JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (KPPPA) Yohana Yambise menggelar seminar bersama UNICEF dalam rangka memperingati 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA) di Goethe Institute, Menteng, Kamis (20/11).

Agenda utama seminar tersebut membahas tentang peningkatan kesadaran akan pentingannya perlindungan hak dan kebebasan anak. Peningkatan perlindungan terhadap hak anak menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pemerintah.

Menurut Yohana, setiap anak sudah seharusnya mendapat kesempatan yang sama tanpa ada unsur  diskriminatif. "Kementerian kami akan terus mendukung program-program pro anak agar mereka mendapat pemenuhan hak dasar dilingkungan sosialnya," ujar Yohana saat ditemui Gresnews.com.

Menteri asal Papua tersebut menilai bahwa Indonesia telah terikat secara yuridis politis saat meratifikasi KHA. Ia meyakini bahwa melalui KHA, tindakan diskriminasi dan kekerasan anak dapat dikurangi serta pandangan anak dapat lebih dihargai. "Dengan demikian kita harus menjamin kebebasan anak agar secara nyata benar-benar menjunjung tinggi nilai HAM," katanya.

Program yang akan terus digalakan oleh KPPPA adalah mendorong perlindungan khusus dan kesejahteraan anak. Berkaitan dengan hal itu, Yohana menyambut baik kartu sakti yang diusung Presiden Jokowi seperti KIS dan KIP. Ia berharap kartu tersebut ikut mendukung akses sosial anak sekaligus mengangkat harkat dan martabat mereka.

Selain itu, Yohana menginginkan agar di Indonesia harus bangun sekolah ramah anak dan KPK perlu dilibatkan juga dalam pendidikan karakter anak yakni seperti seperti kantin kejujuran di lingkungan sekolah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson mengatakan bahwa Indonesia berhasil menjalankan program sesuai ketentuan KHA. Seperti data yang dilansir oleh UNICEF, hasil positif dan manfaat dari realisasi KHA di Indonesia yaitu pada periode tahun 1990 dan 2013 tingkat kematian anak dari 84 per 1.000 turun menjadi 29 per 1000 kelahiran.

BACA JUGA:
Tags