JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebuah kota harus bisa dinikmati oleh warganya. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika menjadi pembicara dalam Diskusi Media Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertema Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Antikorupsi di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (23/12). "Tidak ada gunanya saya membangun Surabaya kalau tidak bisa dinikmati warganya," katanya.

Risma mengatakan sebelum menjabat sebagai Wali Kota pertumbuhan ekonomi di Surabaya per tahun berada di angka lima koma sekian persen dan setelah dirinya menjabat pertumbuhan meningkat di atas tujuh persen. Namun kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar dua persen tersebut menurut Risma harus dinikmati oleh warga. Risma memberi contoh setiap kali dirinya membebaskan tanah untuk pembangunan jalan, dia selalu mengatakan kepada warga yang berada di kiri-kanan jalan yang hendak dibangun agar tidak pindah ke tempat lain.

Risma selalu berusaha meyakinkan warga agar tidak pindah karena harga tanah milik warga pasti nilainya naik berkali-kali lipat setelah pembangunan jalan. "Saya selalu meminta agar mereka tidak tergoda untuk menjual tanahnya karena kenaikan harga tanah tetapi menjadikannya sebagai tempat usaha," katanya.

Mengenai perizinan bagi warga yang ingin membuka usaha, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menurut Risma akan memberikan kemudahan dengan menggunakan sistem elektronik sehingga warga tidak perlu berurusan lagi dengan calo. Menurut Risa dengan sistem elektronik yang dibangun dirinya memangkas para calo. "Sekarang ngapain pakai calo dari rumah sudah bisa mengurus izin," katanya.

Tidak hanya mengurus izin usaha, pendaftaran sekolah di Surabaya menurut Risma juga bisa dilakukan dari rumah oleh siswa sesuai dengan nilai yang diperoleh. Namun upaya memangkas calo melalui sistem elektronik ini menurut Risma bukan tanpa hambatan. Ketika dia masih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Surabaya dan menginisiasi pembangunan sistem tersebut, dirinya berkali-kali memperoleh ancaman dan teror setiap harinya. "Saya pernah diancam dibunuh sekeluarga waktu mengadakan e-procurement," katanya.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignatius Jonan yang menjadi pembicara dalam forum yang sama mengatakan pelayanan publik yang diberikan haruslah berorientasi kepada konsumen (costumer oriented) dan untuk itu dibutuhkan kepemimpinan. Untuk mengatasi percaloan, Jonan mengatakan pihaknya juga mengandalkan teknologi contohnya pembelian tiket untuk perjalanan kereta api jarak jauh yang bisa dipesan 90 hari sebelumnya.

Pemesanan menurut Jonan tidak perlu dilakukan di stasiun tetapi bisa di kantor pos, Indomaret, Alfamart hingga gerai 711. Jonan mengatakan semua saat ini mulai dari koperasi PNS maupun TNI/Polri bisa jadi agen agar penumpang tidak perlu lagi membeli tiket di stasiun. Namun menurut Jonan masih ada loket yang melayani pembelian tiket oleh penumpang di stasiun. "Loketnya makin lama makin saya kurangi jadi beli saja di dekat rumah, nanti satu jam sebelum berangkat ditukarkan di loket sebelum boarding," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags