Dirjen Minerba R Sukhyar: Waktu Bangun Smelter Sampai 2017, Setelah Itu Tak Ada Ekspor Bahan Mentah

Rabu, 12 Februari 2014, 15:30:00 WIB - Tatap_muka

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar (Foto: Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan melarang ekspor mineral mentah (ore) plus pengenaan bea keluar (BK) bagi ekspor beberapa bahan mineral mentah tanpa pemurnian (konsentrat) sejak 12 Januari 2014. Kebijakan larangan ekspor barang tambang ini berpotensi mengikis devisa negara antara US$ 5 miliar hingga US$ 6,5 miliar tahun ini. Tentu hasil dari kebijakan ini tidak instan. Dengan mengolah bahan tambang mentah, hasil yang kelak didapat pemerintah akan berlipat.

Suara pro dan kontra atas kebijakan ini saling bersahutan. Para pengusaha tambang tentu kontra dengan kebijakan yang memiliki tujuan meningkatkan nilai tambah ini. Mereka bahkan mengancam pemerintah bakal ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bila aturan itu tidak direvisi.

Dua perusahaan tambang besar di Indonesia yakni PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia juga berteriak kencang. Mereka tak terima bila laba besar yang selama ini dinikmati diambil oleh pemerintah.

Freepot pun melancarkan lobi-lobinya, mungkin juga perusahaan tambang yang lainnya. Yang tampak di permukaan akhir Januari lalu, petinggi Freeport mendatangi Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Freeport meminta ada keringan bea keluar bagi mereka.



Untuk mendalami dasar dari kebijakan pemerintah menerapkan aturan ini, Reporter Gresnews.com Heronimus Ronito dan Pewarta Foto Edy Susanto mewawancarai Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (10/2).

Berikut petikannya:

Apa yang membuat pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah?
Pertama kita mulai dari rencana rancangan undang-undang itu sendiri. Rancangan undang-undang itu sangat tegas sekali kita buat tidak ada ekspor barang mentah untuk 2014. Saya pribadi sudah melakukan sosialisasi ke Jepang, supaya Jepang juga aware someday kita tidak ekspor bahan mentah lagi ke luar negeri. Ya, Jepang karena banyak barang kita yang diekspor ke sana untuk industri mereka. Kemudian 2005, undang-undang ini rancangannya masuk ke DPR, kemudian 2006 awal dibahas hingga 2009. Artinya, hampir 3 tahun lebih UU ini dibahas. Tahun 2005 diserahkan ke DPR, 2009 Januari UU ini disahkan, artinya 3 tahun lebih UU ini begitu lama pembahasannya dengan semangat menghidupkan industri dalam negeri berbasis sumber daya mineral kita, nilai tambah menjadi penting.

Kronologinya ini kan kita sudah mengekspor bahan mentah sejak zaman Belanda. Contohnya bauksit 1938 sampai sekarang sudah tipis dan hampir habis. Kita tidak pernah pintar bagaimana mengelola bauksit. Sangat memalukan. Oleh sebab itu sudah waktunya mampu mengolah bauksit kita, baru 2013 kemarin diresmikan satu smelter untuk bauksit dan mudah-mudahan di tahun ini selesai dimulai ekspor perdana bauksit Tayan, Kalimantan Barat. Milik PT Antam.

Lima tahun terakhir ini mengerikan sekali ekspor bahan mentah kita ke luar negeri sampai bauksit hampir 60 juta ton, nikel juga 60 juta ton. Jadi bijih nikel, bijih bauksit besar sekali, sangat meroket sekali naiknya. Ini kan sangat berbahaya, kita pengekspor terbesar bijih nikel di dunia. Sementara kita ini kan harus menikmati nilai tambah dari mineral kita dan ini sangat mengkhawatirkan jika kita membiarkan keadaan ini terjadi. Oleh sebab itu UU itu sangat tegas pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan pengolahan dan pemurnian.

Sejak tanggal itu kalau ada IUP baru wajib bukan hanya baru bahkan semuanya menyesuaikan ketentuan UU termasuk wajib pemegang kontrak karya karena ada dua izin kontrak karya dan IUP. Hal lain bahwa penduduk kita banyak 240 juta sudah harus kita meningkatkan nilai tambah mineral kita. Artinya dengan cara itu meningkatkan nilai ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat tapi kalau ore saja apa yang mau kita pintar, tidak dapat apa-apa kemudian dimana kemandirian teknologi kita, mengolah ini kan. Kita menyia-nyiakan pemberian yang Maha Kuasa, tidak melakukan apa-apa, ini yang harus kita lakukan dengan hilirisasi maka dampak ekonomi, sosial ini akan lebih besar sehingga banyak masyarakat Indonesia lebih mendapatkan manfaat dari kehadiran mineral kita.

Baca selanjutnya: 1 2 3 4 5 6

Komentar