JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengaku terus berupaya meningkatkan keamanan laut Indonesia. Baru-baru ini, Susi sudah melakukan koordinasi dengan Menkopolhukam terkait aturan penindakan praktik bongkar muat kapal (transhipment) di tengah laut. Susi mengatakan bahwa Indonesia saat ini amat terbantu dengan alat teknologi canggih dari citra satelit radar. Alat yang dimaksud yaitu Vessel Monitoring System (VMS).

Dia bersama Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo telah membeberkan data secara spesifik terkait kapal-kapal asing asal Thailand yang berhasil ditangkap karena ada indikasi melakukan praktik transipment (bongkar muat) ditengah laut. Hal ini amat meresahkan nelayan lokal karena kapal yang mereka gunakan memiliki kapasitas muatan yang cukup besar diatas 100 Gross Ton.

Menanggapi masalah transhipment ini, Susi menuturkan, sudah ada pembahasan antara KKP dengan Menkopolhukam. "Mekanisme dan aturan hukumnya nanti akan segera diproses Menkopolhukam," kata Susi usai seminar internasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (24/11).

Mengenai antisipasi pemerintah terkait praktik transhipment ini, Susi berharap Menkopolhukam segera merespons dengan cepat supaya pemberlakuan sanksi terkait masalah ini menjadi jelas dan nelayan tidak terus diresahkan dengan kasus ini.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad menilai kendala yang dihadapi KKP dan pihak terkait dalam memberantas praktik ini adalah masalah minimya ketersediaan armada laut Indonesia. Ia menjelaskan, pemerintah harus cermat memberdayakan potensi yang dimiliki nelayan kecil Indonesia.

Chalid menambahkan, nelayan kecil sebaiknya ditingkatkan kesejahteraannya agar mereka juga merasa memiliki wilayah NKRI. "Pemerintah sebarkan saja banyak nelayan kita di pulau-pulau terluar agar kapal asing segan untuk masuk perairan Indonesia," katanya.

Menurutnya, untuk bisa beroperasi di wilayah terluar Indonesia harus ada pemenuhan hak dasar nelayan dari pemerintah. Pertama, menurutnya, nelayan wajib diberikan program edukasi dan sosialisasi yang cukup tentang keselamatan mereka dilaut. Kedua adalah subsidi yang dialihkan oleh pemerintah harus tepat sasaran.

"Apabila dilakukan dengan baik, kita optimis pulau terluar dan perbatasan wilayah teritorial Indonesia akan menjadi lebih aman," ujarnya.

BACA JUGA: