JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menekankan harus adanya manajemen ekstra dimana ukuran performasinya berupa kecepatan dan ketepatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan kabut asap dan berbagai bencana alam yang ada di Indonesia. Hal serupa juga dituntut DPD agar dimiliki tiga kementerian terkait.

Kecepatan dan ketepatan yang dimaksud ialah sesuai dengan tuntutan keadaan, mengutamakan keselamatan dan jiwa manusia, serta koordinasi dan keterpaduan berbagai sektor yang saling mendukung. BNPB sebagai lembaga non kementerian memiliki tugas mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana terpadu di tingkat prefentif, saat terjadi bencana, dan pasca bencana yang terdiri dari aksi mencegah, mensiagakan, penanganan kedaruratan, dan pemulihan.

Kemampuan menanggulangi saat dan setelah bencana bertujuan untuk menangani kondisi kritis yang dinyatakan sebagai fase tanggap darurat dengan mengutamakan penyelamatan jiwa manusia dan harta bendanya.

"Fase tanggap darurat butuh penanganan ekstra, terutama mobilisasi serta suplai sumberdaya yang besar dan banyak. Karena itu penting adanya manajemen ekstra guna mengatur atau mengelola sumberdaya dan mengarahkan atau mengendalikan penggunaannya," ucap Parlindungan Purba, Ketua Komite I DPD dalam rapat kerja (raker) dengan BNPB, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10).

Ia mengaku agenda tersebut dibuat karena keprihatinan atas berbagai bencana di Indonesia yang berimplikasi hajat hidup orang banyak sehingga harus ditangani dengan manajemen ekstra. Di kesempatan itu Komite II DPD meminta BNPB menjelaskan batu santungan dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan seperti kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah untuk kemudian akan ditindaklanjuti.

Sejumlah senator yang berasal dari daerah terdampak kabut asap, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Bengkulu, dan Jambi. mengeluhkan lambatnya pemerintah pusat menangani kabut asap. "Kabut asap sudah teramat parah, jarak pandang di Banjarmasin hanya berjarak 20 meter. Gubernur kami menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya penanggulangan," ucap Habib Abdurrahman Bahasyim ,senator asal Kalimantan Selatan.

BNPB saat itu berjanji akan maksimal menjalankan penanggulangan kabut asap melalui penanganan operasi darat dan udara. "Ketika sudah terjadi eskalasi besar, BNPB akan segera turun tangan dalam penanganan bencana,"  ujar Sekretaris Utama BNPB, Dody Ruswandi di kesempatan yang sama.

Perkiraan dari BNPB, kabut asap akan berakhir bulan Oktober-November, untuk mempercepat penanggulangannya, BNPB berupaya menambah unit pesawat yang melakukan operasi udara dengan modifikasi cuaca melalui pengerahan helikopter water bombing dan membuat hujan buatan. Rencananya minggu ini unit tersebut akan diberangkatkan menuju titik panas di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dody menambahkan, BNPB juga akan berkordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya tiga kementerian yang turut berperan dalam penanganan kabut asap, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ia juga berencana membentuk panitia khusus (pansus) bencana kabut asap.

Nantinya, Pansus akan meminta ulang penjelasan BNPB dan tiga kementerian tersebut serta instansi penegak hukum tentang kebijakan penanggulangan bencana yang prioritasnya pengurangan resiko bencana seperti pencegahan, mengurangi dampak (mitigasi), dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna memudahkan dalam pertukaran data dan informasi.

Kedua instansi ini juga rencananya akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk mewujudkan kerjasama pemberdayaan daerah dalam menanggulangai bencana dalam kerangka otonomi daerah.

 

BACA JUGA:
Tags