JAKARTA, GRESNEWS.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku telah menyusun roap map atau agenda pokok yang akan dikerjakan kementeriannya selama tahun 2015.
Sasaran-sasaran yang ingin dicapai ditahun itu diantaranya, upgrading armada penangkapan ikan, pencukupan sistem pengawetan atau mesin es, pemenuhan kapasitas cold storage dan menyediakan akses produksi nelayan ke pasar.

“Prioritas kita secara nasional mempercepat pertumbuhan di perbatasan (integrated). Jadi nanti kami dibantu Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (Menpera PU) dan Kementerian. Kita semua mau kroyokan bangun daerah-daerah perbatasan karena itu yang paling riskan saat ini,” ujar Susi kepada Gresnews.com di Gedung KKP, Jakarta.

Susi mengatakan, dalam upaya menyelamatkan sumber daya kekayaan laut Indonesia, kedepannya proses pengetatan izin operasi tangka ikan akan semakin ditingkatkan. “Mereka harus punya kesepakatan dengan pemasaran kita dan saya tetap tegaskan kapal asing tidak boleh masuk tanpa izin dan  appropriate procedure yang jelas. Sebagai policy maker, saya tidak mungkin melegalkan sesuatu yang dilarang Undang-Undang,” tandas Susi.

Selain memerangi praktik illegal fishing,  Susi juga berencana akan melarang jangkauan operasi troler-troler yang hingga saat ini diketahui masih beroperasi di sejumlah perairan Indonesia. Susi mengaku khawatir karena operasi ilegal troler tersebut mengakibatkan banyaknya terumbu karang bawah laut yang rusak. Berdasarkan laporan yang masuk, Susi menyebut, dirinya mengetahui hal itu dari masukan dan keluhan masyarakat nelayan pesisir.

“Kedepan upaya pencegahan terkait persoalan ini akan masuk concern KKP dan kegiatan pengeboman yang masih sering dilakukan di tengah laut juga akan kita tindak tegas,” papar Susi.

Susi juga menyebutkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh kementeriannya tidak bisa diganggu gugat. Menanggapi pertanyaan yang menyebutkan adanya hubungan timbalik balik positif transhipment antara kapal ilegal asing dan nelayan lokal, Susi membantah dan menyebut bahwa bongkar muat di tengah laut tetap tidak diperbolehkan.

Menurut Susi, kedaulatan negara adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. “Kita akan cari jalan keluar. Tetapi jangan sampai untuk memenuhi kebutuhan segelintir nelayan saja lantas kedaulatan negara kita digadaikan,” tegas Susi.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung. Saut menilai  langkah yang akan dimasukan dalam road map kerja KKP ini sudah berada dalam jalur yang tepat (on the right track) dalam rangka melindungi kandungan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

BACA JUGA:
Tags