Hari Nelayan dan Pertanyaan Soal Kesejahteraan Nelayan

Kamis, 06 April 2017, 09:00:00 WIB - Sosial

Nelayan menjemur ikan asin di kawasan Muara Angke, Jakarta, Rabu (5/4). Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengharapkan perbankan dapat memperbesar fasilitas pembiayaan investasi dalam sektor kelautan di Indonesia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tanggal 6 April setiap tahunnya, Hari Nelayan Nasional selalu dirayakan dengan berbagai acara baik di level nasional dan daerah. Sayangnya, momentum ini jarang dijadikan ajang untuk merefleksikan sejauh mana kebijakan pemerintah telah membawa kesejahteraan bagi nelayan. Karena itulah dalam peringatan Hari Nelayan tahun ini, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak pemerintah untuk bersikap lebih terbuka dan bergotong-royong dengan organisasi nelayan, perempuan nelayan, dan pembudidaya ikan guna memastikan tercapainya kesejahteraan pelaku usaha perikanan skala kecil.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, saat ini hubungan nelayan dengan pemerintah seperti berjarak lantaran tidak terhubungnya antara peta jalan perikanan berkelanjutan dengan tata kelola program nasional di bidang kelautan dan perikanan. Karena itu, momentum Hari Nelayan tahun ini harus dijadikan sebagai momentum pemerintah dan organisasi nelayan, pembudidaya ikan, dan perempuan nelayan untuk saling membuka diri dan bergotong-royong guna mengembalikan kebangkitan perikanan nasional.

"Dengan jalan gotong-royong inilah, satu persatu permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan, khususnya berkenaan dengan penetapan target atau kebijakan dengan pelaksanaannya di perkampungan nelayan dan pembudidaya ikan," kata Halim dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Rabu (5/4).

Seperti diketahui, carut-marut pembangunan kelautan dan perikanan nasional dipicu oleh terbitnya sejumlah aturan tanpa solusi yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diantaranya Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.).

Kemudian ada pula Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. "Sontak nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan perempuan nelayan menerima dampak berat dengan pemberlakuan aturan yang positif, namun nihil solusi. Dalam situasi itulah, angka PHK dan pengangguran di sentra-sentra produksi perikanan meningkat drastis," tambah Halim.

Di samping itu, tidak akuratnya perencanaan kinerja kelautan dan perikanan yang menggunakan dana dari APBN juga berimplikasi pada timbulnya kerugian negara dan minimnya manfaat dalam upaya menghadirkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan perempuan nelayan. Berubah-ubahnya target program dan indikator kinerja kelautan dan perikanan yang diharapkan menunjukkan minusnya kajian pendahuluan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Hal ini berakibat pada timbulnya kesan bahwa tingginya target hanya sebatas untuk menaikkan citra dengan menomorduakan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN guna mencapai kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan perempuan nelayan," jelas Halim.

"Untuk itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyegerakan pelaksanaan program-program solutif guna mengatasi dampak yang timbul pasca terbitnya aturan dan carut-marutnya pengelolaan program kelautan dan perikanan," pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar