JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjanjikan tiga tahun ke depan Indonesia akan mencapai target swasembada pangan. "Swasembada pangan harus mampu diwujudkan karena akan mengantarkan Indonesia berdaulat di bidang pangan," kata Amran, Sabtu (13/12).

Tentu saja, kata dia, hal itu tak mudah dicapai. Namun Amran mengaku akan mempertaruhkan jiwa raganya untuk mengantarkan Indonesia berdaulat pangan. Apalagi saat dipercaya sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo, pesan presiden mencapai swasembada pangan. "Kita harus yakin bisa mencapai swasembada," kata Amran akhir pekan ini.

Dia menjelaskan, swasembada yang dimaksudkan bukan hanya beras, tetapi juga kedelai dan jagung. Amran mengatakan untuk swasembada pangan itu, semua faktor harus disiapkan. Mulai pengadaan dan penyaluran pupuk, benih, irigasi dan alat-alat pertanian harus menjadi perhatian pemerintah.

Dan hal penting lagi, untuk meraih swasembada pangan itu, jelas Amran, pemerintah berupaya membuat petani senang dengan harga jual yang bagus. Contohnya, di saat harga cabai mahal dewasa ini, Pemerintah menolak pemberian izin impor komoditas itu. Termasuk dengan impor beras, walau diakui harga beras dari Vietnam lebih murah atau Rp4.000 per kg juga diupayakan ditekan.

Menanggapi tekad sang menteri pertanian, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) M Jafar Hafsah mengatakan, pemerintah sudah selayaknya mendorong swasembada pangan guna mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah satu untur ketahanan negara.

Kunci dari kedaulatan pangan itu, kata Jafar, adalah swasembada pangan. "Ini menjadi keharusan sebagai keberpihakan nyata bagi petani bangsa sendiri," ujar Jafar Hafsah di Jakarta, Sabtu (13/12).

Jafar yang juga konseptor Dewan Ketahanan Pangan Nasional itu menjelaskan, yang harus dilakukan pemerintah ke depan dalam mengatasi masalah pangan di negeri ini adalah bagaimana Indonesia memenuhi kebutuhan pangan itu sendiri. Meskipun berbagai kendala masih dihadapi dalam upaya pemenuhan target kedaulatan pangan, namun kedaulatan pangan merupakan sebuah keniscayaan.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, tanggung jawab pemenuhan kedaulatan pangan merupakan langkah serius yang tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga setiap masyarakat. "Kalau kita tidak kerjakan tahapan kedaulatan pangan, artinya kita melanggar konstitusi," ujarnya.

BACA JUGA: