Ketua Tim Perumus UU KPK Romli Atmasasmita: KPK Sudah Seperti Sutradara

Senin, 03 Maret 2014, 09:30:00 WIB - Tatap_muka

Romli Atmasasmita (Foto: Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Isu korupsi masih menjadi masalah mendasar bagi bangsa Indonesia yang harus dituntaskan. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada 2003 memberi angin segar. Harapan begitu membuncah pada lembaga ini untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi tak sedikit upaya-upaya yang mencoba menghadang Komisi ini dalam menjalankan tugasnya.

Mulai tahun 2013, KPK melakukan terobosan dengan menerapkan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada kasus-kasus dugaan korupsi yang disidiknya. Tak tanggung-tanggung, lembaga antikorupsi itu menggunakan dua UU TPPU sekaligus, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebut saja mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan kawannya, Ahmad Fathanah; mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo; serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati. Semuanya divonis hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang.



Keempat orang itu dijatuhi hukuman berat dan hartanya yang dianggap terbukti berasal dari tindak pidana korupsi juga disita negara. Untuk mereka yang divonis pada 2013, yakni Luthfi, Fathanah, dan Djoko, lama hukumannya di atas 10 tahun penjara. Luthfi divonis 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan dalam kasus suap dan TPPU kuota impor daging sapi.

Sejumlah harta Luthfi berupa rumah maupun mobil disita untuk negara. Dalam kasus yang sama, Fathanah divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sama halnya dengan Luthfi, harta Fathanah yang dianggap berasal dari tindak pidana korupsi juga disita negara.

Sementara itu, Djoko diperberat hukumannya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 10 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar. Jenderal bintang dua yang tersangkut kasus korupsi simulator SIM ini pun diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sekitar Rp 32 miliar subsider lima tahun kurungan seperti yang dituntut jaksa KPK. Belum lagi, harta Djoko yang dianggap berasal dari tindak pidana korupsi diperintahkan untuk disita negara.

Baca selanjutnya: 1 2 3 4 5

Komentar