JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Pemuda dan Olahraga mendesak PT Liga sebagai operator sepakbola Indonesia agar bertanggung jawab terhadap nasib pemain dan pelatih klub sepakbola. Hal ini sekaligus sebagai peringatan keras mengingat selama ini PT Liga dianggap bermasalah mengelola keuangan liga.

"PT Liga harus transparan terhadap gaji pemain dan pelatih," tegas Menpora Imam Nahrawi, Jakarta, Selasa (26/5).

Imam meyakini, langkah pembenahan ini tentunya mendorong percepatan perbaikan prestasi. Ia juga mengaku telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal perubahan tata kelola sepakbola.

Menurut Imam, perlu ada revolusi dalam pengelolaan sepakbola nasional guna mencapai prestasi. Ia menyebut, langkah revolusi dapat dilakukan melalui cara memberantas mafia bola dan persoalan pengaturan skor serta kompleksitas lainnya termasuk transparansi PT Liga.

"Harus ada revolusi sepakbola nasional karena sudah lama tidak ada prestasi," tegas Imam.

Terkait hal itu, Imam berharap keterlibatan semua pihak baik dari PSSI, PT Liga hingga manajemen klub. Dalam keterangannya, Imam mengatakan PSSI harus mengelola sepakbola dengan cara yang benar dan baik. PSSI, lanjutnya, harus memberikan iklim kompetisi yang berkualitas bagi masyarakat.

"PSSI harus mendukung penyelenggaraan sepakbola yang berkualitas. Bukan membiarkan sepakbola seenaknya diperlakukan sesuai kemauan masing-masing," ucap Imam.

Terkait pembenahan sepakbola, Menpora juga menyinggung keberadaan Tim Transisi. Menurutnya, tim tersebut harus tetap eksis dan aktif untuk mengawasi seluruh sistem persepakbolaan nasional. Dalam keterangannya, Menpora kembali menegaskan bahwa jumlah anggota tidak akan mempengaruhi kinerja Tim Transisi kedepan.

"Tim Transisi akan tetap jalan. Berapa pun jumlah anggotanya," ujarnya.

Selain persoalan transparansi gaji klub, PT Liga Indonesia kerap melakukan pelanggaran dalam perhelatan kompetisi sepakbola nasional. Baru-baru ini, kontroversi pembekuaan Kemenpora terhadap PSSI berawal dari ulah PT Liga Indonesia yang mengabaikan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Seperti diketahui, PT Liga dianggap melanggar rekomendasi BOPI karena tetap menggelar kompetisi dengan 18 klub. Padahal, BOPI hanya merekomendasikan 16 klub tanpa Arema dan Persebaya.

Akibat pelanggaran itu, pihak BOPI menilai bisa saja sanksi yang diberikan berupa pencabutan kembali rekomendasi yang telah diberikan BOPI kepada PT Liga selaku operator kompetisi sepakbola nasional.

Terkait hal itu, Ketua BOPI Noor Aman telah berjanji akan memberikan sanksi kepada PT Liga. Namun, Noor mengatakan akan terlebih dahulu menyerahkan hasil putusan sanksi PT Liga kepada Kemenpora untuk diputuskan lebih lanjut. "Nanti akan ada sanksi kepada PT Liga. Namun semua bergantung pada Kemenpora," ujarnya.

BACA JUGA: