitmen kuat Indonesia mendukung perjuangan mewujudkan hak-hak Palestina.

"Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan disetiap nafas diplomasi Indonesia," tegas Menlu, seperti disampaikan situs resmi kemlu.go.id.

Pertemuan, itu juga dijadikan Menlu RI menyerukan kepada GNB untuk mendorong masyarakat internasional mengakhiri pendudukan Israel dan ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina.

Menlu RI juga meminta agar anggota GNB segera mengambil langkah konstruktif agar segera dicapai solusi yang adil, abadi, komprehensif dan damai untuk masalah Palestina.

"Saya optimis bahwa two-state solution dimana kedua negara, Palestina dan Israel, hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai," ungkap Menlu Retno.
​​
Ia pun mengusulkan 4 langkah yang dapat di tempuh anggota GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Pertama, mengajak GNB memperkuat upaya bersama meningkatan status Palestina di tingkat internasional, termasuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. "Bagi negara anggota GNB yang belum mengakui kemerdekaan GNB, Indonesia mengharapkan agar segera mengakuinya," tegas Menlu Retno.

Kedua, menyerukan negara anggota GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, agar dapat menggunakan kedekatannya untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya terhadap Palestina. Ketiga, mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB untuk terus memberikan perhatian terhadap situasi dan konflik​​ Palestina-Israel.

Selain itu, mendorong negara-negara anggota GNB meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi Palestina. "Kita perlu lebih meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi nasional Palestina," jelas Retno.

Indonesia selalu berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu Palestina melalui Komite Palestina GNB yang dibentuk pada KTT GNB ke-7 tahun 1983. Komite Palestina GNB melaksanakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri baik di sela-sela KTM GNB dan Sidang Majelis Umum PBB, maupun pertemuan yang dilaksanakan secara khusus terkait dengan perkembangan konflik Israel-Palestina. (rm)

Selengkapnya

"Target Khusus" Pansus Angket KPK

Pansus Hak Angket KPK DPR telah secara spesifik mengarahkan "bidikannya" pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mempersoalkan kasus dugaan penyimpangan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selengkapnya

Dua Hal Penting Antisipasi Aksi Teror Kombatan ISIS yang Kembali ke Indonesia

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Meski 84 Warga Negara Indonesia yang diduga terlibat dalam kelompok ISIS di Irak dan Suriah sudah kembali ke Indonesia, aparat keamanan tetap tak bisa menangkap mereka. Alasannya, aparat keamanan tak memiliki bukti terkait kegiatan mereka di luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, sejatinya aparat keamanan bisa melakukan tindakan terhadap WNI yang terafiliasi dengan kelompok teroris dan terlibat dalam pertempuran di negara lain, kalau saja ada Undang undang yang mengatur khusus soal itu.

"Pertama yang harus dilakukan adalah membuat aturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan aparat keamanan dalam menindak WNI yang terlibat dalam aksi terorisme di negara lain," ujar Hasanuddin di Jakarta, Rabu (20/9).

Kedua, sambung Hasanuddin, guna mengantisipasi adanya aksi teror, aparat keamanan dan masyarakat juga harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap para terduga kombatan ISIS yang telah kembali ke Indonesia.

"Tidak hanya aparat saja yang aktif melakukan pengawasan, masyarakat juga harus berperan aktif. Misalnya, RT dan RW di setiap lingkungan harus sering berinteraksi dengan warganya. Kalau ada gerak gerik warganya yang mencurigakan, segera lapor aparat keamanan," tukas bekas Kepala Staf Garnisun Wilayah DKI Jakarta ini.

Sebagaimana diketahui, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Setyo Wasisto, mengungkap ada sebanyak 84 Warga Negara Indonesia yang diduga terlibat dalam kelompok terorisme sudah dipulangkan dari Irak dan Suriah. Data itu berdasarkan informasi dan data dari Densus 88 Anti-Teror dan intelijen sejak 18 September lalu.

Namun Polri tidak bisa melakukan penangkapan karena aksi terorisme yang dilakukan mereka dilakukan di luar negeri dan bukan di Indonesia. "Kalau mau ditindak, dasarnya apa? Mereka belum melakukan kegiatan terorisme di Indonesia kan, kan belum ada Undang-undangnya," katanya

Adapun jumlah WNI yang tercatat terlibat fenomena foreign terrorist fighter (FTF) dan saat ini masih berada di Irak dan Suriah sebanyak 343 orang dengan rincian 239 pria dan 104 wanita. "Kalau anak-anak ada 59 pria, perempuan 40, jadi jumlah anak-anak 99 orang," ujarnya.

Selain itu, data jumlah WNI yang tewas dalam aksi terorisme di Irak dan Suriah berjumlah 97 orang, dengan 95 pria dan dua wanita. (mag)

Selengkapnya

KPK Telusuri Aliran Duit E KTP ke Novanto

JAKARTA, GRESNEWS.COM - KPK masih terus menyidik kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik atau E KTP. Dalam kasus ini, KPK terus berupaya menelusuri aliran duit E KTP yang diduga mengalir ke Ketua DPR Setya Novanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK pun memanggil enam orang sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan e-KTP. Namun ada empat saksi yang tidak menghadiri panggilan KPK untuk tersangka Setya Novanto.

"Cyprus Anthonia, swasta, surat panggilan kembali ke penyidik, belum diterima saksi. Deniarto, swasta, penyidik belum memperoleh informasi alasan ketidakhadiran saksi. Made Oka, swasta, dan ibu rumah tangga Esther Riawaty Hari sakit, surat keterangan diantarkan oleh pengacaranya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (20/9).

KPK, menurut Febri, memang juga menggali keterangan dari pihak swasta. KPK ingin mendalami transaksi keuangan terkait kasus e-KTP dan tersangka Setya Novanto. "Yang pasti memang ada beberapa saksi dari pihak swasta yang kita periksa dalam waktu belakangan ini. Kita mendalami alur atau proses atau informasi-informasi yang terkait dengan transaksi keuangan, baik itu terkait dengan proyek KTP elektronik ataupun terkait dengan tersangka SN dan pihak pihak lain yang relevan," ujar Febri.

"Jadi memang ada beberapa saksi meskipun saya tidak bisa sebutkan secara spesifik yang kita periksa untuk mendalami persoalan transaksi keuangan tersebut," imbuh Febri.

Dalam kasus ini, Novanto disangka berperan dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa melalui tersangka lain, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Saat proyek bergulir, Novanto menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Megaproyek pengadaan e-KTP disebut merugikan negara Rp2,3 triliun dari total nilai proyek sekitar Rp5,9 triliun.

Novanto sebelumnya membantah menerima aliran dana dari kasus korupsi e-KTP menyusul penetapannya sebagai tersangka. Novanto mengatakan sudah ada bantahan dari tersangka yang menyebut dia tidak menerima aliran dana tersebut. (dtc/mag)

Selengkapnya

Jokowi: Angket KPK Wilayah DPR

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keinginan Panitia Khusus Hak Angket KPK untuk mengkonsultasikan hasil temuannya kepada Presiden Joko Widodo sepertinya tak bersambut. Jokowi menegaskan, temuan Pansus Hak Angket KPK merupakan wilayah DPR, bukan eksekutif.

"Kita tahu itu wilayahnya DPR, Pansus itu wilayahnya DPR. Semua harus tahu itu domainnya ada di DPR. Sudah," kata Jokowi kepada wartawan usai peninjauan Indonesia Business & Development Expo, Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9) siang.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menyebut keputusan Jokowi untuk tidak mau bertemu Pansus KPK adalah hal yang positif. Taufiqul pun mengaku sudah menerima keputusan tersebut.

"Pernyataan Presiden tidak mau bertemu Pansus adalah positif. Kami dapat menerimanya," kata Taufiqul, yang juga merupakan Wakil Ketua Pansus KPK, melalui pesan singkat, Rabu (20/9).

Taufiqul menilai keputusan Jokowi tersebut sudah menegaskan bahwa Presiden bersikap independen dalam kasus hak angket KPK yang sedang bergulir. "Hal itu menunjukkan sekali ketegasan bahwa Presiden bersikap sangat independen dalam kasus angket KPK," tambah Taufiqul.

Sebelumnya keinginan untuk berkonsultasi dengan Presiden Jokowi disampaikan Wakil Ketua Pansus KPK DPR Teuku Taufiqulhadi. Menurut Taufiq, Pansus telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI untuk rapat konsultasi dengan Presiden, menindaklanjuti hasil Pansus yang akan berakhir pada 28 September ini. (dtc/mag)

Selengkapnya

DPR Apresiasi Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha dan Tahun Baru Islam, mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono. Dia mengatakan, stabilitas harga pangan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Setelah saya melihat sendiri dan berbincang secara langsung dengan beberapa pedagang di pasar Palmerah ini, saya senang karena rata-rata dari mereka mengatakan bahwa harga bahan-bahan makanan seperti beras, bawang, cabai, daging, dan ikan relatif stabil," ujar Roem Kono saat inspeksi medadak (Sidak) ke Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (20/9).

Artinya, kata dia, harga yang mereka terima dan mereka berikan tidak berbeda seperti saat Idul Fitri lalu. "Ini sebuah hal yang sangat positif, dan patut diapresiasi," tambahnya, seperti dikutip dpr.go.id.

Meski demikian, Roem Kono mengaku, dia juga mendapat aspirasi dari beberapa pedagang terkait masuknya beberapa komoditi dari negara lain. Seperti beberapa waktu lalu impor bawang putih, bahkan impor garam. Pasalnya, bukan tidak mungkin hal tersebut akan kembali memunculkan gejolak di masyarakat, pedagang dan juga petani. "Hal ini sebisa mungkin harus diantisipasi sejak dini," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menilai perlunya sebuah badan ketahanan pangan untuk terus mengontrol ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Padahal UU No.18 Tahun 2012 sudah lama diberlakukan, namun hingga kini belum disusun peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknisnya. Termasuk di dalamnya belum adanya badan ketahanan pangan.

Sedangkan satgas (satuan tugas) pangan yang sempat dibentuk beberapa waktu lalu dengan melibatkan TNI dan berbagai kementerian terkait sifatnya hanya sementara, tidak permanen. Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah segera membentuk badan ketahanan pangan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tersebut. (mag)

Selengkapnya

Paparan Konsep Maritim Indonesia di Forum PBB

Indonesia berkomitmen menerapkan konsep pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Indonesia juga mengajak negara lain untuk menjaga bersama kekayaan alam di laut karena tidak ada negara yang bisa mengelola lautnya sendirian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi panelis dalam pertemuan tingkat tinggi tentang kelautan di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Indonesia menyebut sektor kelautan memiliki potensi Blue Economy atau Blue Growth yang sangat penting dalam proses pembangunan.

"Perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan yang berkelanjutan akan memastikan penghidupan yang berkelanjutan untuk masyarakat dan juga kesejahteraan mereka," kata JK dalam pidatonya di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (20/9).

Pertemuan tingkat tinggi ini bertemakan ´The Oceans - A Wealth of Opportunities´. Selain Wapres JK, hadir Juga panelis lainnya seperti Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, Presiden Chilie Michelle Bachelet, Presiden Palau Tommy Remengesau, Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, dan Perdana Menteri Portugal António Costa.

JK mengajak negara-negara lainnya untuk memajukan Blue Economy dalam proses pembangunan. Hal ini karena kegiatan ekonomi laut menghasilkan pendapatan, dan juga JK mengingatkan bahwa konservasi dan perlindungan ekosistem laut sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

"Terakhir, lautan membentuk karakteristik sosial budaya pesisir yang unik di masyarakat," ucapnya.

JK menegaskan bahwa pengembangan konsep maritim di Indonesia merupakan aspek kunci dalam agenda pembangunan Indonesia. Dilanjutkannya, konsep blue economy ini telah dintegrasikan ke dalam kebijakan maritim Indonesia sejak 2017.

"Indonesia percaya bahwa pengelolaan sumber daya laut seharusnya dilakukan berkelanjutan," terangnya.

JK mengatakan salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini soal pencemaran laut. Indonesia pun berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik hingga 2025. Selain itu, kejahatan illegal fishing masuk dalam kategori kejahatan terorganisir transnasional.

"Tidak ada negara yang bisa menangani masalah kelautan sendirian. Kemitraan dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan sangat penting," ujarnya.

"Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, laut tidak hanya tentang pembangunan ekonomi, tapi juga kelangsungan hidup," sambungnya. (dtc/mfb)

Selengkapnya

JAP Indonesia: Polri "Berutang" Mengungkap Aktor Intelektual Penyerangan LBH-YLBHI

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jaringan Advokat Publik (JAP) Indonesia mengutuk keras tindakan penyerangan terhadap kantor "Lokomotif Demokrasi" LBH-YLBHI yang dilakukan sekelompok massa yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya.

Pada Senin dinihari (18/9), gedung LBH-YLBHI diserang oleh massa yang berasal dari beberapa organisasi. Penyerangan dilakukan dengan dalih ingin membubarkan acara diskusi yang sedang digelar di dalam gedung lokomotif demokrasi itu.

Koordinator JAP Indonesia Irwandi Lubis mengatakan, penyerangan terhadap gedung LBH-YLBHI merupakan tindakan barbar yang bertujuan memberangus hak-hak sipil dan politik warga negara.

"Kami yakin, massa ini di provokasi oleh informasi yang menyesatkan atau disinformasi, patut diduga ada tokoh intelektual dibalik penyerangan bar-bar ini, kami tidak yakin itu spontanitas massa," ungkap Irwandi dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu (20/9).

Dia mengatakan, publik tidak boleh a historis dan melupakan sejarah, LBH-YLBHI sejak tahun 1970 silam, merupakan rumah bernaung bagi semua kaum, terlebih kaum miskin- papa yaitu para petani, nelayan, miskin kota, dan kaum marginal atau terpinggirkan. "Itulah khittah didirikannya LBH oleh para pendahulu," ujar Irwandi.

"Selain itu penyerangan ini juga menambah daftar ancaman terhadap para pegiat bantuan hukum dan para pembela publik," tegas Irwandi yang juga alumni LBH Medan ini.

"Untuk itu JAP Indonesia mencatat, dalam peristiwa ini, aparat penegak hukum khususnya Polri ´berutang´ atas pengungkapan peristiwa penyerangan gedung LBH-YLBHI ini, JAP Indonesia juga mendesak Polri bertindak cepat, tanggap dan serius mengungkap motif dan menuntaskan peristiwa ini, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi hingga aktor intelektual dari peristiwa dan tindakan penyerangan ke gedung LBH-YLBHI tersebut," pungkas Irwandi. (mag)

Selengkapnya

KPK Siap Hadirkan Ahli Hukum di Praperadilan Novanto

KPK akan menghadirkan sejumlah ahli menghadapi praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Ahli hukum yang dihadirkan adalah ahli pidana dan ahli tata negara.

"Ada ahli hukum pidana materi di sana. Ahli hukum acara pidana yang benar-benar sudah sangat memahami soal pidana dan hukum acara pidana tersebut. Kemudian ahli hukum tata negara termasuk melihat terkait dengan aspek keuangan negaranya karena ada kerugian keuangan negara dari kasus ini," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9).

Dalam sidang praperadilan lanjutan, KPK akan memberikan jawaban atas permohonan Novanto yang disampaikan kuasa hukumnya secara luas.

"Kami akan sampaikan secara gamblang seluas-luasnya, sekuat-kuatnya, tentu saja jawaban dari praperadilan tersebut. Kami yakin dari aspek hukum, hakim akan meyakini itu dan akan didukung dengan proses pembuktian selama beberapa hari mulai dari Senin depan," ujar Febri.

Kuasa hukum Novanto, Agus Trianto, menyatakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka sejak 17 Juli 2017. Setelah itu, pada 18 Juli, Novanto menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Atas fakta tersebut, Agus menilai belum ada proses penyidikan yang sekaligus berbarengan dengan penetapan tersangka. Dia menilai KPK melanggar SOP penyidikan.

"Kita ingatkan terus bahwa proses praperadilan ini hanya berada pada ranah formil saja, jadi jangan sampai pada materi pokok perkara karena pokok perkara akan diuji pada proses persidangan tipikor," kata Febri menanggapi. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Kiprah Indonesia Bantu Rohingya di Kancah Internasional

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang khusus membahas Rohingnya di sidang tahunan PBB. Indonesia mengajak negara-negara OKI untuk memberikan bantuan logistik bagi pengungsi Rohingnya.

JK mengatakan semua negara yang hadir sepakat untuk membuat komunike (pernyataan bersama) agar Myamnar menghentikan kekerasan. "Tapi saya bilang tidak hanya komunike. Kita bersama-sama membantu masyarakat itu sendiri dulu dengan logistik, dengan bantuan. Itu yang dibicarakan," kata JK di sela-sela kegiatannya di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9).

Menurut JK, hanya Indonesia yang diperbolehkan oleh Myanmar masuk ke wilayahnya untuk memberikan bantuan, meski saat ini pihak Myanmar lebih memperketat masuknya pihak asing ke daerahnya. "Pada akhirnya kita bantu lewat Bangladesh," katanya.

Pada pertemuan itu, lanjut JK, lebih menghasilkan sebuah kesepakatan politik karena dunia internasional tidak dapat langsung mengintervensi masalah dalam negeri suatu negara.

"Hanya tekanan internasional termasuk UN dibutuhkan. Karena UN sendiri berdasarkan tim pencari fakta di bawah Kofi Annan dan negara lain termasuk OKI untuk memikirkan pressure politik sehingga dapat lebih terbuka," jelasnya.

Dalam pertemuan dengan anggota OKI, Indonesia mengusulkan formula 4+1. "Pertemuan OKI di Markas PBB penekanan pada formula 4+1 dan ajakan untuk bantu Myanmar yang sebelumnya telah disampaikan RI," kata juru bicara Wapres JK, Husain Abdullah.

Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rakhine yang berada di perbatasan Banglades dan Myanmar. Menurut Husain, Formula 4+1 berisi soal upaya menjaga stabilitas keamanan di Rakhine State.

"Pada pertemuan OKI di markas PBB, Wapres Jusuf Kalla berkesempatan menyampaikan poin poin penting tersebut," terangnya.

Berikut isi formula 4+1 yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia:

1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan
2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan.
3. Perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama.
4 Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Perbandingan Angaran Kasus KPK dan Kejaksaan

Komisi III DPR menggelar rapat pembahasan anggaran 2018 dengan beberapa mitra kerja mereka, salah satunya KPK. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani membandingkan anggaran penanganan perkara KPK dengan Kejaksaan termasuk anggaran operasi tangkap tangan yang jadi andalan KPK.

Awalnya, Sekjen KPK Raden Bimo Gunung Abdul Kadir menjelaskan soal pagu anggaran yang diusulkan KPK untuk tahun anggaran 2018. "Pagu 2018 sama persis dengan pagu indikatif KPK. Pagu anggaran KPK untuk tahun 2018 Rp 790,170 miliar," kata Bimo dalam rapat yang dilangsungkan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Bimo lalu memaparkan perincian peruntukan anggaran sebesar itu. Intinya, anggaran itu diperuntukkan buat penanganan korupsi yang lebih maksimal.

Arsul lalu mendapat kesempatan memberi catatan dan masukan terhadap anggaran KPK itu. Arsul memerinci alokasi dana KPK untuk mengusut perkara korupsi.

"Untuk 100 kasus di penyelidikan diajukan Rp 11,08 M. Kemudian untuk penyidikan 95 kasus, dialokasikan Rp 13,451 miliar, dan penuntutan serta eksekusi untuk 95 perkara juga itu Rp 18,825 miliar," sebut Arsul.

"Kalau kita rata-rata, saya anggap 100 kasus, maka biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi di KPK mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai eksekusi paling tidak Rp 433 juta per perkara," imbuh dia.

Arsul lantas membandingkan angka yang didapat KPK dengan anggaran kejaksaan untuk penanganan kasus korupsi. Jumlah anggaran KPK, dijelaskan Arsul, jauh lebih besar dibanding kejaksaan.

"Di kejaksaan itu total keseluruhan biaya seluruh Indonesia yang diminta itu Rp 300,388 miliar tapi untuk 2190 perkara, Kejagung dan seluruh kejari di Indonesia. Jadi, kalau tadi KPK per perkara Rp 443 juta, kejaksaan per perkara jatuhnya hanya Rp 137 juta," terang Arsul.

Arsul lalu masuk ke soal OTT yang jadi senjata andalan KPK dalam mengungkap kasus korupsi. Dia menyoroti OTT yang kadang hanya mengamankan dana kurang dari Rp 100 juta. OTT yang diungkap itu, kata dia, tak sebanding dengan biaya penanganan perkara KPK.

"Jangan dianggap nggak setuju sama OTT, lo, sama sekali teman-teman media, kita mendukung OTT. Tapi Anda bayangkan, kalau OTT Rp 10 juta, Rp 40 juta sampai Rp 100 juta, kecuali OTT di Kemenhub Rp 18 M sekian, maka tekor negara," ucap Arsul.

"Rp 443 juta (per penanganan perkara yang dikeluarkan negara). (Negara tidak tekor) kecuali OTT itu dipergunakan untuk mengungkap kasus yang lebih besar. Saya kira harus jadi catatan kita semua," imbuh dia. (dtc/mfb)

Selengkapnya