JAKARTA, GRESNEWS.COM - Program seribu kapal (Inka Mina) yang dirintis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2010 dinilai tidak berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan. Program tersebut justru dinilai sebagai kebijakan yang keliru.

Mantan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Aji Sularso mengatakan kebijakan seribu kapal harus diakui sebagai langkah keliru yang telah dibuat pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Program Inka Mina adalah suatu kebijakan pemerintah yang keliru," kata Aji dihubungi Gresnews.com, Selasa (5/5).

Namun, Aji enggan membeberkan segelintir pihak yang dimaksud diuntungkan dalam proyek tersebut. Menurut Aji, pemerintah perlu realistis dan memahami kebutuhan nelayan. Artinya, Ia ingin agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan memiliki nilai tambah terhadap ekonomi nelayan.

Menurut Aji, nelayan tradisional sebagai target peneriman program seribu kapal pada kenyataannya masih menolak desain kapal yang dialokasikan pemerintah. Misalnya, berdasarkan pengalaman selama ini, banyak nelayan tradisional tidak cocok menggunakan desain dan ukuran kapal yang diberikan pemerintah.

Selain itu, program Inka Mina yang berjalan selama ini terkesan memaksa nelayan untuk menggunakan produk pemerintah. Sehingga, menurutnya tak heran jika realisasi proyek tersebut terancam gagal.

Untuk itu, Aji menyarankan sebaiknya pemerintah memberikan bantuan modal dan operasional bagi nelayan agar produksi terus meningkat. "Bantuan modal bagi nelayan lebih bermanfaat dan punya nilai guna,"

Kesimpulannya, lanjut Aji, jika program sebelumnya sudah tidak tepat sasaran maka sebaiknya diganti dan dicari solusi baru. Ia menegaskan, pemerintah perlu turun lapangan guna membangun dialog bersama nelayan dan jangan mempertahankan kebijakan yang sama sekali tidak berpihak pada nelayan.

"Harus turun langsung bicara dengan nelayan. Jika kebijakan tidak bermanfaat maka jangan dilanjutkan," tuturnya.

‎Sebelumnya, hal senada diutarakan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia‎ (KNTI) Riza Damanik.
 
Riza mengatakan, kompleksitas pengelolaan bantuan kapal Inka Mina terletak pada spesifikasi kapal yang tidak sesuai harapan. Dimana, program pemerintah tersebut tidak tepat sasaran bila ditinjau dari sisi kelompok penerima (nelayan tradisional). Hal ini menurutnya, telah memunculkan inefisiensi dalam pendistribusian maupun ketidaktepatan kapal dengan kebutuhan lokal.

"Skema penyaluran bantuan kapal dari pemerintah belum tepat sasaran terutama kepada nelayan tradisional," katanya.

Program Inka Mina yang telah berlaku sejak 2010 lalu itu juga diakui tidak efektif oleh pihak KKP. Dirjen Perikanan Tangkap Gellwynn Jusuf menyebut, jumlah kapal yang sesuai target awal hanya terealisasi 197 kapal dengan ukuran 30 grosstone.

Namun, memasuki akhir 2014, laporan realisasi kapal baik yang sudah dioperasikan sejumlah 901 kapal kondisinya semakin terbengkalai di pelabuhan. Untuk itu, Gellwynn menjelaskan perlu ada koordinasi yang intensif dengan pemerintah di daerah.
 
"Pemerintah pusat hanya memfasilitasi kebijakan dan regulasi. Proyek ini masih terus digodok dengan pemerintah setempat karena program ini langsung ke daerah," kata Gelwynn.

BACA JUGA:
Tags