JAKARTA, GRESNEWS.COM - Persebaran beras sintetis atau beras plastik yang diduga berasal dari negara China harus dipastikan benar sumbernya oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Sebab, berdasarkan data Komisi IV DPR RI, hingga saat ini Indonesia belum melakukan impor beras dari negara manapun termasuk China.

"Sampai saat ini beluum ada izin impor beras, izin impor yang pernah diumumkan oleh Menteri Perdagangan hanya antisipasi dari pemerintah tapi belum dilakukan sampai sekarang," ujar Edhie Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jumat (22/5).

Sampai saat ini, baru ada rekomendasi impor beras dari menteri pertanian, namun belum ada perealisasian. Ia menekankan yang terbaik bagai pemerintah adalah melakukan investigasi soal asal-usul beras plastik dan penanganannya ke depan.

"Kita tak usah malu kecolongan seperti ini, Komisi IV minta menteri pertanian mengecek ulang jenis-jenis produk yang melewati mereka, sedetail-detailnya," katanya.

Pemerintah dan publik tak bisa dengan cepat mengambil kesimpulan dan menuduh negara tertentu sebagai dalang dibalik beredarnya beras plastik ini. Sebab, mungkin saja memang terdapat sekelompok orang yang sengaja membuat gaduh dan memanfaatkan suasana.

"Kita tidak mau berasumsi atau berspekulasi, pemerintah harus tegas siapa yang melakukannya, bahan plastik ini sangat berbahaya," katanya.

Investiggasi dan tindakan hukum harus diusut secara tuntas. Untuk itu, ia meminta Kementan bekerja sama dengan polisi, dan TNI. Pihak-pihak yang menyatakan kemunculan beras plastik sebagai teror pangan harus ditanggapi dengan pikiran jernih.

Edhie mengaku, menteri pertanian pun telah dihubunginya dan menyatakan sudah mengirimkan anak buah guna menangani masalah ini.

Sementara itu, anggota Komisi IX yang membawahi bidang kesehatan Amelia Anggraeni menyatakan, peredaran beras sintetis harus menjadi perhatian bersama. "Ini bukan hanya tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pengawas makanan," katanya kepada Gresnews.com, Jumat (22/5).

Namun, karena ini diduga impor dari China, maka berarti pihak bea cukai pun ikut bertanggung jawab. Kementerian perdagangan, diharapkan betul-betul melakukan pengawasan barang-barang yang masuk di Indonesia.

"Kasus ini harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Pengusaha dan perusahaan apa yang melakukan bisnis beras plastik ini? Sudah berapa lama melakukan bisnis tersebut?" tanyanya.

Ia menekankan sekali lagi ini peredaran beras plastik bukanlah hanya tugas BPOM tapi masalah bersama dan harus disikapi secara serius oleh Pemerintah RI.

BACA JUGA: