JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Utusan  Khusus Presiden RI untuk bidang Penanggulangan Kemiskinan,  HS Dillon  menilai kondisi kedaulatan pangan Indonesia hari ini masih sama dengan kondisi zaman penjajahan Belanda. Petani masih banyak yang miskin, karena yang bisa maju hanya mereka yang menjadi rente. Sistemnya masih melayani lembaga ekstraksi, yang menyerap tenaga para petani.

Untuk itu Dillon menyarankan, pemerintahan mendatang harus mengejar untuk membangun kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Bahkan konsep ketahanan pangan ini bisa jadi jebakan. "Ini istilahnya lembaga asing, maka saya kasihan pada orang-orang baik yang terjebak dengan istilah ketahanan pangan ini yang sesungguhnya masih membolehkan impor pangan," ujar Dillon, saat acara diskusi yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia di Warung Daun Cikini, kemarin

Menurut Dillon, dengan menggunakan istilah ketahanan pangan saja, sudah memperlihatkan keseriusan untuk membangun kedaulatan pangan. Dalam kedaulatan, semuanya diusahakan sendiri. Para petani diberdayakan dengan dukungan dari pemerintah. "Inilah yang saya kira menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK mendatang," ujarnya.

Menurut dia Indonesia telah merdeka lebih dari setengah abad, namun belum mampu mewujudkan daulat pangan rakyatnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) periode Januari-Juli 2014 cenderung stagnan. Catatan BPS tentang NTP pada Juli 2014 secara nasional naik 0,14% menjadi 102,12 dari bulan sebelumnya 101,98. Capaian tersebut merupakan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 33 provinsi di Indonesia. NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani, dengan indeks harga yang dibayar guna keperluan konsumsi rumah tangga serta keperluan produksi pertanian. Dengan demikian, NTP juga menjadi indikator kesejahteraan petani.‬

Guru Besar Pertanian dari Universitas Syahkuala Banda Aceh Abubakar Karim  mengatakan, bangsa ini masih punya kesempatan untuk membangun kedaulatan pangan. Langkah yang perlu diambil adalah mendata betul berapa lahan yang ada dan tersedia, setelah itu dipikirkan produk yang dibutuhkan untuk menyejahterakan rakyat.

Apalagi, menurut Abubakar, di Indonesia saat ini ada lebih dari 7 juta hektar lahan yang terlantar. Lahan itu potensial untuk diusahakan dan digunakan membangun kedaulatan pangan. Sedang modal yang paling penting adalah komitmen, keseriusan dan kerja keras.

Abubakar menambahkan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya. Serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Atas dasar itu, menurutnya, dengan memperhatikan kondisi geografis masing-masing wilayah perlu dilakukan identifikasi tentang kebutuhan pangan, produksi pangan, sarana dan prasarana pertanian dan pendukung serta sistem distribusi pangan. "Saya berharap, pemerintahan Jokowi dapat mewujudkan harapan kedaulatan pangan," kata Abubakar.

BACA JUGA:
Tags