JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perdagangan menargetkan angka ekspor meningkat sebanyak 300 persen dalam waktu lima tahun mendatang. Target tersebut sangat ambisius mengingat lebih tinggi hingga tiga kali lipat dari target di 2013 laalu yakni sebesar US$182,57 miliar.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan untuk mencapai target 300 persen angka ekspor harus berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Lantaran peningkatan ekspor tentu saja sangat berkaitan dengan persoalan logistik dan bahan baku.

Menurutnya Indonesia memiliki kemampuan yang sangat besar namun kurang maksimal dalam pengelolaannya sehingga industri dalam negeri kalah bersaing dengan negara seperti Thailand dan Malaysia. Bahkan Vietnam yang awalnya berada di posisi bawah Indonesia, saat ini sudah memiliki kemampuan yang melebih Indonesia.

Rahmat menilai kemampuan Indonesia tertinggal dengan ketiga negara tersebut dikarenakan ketiga negara tersebut memiliki strategi yang kuat. Dia mencontohkan salah satu strategi untuk memperkuat industri mereka dengan cara mengimpor komponen karena harganya jauh lebih murah daripada membuat di dalam negeri.

"Belum lagi barang-barang yang diproduksi di Indonesia semua, itu lebih banyak produk yang nilai tambahnya tidak seperti yang diharapkan. Sangat kecil," kata Rahmat, Jakarta, Rabu (6/11).

Menurut Rahmat faktor utama dalam mendukung peningkatan ekspor berasal dari sektor kelautan. Menurutnya dengan memaksimalkan sektor kelautan pertumbuhan ekspor 300 persen bisa tercapai. Dia menilai selama ini dalam pemerintahan sebelumnya sektor kelautan tidak maksimal dalam pengelolaannya sehingga banyak menimbulkan ilegal fishing. Untuk itu, penertiban di sektor kelautan menjadi tantangan di pemerintahan saat ini.

"Saya akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia kan ingin basmi semua ilegal fishing," kata Rahmat.

Sementara itu, pengamat ekonomi Hendry Saparini mengaku target pertumbuhan ekspor 300 persen dapat tercapai jika pemerintah melakukan pendekatan secara efektif untuk menyelesaikan praktek-praktek ilegal. Menurutnya pemerintahan saat ini harus menata kebijakan perdagangan dan perindustrian.

Penataan kebijakan tersebut harus dibuat tepat sasaran. Misalnya komoditas primer yang menjadi prioritas pemerintah. Jika hal itu menjadi prioritas, pemerintah harus membuat data jumlah permintaan untuk skala dunia dan posisi Indonesia berada dimana dalam komoditas primer.

Menurutnya prioritas pemerintah juga harus memiliki orientasi dalam sektor perdagangan dan perindustrian, apakah orientasi untuk dalam negeri dan orientasi untuk ekspor. Hal itu perlu dikaji oleh pemerintah yang ingin membangun optimisme baru.

"Kalau kita melakukan penataan terhadap ilegal loging dan fishing, ini hanya menjadi salah satu puzzle saja. Asal ada kemampuan yang tadinya tidak tercatat menjadi tercatat," kata Hendry.

BACA JUGA: