Pemerintah Blokir Situs Resmi HTI

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setelah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan melarang berbagai kegiatan ormas ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga memlokir situs resmi HTI. "Iya (tindak lanjut pembubaran). (Diblokir) per kemarin," ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Minggu (23/7).

Saat diakses, situs resmi HTI yang beralamat di hizbut-tahrir.or.id sudah tidak dapat diakses. Di laman utamanya, terdapat bingkai berwarna hitam dan putih dengan tulisan berhuruf kapital ´We Are Closed´ dengan alamat situs di bawahnya.

Pemerintah sebelumnya membubarkan HTI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Namun pihak HTI tidak menerima pembubaran sepihak itu lantaran tidak menerima peringatan apapun.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan pihaknya tidak pernah diperingatkan dan diberi tahu mengenai kegiatan mereka yang melanggar Pancasila. Ismail menyebut akan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum HTI.

"Kita tidak tahu karena memang tidak pernah diberi tahu peringatan itu, nah itulah yang hendak kita persoalkan. Tapi nanti selengkapnya kami serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum kami, kuasa hukum HTI," ujar Ismail, Kamis (20/7).

Namun, pada Jumat (21/7) kemarin, Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Daulat P Silitonga mengatakan peringatan tidak diberikan karena pemerintah menganggap telah mengantongi cukup bukti bahwa HTI menyebarkan ideologi anti-Pancasila.

"Karena telah bertentangan dengan Pancasila. Ketika data-data sudah dikumpulkan, itu langsung bisa dicabut tanpa perlu peringatan. Yang dimaksud ajaran itu yang bertujuan untuk mengganti Pancasila. Kalau sudah masuk wilayah itu, nyangkut ideologi itu bisa langsung dicabut," ungkap Daulat di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (21/7).

Daulat menjelaskan dalam AD/ART-nya HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi. Namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila.

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," jelas Daulat.

Dia menyebut ada celah hukum dalam UU Nomor 17 tahun 2013 soal ormas. Peringatan diberikan tidak dihitung dengan kumulatif yang dianggap bisa disalahgunakan oleh HTI. (dtc/mag)

Selengkapnya

PKS-Gerindra Peercaya Diri Bisa Usung Capres

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasca pengesahan UU Pemilu yang mematok angka Presidential Threshold sebesar 20% kursi DPR, Jokowi diyakini bakal mulus menjadi capres di 2019. Pasalnya dengan dukungan dari Golkar, NasDem dan PPP, total perolehan kursi ketiga partai tersebut di DPR mencapai 29,46%.

Meski begitu, Gerindra dan PKS yang selama ini menjadi oposisi pemerintah tetap percaya diri bisa mengusung capres sendiri yaitu Prabowo Subianto lewat koalisi dua partai itu. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, Prabowo juga sudah mengantongi tiket ke Pilpres 2019 dengan menggandeng PKS.

Perolehan kursi Gerindra di DPR sebesar 13,04% dan PKS 7,14%. Gabungan kedua partai itu menghasilkan 20,18% kursi dukungan untuk Prabowo. "Jadi kan syaratnya 20 persen dukungan kursi dan 25 persen suara. Gerindra dengan PKS cukup (Capreskan Prabowo)," kata Fadli Zon, Minggu (23/7).

Soal kemungkinan koalisi Gerindra dengan PKS, Fadli belum memberikan kepastian. Namun sejak Pilpres 2014 lalu hingga sekarang Gerindra dan PKS sudah terjalin dalam sejumlah kerjasama. Misalnya di Pilkada DKI. "Ini kan masih lama. Mungkin tahun depan (ada kepastian). Insya Allah Pak Prabowo siap maju Pilpres 2019," kata Fadli.

Sementara itu, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat peluang Gerindra dengan PKS berkoalisi di Pilpres 2019 cukup kuat. "Peluangnya (koalisi) 75 persen," kata Arya.

Meski Prabowo sudah mendapat cukup dukungan, Gerindra dan PKS harus berusaha menggaet PAN atau Demokrat. "Atau mungkin Gerindra dan PKS harus bisa menggaet dua-duanya (PAN dan Demokrat)," kata Arya. (dtc/mag)

Selengkapnya

Jokowi Minta Masalah Sertifikasi Tanah di Riau Dituntaskan

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar permasalahan masih banyaknya tanah di Provinsi Riau yang belum memiliki sertifikat segera diselesaikan. "Dulu biasanya, satu tahun hanya kurang lebih 10 ribu sertifikat di Provinsi Riau. Sekarang kita paksa, sudah sekarang kalau enggak dipaksa enggak cepat selesai. Paksa, harus satu tahun, tahun ini 140 ribu," kata Jokowi saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional, Pembinaan, dan Fasilitasi, Serta Kerja sama Akses Reform oleh Presiden Republik Indonesia di Stadion Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (23/7) seperti dikutip setkab.go.id.

Hal yang sama, jelas Presiden, juga berlaku di seluruh Indonesia yang biasanya satu tahun mencapai 400 ribu sampai 500 ribu sertifikat tahun ini pemerintah menargetkan 5 juta sertipikat, tahun depan 7 juta dan tahun depannya lagi 9 juta. Jokowi mengatakan, dari 3,1 juta bidang tanah di Provinsi Riau, baru 1,1 juta bidang yang sudah memiliki sertifikat.

Sementara untuk wilayah Indonesia, baru 46 juta tanah yang memiliki sertifikat dari total target sertifikasi 126 juta tanah. "Enggak apa-apa. Memang melayani masyarakat harus seperti itu, harus seperti itu," ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan, sertifikat adalah tanda bukti, hak hukum atas tanah. Kepemilikan sertifikat juga dapat menyelesaikan sengketa-sengketa tanah. Baik sengketa antar masyarakat, antar individu, antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, dan sebagainya.

"Sengketa-sengketa itu akan selesai kalau masyakakat pegang yang namanya sertifikat. Oleh sebab itu, ini menjadi program pemerintah kita untuk mempercepat agar sertifikat itu jadi," tambah Jokowi.

Presiden juga mengimbau masyarakat harus mengetahui isi sertifikat, serta menyimpan sertifikat disimpan yang baik, misalnya disimpan dalam plastik, serta difotokopi. Jokowi juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati kalau akan pinjam uang ke bank atau menggunakan sertifikat sebagai agunan pinjamam.

"Tolong dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu. Apakah usahanya nanti bisa dipakai keuntungannya untuk mencicil bunganya, mencicil pokoknya," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi juga berpesan agar pinjaman dari bank juga dimanfaatkan untuk modal kerja dan modal investasi. "Jangan dipakai untuk yang lain-lain. Terutama yang berkaitan dengan kenyamanan dan kenikmatan hidup. Misalnya ya tadi. Beli mobil, beli sepeda motor, beli TV, beli kulkas dari pinjaman tidak boleh. Kalau usaha sudah untung boleh beli itu," tegasnya. (mag)

Selengkapnya

Tol Pekanbaru-Dumai Ditarget Kelar 2019

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Dumai bakal selesai di tahun 2019. "Kira-kira akhir 2019, Insya Allah," kata Jokowi, usai meninjau pembangunan jalan tol lintas Sumatra Pekanbaru-Dumai Kota Pekanbaru, Minggu (23/7), seperti dikutip setkab.go.id.

Saat ini pembangunan ruas jalan tol yang sudah berjalan sejak 6 bulan lalu itu, sudah memasuki proses land clearing dan pembebasan lahan. "Pembebasan lahan sudah pada posisi 47 persen," kata Jokowi.

Tol Pekanbaru-Dumai ini terbagi menjadi 6 seksi, antara lain seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), seksi II Minas-Petapahan/Kandis Selatan (24 km), seksi III Petapahan-Kandis Utara (17 km), seksi IV Kandis-Duri Selatan (26 km), seksi V Duri Selatan-Duri Utara (28 km), dan seksi VI Duri Utara-Dumai (25 km).

Sedangkan mengenai rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang, menurut Presiden, akan dimulai akhir tahun ini. Rencananya, pemerintah akan menggeser lokasi agar lebih dekat. "Pembebasan tanah akan lebih mudah karena tanahnya tanah BUMN. Lebih dekat, hanya membuat terowongan sedikit," jelas Jokowi.

Dia menambahkan, pembangunan jalan Trans Sumatra rencananya akan dilakukan tahun depan secara berurutan. Jokowi menambahkan, pembangunan jalan tol di Aceh akan dimulai tahun depan. "(Aceh dimulai) tahun depan. Iya tahun depan dari timur berurut," tambah Jokowi.

Selain ruas Pekanbaru-Dumai Jokowi menargetkan, sekitar 825 kilometer dari 2.818 KM ruas jalan tol Trans Sumatera akan selesai pada 2019 mendatang. "Ini kan pekerjaan besar dari Lampung sampai ke Aceh, tapi kalau kita lihat tadi sudah bergeraknya cepat sekali. Dapat laporan dari Dirut Hutama Karya cepat sekali," ujar Jokowi. (mag)

Selengkapnya

Hukuman Maksimal bagi Petugas Pajak Sebar Data Nasabah Ilegal

Indonesia kini telah menerapkan keterbukaan informasi perbankan (AEoI) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Lewat aturan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengakses data nasabah bank yang memiliki saldo paling sedikit Rp 1 miliar.

Meski demikian, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menjamin data nasabah perbankan tidak akan disalahgunakan dan disebar. Ken mengungkapkan, petugas pajak yang membocorkan data nasabah bank bisa dihukum pidana mulai dari 1 tahun hingga maksimal hukuman mati.

"Jangan takut disalahgunakan karena kita ada sanksinya. KUP yang membocorkan data bisa dihukum mati maksimal, minimal 1 tahun," ujar Ken di Puang Oca Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Minggu (23/7).

Ken menegaskan, dalam memenuhi kewajiban seorang wajib pajak membayar pajak, petugas pajak tidak melakukan pungutan secara langsung. Pembayaran pajak dilakukan atas perhitungan sendiri alias self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan langsung untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ken menambahkan, dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 13.000 triliun, hanya 50% di antaranya yang kena pajak. Sedangkan sisanya tidak dikenakan pajak karena berkaitan dengan sektor pertanian dan UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

"PDB Rp 13.000 triliun yang bisa dipajaki 50%, 50,8% ditopang pertanian dan UMKM. Penghasilan di bawah Rp 54 juta per tahun enggak kena pajak," kata Ken.

Ken menambahkan, manfaat pajak nantinya digunakan untuk kembali ke masyarakat lewat pendidikan, perbaikan kesejahteraan, subsidi, hingga pembangunan infrastruktur. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Indonesia Desak Amerika Tekan Israel Hentikan Kekerasan


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengaku telah menelepon Menlu AS Rex Tillerson untuk membahas ketegangan di Masjid Al-Aqsa. Seperti diketahui sedikitnya 3 warga Palestina dilaporkan tewas dan 50 luka-luka akibat bentrokan dengan tentara Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa, Yerussalem. Bentrokan ini menyusul adanya pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa oleh pihak Israel.

Indonesia menyatakan mengecam tindakan Israel tersebut. "Saya telah meminta Rex Tillerson untuk menekan Israel agar menghentikan kekerasan, self restrain (menahan diri) harus dilakukan," kata Retno, Minggu (23/7).

Retno mengaku telah menyampaikan kepada Tillerson mengenai posisi Indonesia atas insiden di Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya Presiden RI Jokowi telah menyampaikan kecamannya atas kebijakan Israel yang membatasi ibadah di masjid yang bersejarah bagi umat Islam itu.

"Saya juga tekankan bahwa isu ini sangat sensitif bagi umat Islam karena Al-Aqsa adalah tempat suci dan tempat ibadah yang sangat dihormati oleh umat Islam," tandas Retno.

Menanggapi desakan itu, Tillerson menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi Yordania terkait situasi ini. Tillerson juga menyampaikan tentang pentingnya mempertahankan status quo.

"Tillerson sangat berterima kasih atas peran aktif Indonesia dan perspektif yang diberikan Indonesia akan sangat bermanfaat bagi AS," ujar Retno. (dtc/rm)

Selengkapnya

Polisi Usut Temuan Puluhan Kartu KIS yang Dibuang


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Polisi mengusut temuan Puluhan Kartu Indonesia Sehat (KIS) disebuah tepi sungai Indonesia Sehat (KIS) ditemukan berserakan di tepi sungai Dusun Rejosari, Desa/Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Minggu (23/7.

Polisi mengambil lagkah pengusutan karena kasus temuan kartu KIS yang dibuang itu sangat berkaitan dengan masyarakat. Diduga sebagian masyarakat gagal memperoleh layanan kesehatan dengan fasilitas kartu tersebut karena kartu tersebut tak sampai ke tangan masyarakat.

Seperti diberitakan sebelumnya seorang warga Surabaya menemukan sejumlah 143 kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS)ditepi sungai usun Rejosari, Desa/Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

Kartu KIS pertama ditemukan oleh Kasih Indrawati (20), warga setempat yang hendak ke sungai. "Ya, saya menemukan kartu KIS ini sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu saya mengantar anak ke sungai untuk buang air besar," kata Kasih di Mapolsek Gandusari.

Ia menemukan kartu-kartu tersebut dalam sebuah amplop coklat berukuran besar kondisinya rusak dan isi amplopnya berserakan di sungai. Kasih yang penasaran kemudian meneliti isi amplop tersebut, yang ternyata berisi puluhan kartu KIS dan membawanya pulang. Selain didalam amplop ia juga memungut kartu -kartu sejenis yang berserakan disungai.

Temuan tersebut kemudian diuplodnya ke facebook, yang kemudian menuai tanggapan dan reaksi masyarakat.

Kapolres Blitar, AKBP Slamet Waluyo menyatakan setelah dilakukan penerlitian terhadap kartu-kartu tersebut, seluruh kartu tersebut seluruhnya milik warga Surabaya. "Ada yang tertulis alamat warga Siwalankerto, Wonocolo. Jadi dikirim ke polres," tambah kapolres.

Kini Polres Blitar berberkoordinasi dengan Puskesmas Gandusari untuk melihat keaslian atau tidaknya kartu KIS tersebut. Selain itu polisi juga melakukan koordinasi ke BPJS untuk memperjelas keaslian kartu tersebut.(dtc/rm)

 

Selengkapnya

Lima Pertimbangan KPPU Tolak Penetapan Batas Bawah Tarif Layanan Data

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya secara tegas menolak wacana penentuan tarif bawah layanan komunikasi data dan jasa telekomunikasi lainnya. Penegasan itu disampaikan Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menanggapi surat permintaan Indosat kepada Menkominfo yang ditembusannya sampai padanya.

Indosat mengajukan permintaan agar Menkominfo menentukan batas bawah tarif layanan komunikasi data karena menilai perang tarif yang terjadi antar operator telekomunikasi saat ini sudah tidak sehat kondisi dan membahayakan industri telekomunikasi. Di mana tarif yang ditawarkan operator dianggap rendah sehingga merugikan operator. Untuk itu mereka mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan tarif layanan komunikasi data melalui penetapan batas bawah tarif.

Syarkawi mengakui kondisi persaingan di industri telekomunikasi saat ini, berlangsung sangat ketat. Indonesia saat ini dikenal sebagai salah satu negara dengan tarif telekomunikasi yang sangat kompetitif. Persaingan ketat terjadi di semua jasa telekomunikasi yang diberikan operator, seperti jasa telekomunikasi suara, SMS, layanan komunikasi data dan jasa telekomunikasi lainnya. Sehingga ada pihak yang menginginkan ada kebijakan pembatasan tarif bawah.

Menyikapi hal itu, Ketua KPPU menyatakan bahwa perang tarif merupakan fenomena biasa dalam mekanisme pasar. Operator berlomba menawarkan berbagai skema tarif yang dianggap mampu mendongkrak penjualan dan penguasaan pasar.

Tarif murah, menjadi satu strategi operator untuk menjaring konsumen yang sensitif terhadap tarif. "Semakin efisien perusahaan, semakin besar kemampuannya menawarkan tarif yang kompetitif, dan karena kemampuan efisiensi perusahaan beragam, maka muncul berbagai besaran tarif di pasar, yang menjadi pilihan konsumen" tutur Syarkawi seperti dikutip kppu.go.id. .

Terkait wacana penetapan batas bawah tarif,  Syarkawi berpandangan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan mengingat dampak buruk dari kebijakan batas bawah tarif bagi industri dalam jangka panjang dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Menurutnya setidaknya terdapat 5 (lima) pertimbangan mengapa kebijakan batas bawah tarif layanan komunikasi data tidak perlu diberlakukan.

Pertama, setiap operator telekomunikasi mempunyai tarif yang berbeda. Termasuk dalam hal menghasilkan tarif yang semakin terjangkau oleh masyarakat. Saat ini, di pasar masyarakat dapat menemukan harga yang sangat variatif dengan skema yang beragam dari Rp 25.000/GB sampai Rp 57.500/GB.

Kedua, permasalahan terbesar kebijakan batas bawah tarif terletak pada penentuan besarannya. Besaran batas bawah tarif umumnya ditetapkan untuk melindungi seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, termasuk pelaku usaha yang tidak efisien dan menjadi beban bagi industri dan ekonomi nasional.

Ketiga, tarif batas bawah menjadi penghambat bagi operator telekomunikasi yang efisien dan mampu menghasilkan besaran tarif di bawah batas bawah tarif. Pelaku usaha tersebut, tidak dapat menggunakan hasil efisiensinya untuk memenangkan persaingan. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan menciptakan disinsentif bagi efisiensi industri telekomunikasi yang bermuara pada rendahnya tarif dan akan mendorong tarif bergerak naik. Inovasi yang bermuara pada hadirnya tarif murah akan terhambat, padahal dalam industri telekomunikasi, siklus perubahan teknologi berkembang sangat cepat dengan kemampuan mereduksi biaya yang luar biasa.

Keempat, akibat terhalangnya tarif rendah di bawah besaran batas bawah tarif, masyarakat kehilangan tarif yang terangkau. Muncul kerugian konsumen/masyarakat sebagai pengguna jasa komunikasi data, karena harus membayar mahal tarif dari yang seharusnya.

Kelima, dalam ekonomi nasional, kebijakan batas bawah tarif cenderung menjadi elemen pendorong terjadinya inflasi, hal ini dikarenakan terdapat potensi pelaku usaha untuk meminta kenaikan tarif batas bawah secara berkala. Di sisi lain, pada saat terjadi deflasi, upaya penurunan tarif batas bawah tidak mudah untuk dilakukan.

Menanggapi munculnya dugaan bahwa terdapat operator yang melakukan predatory pricing melalui strategi tarif murah, yang bertujuan menyingkirkan pesaing, KPPU mendorong agar operator atau pihak manapun yang memiliki alat bukti terkait hal tersebut untuk melaporkan ke KPPU. "Silahkan sampaikan laporannya, KPPU siap memproses sesuai ketentuan yang berlaku" ujar Syarkawi. (rm)

Selengkapnya

Hari Anak Nasional, KPAI Sorot Masalah Bullying

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Memperingati Hari Anak Nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti maraknya kasus perundungan (bullying), terorisme dan kejahatan siber. Ketua KPAI Asrorun Ni´am Soleh mengatakan, ketiga kejahatan itu merupakan suatu kasus serius yang harus memperoleh priorotas dalam penanganannya.

Asrorun mengatakan, masalah-masalah ini bisa ditangani dengan revolusi mental yang dimulai dari pemenuhan hak dasar seseorang anak. "Komitmen penyelenggaraan perlindungan harus menjadi kesadaran kolektif kita. Membangun revolusi mental harus dimulai dari pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan khusus dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi," kata Asrorun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/7).

Menurutnya walaupun ada kemajuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kasus pelanggaran anak masih dianggap kompleks. Kasus pelanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 mencapai 5.066 kasus, tahun 2015 sebanyak 4.309 kasus dan tahun 2016 mencapai 4.620 kasus.

"Anak menjadi korban dan pelaku kekerasan masih menjadi persoalan serius. Kasus bullying, anak menjadi korban terorisme dan anak korban cyber serta pornografi menjadi cacatan penting. Khusus pornografi merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Data tahun 2016, anak korban pornografi mencapai 587 kasus. Hal ini menduduki rangking ke-3 setelah kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.314 kasus dan kasus anak dalam bidang keluarga 857 kasus," jelasnya.

Dia juga menyampaikan, maraknya kasus bully dalam lingkup pendidikan diperlukan langkah-langkah perfentif, antisipatif, serta rehabilitatif. Maka, KPAI meminta Mendikbud serius dalam melakukan pencegahan dan menanggulangi langkah radikal dalam satuan pendidikan.

"Pemerintah memiliki janji yang terhutang untuk penerbitan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap perundungan di satuan pendidikan. Leading sectornya adalah Kemdikbud, dan hingga kini belum selesai. Keberulangan terjadinya perundungan, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan lambannya Kemdikbud menyelesaikan aturan ini," tutur Asrorun.

Pelaku kekerasan yang tergolong dalam usia anak-anak harus memperoleh penanganan khusus dengan melakukan pendekatan pemulihan, atau restoratif. Jangan sampai pendekatan yang digunakan malah mematikan masa depan anak, menghilangkan hak dasarnya, serta mendorong anak untuk terus melakukan tindakan salah tanpa pemulihan.

"Kebijakan tidak boleh emosional, seperti memecat atau mencabut KJP dan sejenisnya. KPAI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar serius melakukan langkah radikal untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran anak. Apalagi dalam UU Pemerintahan daerah, perlindungan anak merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah," imbuhnya.

"KPAI juga meminta semua pihak untuk membangun budaya ramah anak sejak usia dini. Pola pengasuhan positif perlu dikembangkan sebagai langkah prefentif. Selain itu, masyarakat agar tidak abai atas potensi pelanggaran anak di lingkungannya, karena kapanpun dan dimanapun kekerasan dapat terjadi," sambungnya.

Terkait terorisme dan kejahatan siber, Asrorun mengatakan, negara juga harus memastikan proteksi agar anak tidak terpapar pornografi, radikalisme, serta kejahatan lainnya yang berbasis cyber. "Intervensi pencegahan dan penanganan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak lembaga layanan berbasis masyarakat, namun mengalami kendala SDM, pembiayaan, bahkan sarana dan prasarana layanan. Dampaknya, maraknya korban pelanggaran anak di berbagai titik daerah kurang mendapatkan layanan penyelesaian secara komprehensif," ujarnya.

Maka diharuskan perlindungan anak berbasis masyarakat bisa berjalan dengan baik, agar kasus kejahatan dan pelanggaran anak di masyarakat bisa ditekan dan pembudayaan ramah anak bisa ditumbuhkan. Menurutnya, respons publik terhadap isu anak ini juga semakin baik, namun spirit perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan.

"Banyak viral kasus anak, dishare ke berbagai kalangan dengan semangat agar mendapatkan atensi. Padahal, penyebaran video kekerasan anak merupakan pelanggaran hukum. KPAI meminta untuk tidak terus memviralkan video kekerasan, bullying, karena akan semakin merugikan anak, baik korban maupun pelaku," tegas Asrorun. (dtc/mag)

 

Selengkapnya

ESDM Bantah PP Smelter Nikel Jadi Biang Bangkrutnya Perusahaan Smelter

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah bangkrutnya perusahaan pemilik fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel di tanah air disebabkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun kerugian bisnis smelter nikel saat ini diduga disebabkan turunnya harga jual dan meningkatnya biaya produksi nikel.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, Sabtu (22/7). Hal itu menanggapi rumors yang beredar bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 23 Tahun 2010 smelter nikel di tanah air.

Menurut Sujarmiko, melemahnya permintaan nikel pada industri stainless steel di kuartal kedua 2017 ditengarai menjadi penyebab utama turunnya harga nikel dunia. Di saat bersamaan, harga coking coal (kokas) meningkat dari US $100/ton di Desember 2016 menjadi US $200/ton pada Mei 2017.

"Tidak tepat jika PP No. 1 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi pengusaha smelter nikel sehingga menyebabkan ditutupnya operasi produksi smelter nikel di tanah air," bantahnya seperti dikutip esdm.go.id.

Ia mengatakan, masih adanya surplus produksi dari tahun 2016 yang tidak diikuti dengan peningkatan permintaan di pasar dan meningkatnya pasokan nikel dari Filipina menjadi faktor utama trend rendahnya harga nikel dunia saat ini. Ditambah melonjaknya harga kokas yang signifikan hingga dua kali lipat dalam 5 bulan terakhir,  menyebabkan keekonomian smelter nikel (terutama yang berbasis blast furnace) mengalami tekanan.

Kokas diketahui menjadi sebagai salah satu komponen utama pada struktur biaya dalam proses pengolahan dan pemurnian nikel. Apalagi smelter dengan teknologi blast furnace, yang diperkirakan menyerap 40 persen dari total biaya produksi.

Sujatmiko mencontohkan, sebagaimana harga minyak mentah dunia, tidak ada satu organisasi atau negara yang dapat menentukan atau mengontrol harganya. Hal ini terjadi juga pada komoditas mineral dan batubara.

"Beberapa tahun belakangan ini harga minyak mentah dunia rendah. Kita juga ingat bagaimana lesunya harga batubara, namun kemudian membaik. Demikian juga dengan mineral. Saat ini mungkin harganya rendah, tapi suatu saat akan rebound. Fluktuasi harga tersebut kecenderungannya akan berulang dalam jangka waktu tertentu (siklus)," tuturnya.

Merujuk data dari United States Geological Survey, Januari 2017, Indonesia memiliki cadangan nikel hanya 6% dari total cadangan dunia. Sedangkan pada tahun 2016 kontribusi produksi nikel Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 7%.

Sujatmiko memaparkan, bahwa total cadangan Indonesia cuma 6 persen dari cadangan dunia. Jadi tidak tepat jika dikatakan harga nikel dunia terkontrol oleh ekspor terbatas nikel kadar rendah dari Indonesia. Produksi nikel Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nikel dunia juga bukanlah yang terbesar, hanya sekitar 7%. Pemasok utama adalah Filipina, lebih dari 22%, disusul Rusia dan Kanada, masing-masing sekitar 11%. Sementara Australia dan New Caledonia masing-masing sekitar 9%. Realisasi ekspor bijih nikel kadar rendah dari Indonesia untuk periode Januari hingga Juni 2017 hanya 403.201 ton.

Menurut Sujatmiko, pemerintah telah menerapkan aturan serta kontrol yang ketat atas rekomendasi dan realisasi ekspor bijih nikel kadar rendah. Ekspor hanya bisa dilakukan jika perusahaan telah benar-benar terbukti memiliki kemampuan secara teknologi, bahan baku, keuangan dan sumber daya manusia.

"Aturan yang ada saat ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu dengan adanya verifikator independen, dengan kemampuan yang lengkap. Ada ahli metalurgi, civil engineering dan tekno ekonomi, sehingga semua resiko dapat dikendalikan. Hasil ekspor tersebut semata-mata untuk memperkuat kemampuan (finansial) guna penyelesaian pembangunan smelter di dalam negeri," jelas Sujatmiko.

Sujatmiko pun menegaskan bahwa semangat penerbitan PP No. 1 Tahun 2017 adalah dalam rangka mendorong dan mempercepat pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam di dalam negeri.

"Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri agar memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi Mineral dan KK," jelas Sujatmiko. (rm)

Selengkapnya

PKB Berencana Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengusung nama Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah jawa Barat tahun 2018. "Ada kemungkinan kita kesana (mengusung Ridwan Kamil)," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar seusai Harlah ke 19 PKB di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7).

Muhaimin menyebut PKB tengah menjalin komunikasi yang intensif dengan Ridwan Kamil. Namun dia menegaskan kepastian tersebut belum final. "Tapi belum final ya," tambah Muhaimin.

Hal itu berbeda untuk pilkada di dua daerah yang lain yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dua daerah tersebut PKB telah memastikan calon yang diusung dalam mengarungi Pilkada 2018. "Jatim kita dengan Saefullah Yusuf, Jabar kita sedang komunikasikan," ucapnya.

Sebelumnya, PKB terus melakukan komunikasi politik untuk berkoalisi pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 mendatang. Sosok yang diusung tetap mantan Menteri Desa, Marwan Jafar, dengan tagline ´Jateng Guyub´.

Sebelumnya, lembaga survei Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terkini elektabilitas bakal cagub di Pilgub Jabar 2018. Wali kota Bandung Ridwan Kamil alias Kang Emil tetap aman di posisi pertama dan nama Agus Yudhoyono mencuat dalam bursa cagub Jabar kali ini.

Survei digelar pada tanggal 15-18 Juli 2017 dengan populasi seluruh warga Jabar yang memiliki hak pilih. Sampel diambil sebanyak 600 responden dengan margin of error -/+ 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak atau random.

Hasilnya, berdasarkan elektabilitas Ridwan Kamil masih unggul dengan perolehan suara 23,7 persen dan ditempel ketat wagub Jabar Deddy Mizwar di angka 15,3 persen. Sedangkan, Agus yang baru muncul dalam bursa, menyeruduk di posisi 5 dengan perolehan suara 6,3 persen.

"Data sementara ini menunjukkan bahwa sementara Ridwan Kamil unggul, meskipun angka elektabilitasnya relatif stagnan, serta ditempel ketat oleh Deddy Mizwar," ujar direktur eksekutif Median Rico Marbun dalam keterangannya, Sabtu (22/7).

Sedangkan berdasarkan popularitas bakal cagub Jabar, Deddy Mizwar ditempel ketat ulama Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dengan perolehan suara berturut-turut 92,8 persen dan 91,4 persen. Sementara, Agus di posisi 6 dengan perolehan suara 70,3 persen. Hasil ini dibandingkan dengan survei Median bulan April lalu.

Berikut 10 besar elektablitas bakal cagub Jabar berdasarkan hasil survei Median:

1. Ridwan Kamil 23,7 persen
2. Deddy Mizwar 15,3 persen
3. Dedi Mulyadi 7,8 persen
4. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 7,7 persen
5. Agus Yudhoyono 6,3 persen
6. Dede Yusuf 6,2 persen
7. Rieke Diah Pitaloka 3,5 persen
8. Uu Ruzhanul Ulum 2,8 persen
9. Haris Yuliana 1,2 persen
10. Puti Guntur 0,8 persen. (dtc/mag)

Selengkapnya

Ada Dosen Gabung HTI Menristek Dikti Akan Kumpulkan Rektor

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia ternyata berimbas pada dunia pendidikan tinggi, lantaran di beberapa perguruan tinggi, ternyata ada dosen yang bergabung dengan HTI. Salah satunya ditemukan di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Terkait masalah ini, Menristekdikti M Nasir, berencana mengumpulkan rektor seluruh Indonesia. "Saya akan mengumpulkan rektor seluruh Indonesia pada tanggal 26. Akan memberitahukan juga, dosen dan pegawai yang terlibat HTI harus mengikuti PP 53 tahun 2010. Sudah sangat jelas," ujar Nasir usai menghadiri pembukaan Kongres IX Pancasila di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Sabtu (22/7).

Nasir menjelaskan, dalam PP tentang Disiplin PNS itu telah jelas disebutkan soal kesetiaan PNS pada Pancasila dan UUD 1945. Ditambah lagi dengan terbitnya Perppu Ormas dan pembubaran HTI secara resmi oleh Kemenkumham.

Nasir melanjutkan, untuk itu dia memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai yang terlibat HTI. "Silakan dia keluar dari HTI, tidak mengikuti kegiatan HTI, bergabung dengan Pemerintah dalam hal ini sebagai PNS. Kalau tetap ingin bergabung dengan itu (HTI) maka dia harus kelur dari PNS. Nanti saya akan usulkan itu. Karena apa, karena dia (PNS) bagian dari negara. Ini penting," tegasnya.

Peraturan tersebut, menurut Nasir harus dilaksanakan dan dipatuhi. Para rektor, pembantu rektor dan dekan akan menjadi jaminan untuk tegaknya peraturan tersebut.

"Dia (rektor, pembantu rektor, dan dekan) yang mengawasi setiap hari, aktivitasnya bagaimana. Dia harus menghilangkan aktivitas-aktivitas yang selama ini menuju ke sana. Itu yang penting," tuturnya.

Sedangkan untuk dosen perguruan tinggi swasta, Nasir akan merancang regulasi untuk mengatur hal yang sama. "Swasta dengan Kopertis, harus sama. Swasta bagaimana kita buat model yang baru, model yang berbeda, mungkin regulasinya. Kalau tidak loyal kepada negara, bagaimana dia," ujar Nasir.

Sebelumnya, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono, mengaku belum bisa mengambil tindakan apapun terkait dosen-dosen di kampusnya yang menjadi anggota HTI. Dia mengaku masih menunggu arahan dari Kemenristekdikti.

"Saya belum punya (data pasti jumlahnya). Di kampus orangnya biasa persuasif. Kita undang, kita bicara, nanti kita diskusi dulu," kata Panut kepada wartawan, Jumat (21/7).

Menurutnya, di kampus sudah ada organ-organ yang menangani persoalan seperti itu. Diantara yang disebutnya adalah dewan kode etik jika terjadi pelanggaran baik oleh dosen maupun karyawan. Dengan demikian rektor tidak mengambil tindakan langsung.

Terkait penangangan dosen atau karyawan yang terlibat HTI ini, pihaknya masih menunggu arahan dari Kemenristekdikti. UGM, kata dia, akan mengikuti ketentuan dari Kemenristekdikti sehingga tindakan yang dilakukan menjadi prosedural.

"Prosedur akan kita ikuti, Kemenristekdikti belum ada kontak apa-apa. Untuk yang organisasi (HTI) saya masih menunggu dari Kemenristekdikti, arahanya seperti apa," lanjutnya. (dtc/mag)

Selengkapnya