Ketua Tim Perumus KUHAP Andi Hamzah: Jika RUU KUHAP Ditarik, Saya Mundur

Senin, 24 Februari 2014, 10:37:00 WIB - Tatap_muka

Andi Hamzah, Ketua Tim Perumus Naskah Akademik KUHAP

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini tengah dibahas Komisi III DPR menimbulkan polemik yang tak berkesudahan. Pasalnya rumusan RUU tersebut dicurigai membahayakan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemberantasan korupsi. Hingga tak pelak RUU ini juga dicurigai bermuatan pesanan para koruptor.

Tak tanggung-tanggung koalisi LSM antikorupsi pun berteriak agar pembahasan RUU ini dihentikan. Demikian juga KPK, lembaga ini telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan Presiden yang intinya meminta pembahasan RUU tersebut untuk ditunda. Ada dua alasan yang membuat KPK meminta pembahasan ini ditunda. Yakni masa kerja DPR yang tidak sampai 100 hari tak memungkinkan pembahahasan RUU secara serius dan pembahasan RUU KUHAP sebagai hukum formil sebaiknya dilakukan setelah ada pengesahan RUU KUHP yang baru.

Sebenarnya seperti apakah perumusan RUU KUHAP yang digadang-gadang sebagai revisi KUHAP lama yang dinilai telah ketinggalan jaman dan terlalu berkiblat pada hukum kolonial. Gresnews.com mewawancarai Profesor Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus naskah Akademik RUU KUHAP tersebut sejak 1999, dan melontarkan sejumlah pertanyaan terkait keberatan publik soal muatan dari KUHAP tersebut. Termasuk soal dugaan ditungganginya muatan RUU tersebut oleh kepentingan tertentu.

Berikut wawancara wartawan Gresnews.com Ainur Rahman dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti itu di kediamannya Komplek Perumahan Pratama, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (21/2). Ditemani seduhan teh dan udara senja, Andi bercerita proses penyusunan rumusan KUHAP, yang menurutnya menemui banyak kendala karena harus melakukan studi ke berbagai negara di tengah terbatasnya anggaran. Hingga harus numpang perjalanan kepada pihak lain.

Berikut petikannya:



Bisa diceritakan bagaimana latar belakang penyusunan revisi RUU KUHAP?
Pada 1999 Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) merencanakan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Tapi jauh sebelumnya sudah ada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Pidana (RUU KUHP). Maka KUHAP harus diubah mengikuti KUHP.

Kami bekerja dan saya kebetulan menjadi Ketua Tim Penyusun Revisi KUHAP selama 10 tahun sampai 2009. Kemudian saya serahkan hasilnya kepada Menkumham Andi Mattalata waktu itu. RUU itu sebenarnya sudah akan dikirim ke DPR. Namun waktu itu datang polisi yang dipimpin Awaluddin Jamil meminta supaya tidak dikirim RUU itu ke DPR. Mereka meminta KUHAP sebelumnya yang tetap digunakan. Tapi Andi Mattalata tetap ingin mengirimkan draft KUHAP itu, Namun sebelum dikirim ke DPR, Andi keburu diganti Patrialis Akbar.

RUU itu lalu ditarik kembali oleh Patrialis Akbar. RUU KUHAP ditarik karena ada desakan polisi. Saat Amir Syamsuddin jadi menteri, dikirimkanlah RUU KUHAP ke Sekretaris Negara lalu dikirimlah ke DPR.

Apa inti perubahan dari RUU KUHAP ini?
Jadi inti masalahnya adanya pertentangan antara pemilik otoritas dan kebebasan. Pepatah Perancis menyatakan: ada konflik abadi antara authority (kekuasaan) dan (liberty) kebebasan. Nah kalau kekuasaan dinaikkan maka kebebasan turun seperti masa Orde Baru. Kalau kebebasan dinaikkan akan tersinggung kekuasaan.

Karena Indonesia sudah menandatangani konvensi HAM maka saat penggodokan rancangan ini akan selesai, pemerintah meratifikasi kovenan HAM tersebut. Sehingga isi KUHAP pun harus disesuaikan dengan kovenan itu.

Masalah penahanan, penyadapan, perekaman pembicaraan tanpa izin, penggeledahan harus disesuikan dengan konvensi yang sudah diratifikasi. Maka berubahlah semua. Penahanan menjadi sangat singkat dimana penahanan disesuaikan dengan pasal 9 konvensi HAM bahwa penahanan yang diajukan penyidik sesingkat mungkin.

Di AS penahanan hanya 2 X 24 jam sama dengan Jepang. Malaysia hanya 1 X 24 jam. Belanda 3 X 24 jam oleh polisi dan 3 X 24 jam oleh Jaksa, paling lama 6 hari. Kalau di Indonesia 5 X 24 jam oleh polisi dan 5 X 24 jam oleh Jaksa, jadi 10 hari baru dibawa ke pengadilan.

Penahanan itu berupa fisik bukan sebuah surat sehingga hakim bisa melihat bagaimana keadaan orang tersebut. Tapi kalau sekarang jaksa memperpanjang 40 hari tidak melihat orangnya, apakah lumpuh atau buta. Kalau orang hamil, hakim tidak akan teken dia.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar