Polemik Uji Publik Perpanjangan Izin Televisi Swasta

Selasa, 08 Maret 2016, 17:00:00 WIB - Sosial

Ilustrasi studio stasiun televisi (en.wikipedia.org)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi I DPR menolak kegiatan uji publik yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menentukan kelanjutan izin 10 stasiun televisi swasta. Selain uji publik dilakukan hanya sewaktu-waktu, metodologi yang digunakan juga dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz berharap KPI tidak melanjutkan uji publik terhadap perpanjangan izin 10 stasiun televisi swasta di Indonesia itu. Uji publik yang dilakukan KPI sifatnya temporer atau tidak terus menerus. Bahkan sebagian hanya diuji publik di akhir-akhir saja dan tidak dari awal. Padahal evaluasi terhadap stasiun ini dilakukan sepuluh tahunan. 'Kalau mau dilakukan uji publik aturannya harus jelas, termasuk soal waktu uji publik tersebut,' kata Meutya, seperti dikutip dpr.go.id, Selasa (8/3).

Selain itu, metodologi yang digunakan KPI juga tidak jelas, termasuk siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam uji publik tersebut. Terkait siapa saja respondennya, apa ada KTP nya dan lain-lain. Sehingga dikhawatirkan uji publik tersebut ada rekayasa.

Pendapat serupa sebelumnya juga diungkapkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq yang tegas meminta KPI tidak melakukan uji publik untuk perpanjangan izin 10 stasiun televisi. Mahfudz juga mempersoalkan metodologi dam dasar hukum yang digunakannya untuk uji publik tersebut.

Politisi dari Fraksi PKS ini mengingatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) merupakan kewenangan penuh Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar