JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ditengah situasi perekonomian yang tidak stabil, para buruh dan tenaga kerja kontrak kembali menghadapi kondisi sulit. Sejumlah buruh dan tenaga kerja kontrak di sejumlah perusahaan pun menuntut pemerintah agar segera memperhatikan kesejahteraan dan menghindarkan mereka dari ancaman Putusan Hubungan Kerja (PHK).

Karena itulah, hari ini, Selasa (1/9) ribuan buruh se area Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (jabodetabek) bergerak turun ke jalan menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Aksi buruh dilakukan di sekitaran kompleks monumen nasional (Monas) dan di depan Istana Negara.

Dalam aksinya, para buruh menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya penolakan PHK dan tenaga kerja asing, kenaikan upah minimal 22 persen pada tahun 2016 dan pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga. Buruh juga menuntut perbaikan layanan BPJS Kesehatan, penurunan harga sembako dan BBM serta revisi jaminan pensiun, dan berbagai tuntutan lainnya.

Aksi yang digadang oleh 3 serikat buruh besar ini memberikan batas waktu untuk pemerintah memenuhi tuntutan mereka. "Ini baru aksi pemanasan, hari ini 60 ribu buruh masuk ke Jakarta dan juga ada aksi di 20 provinsi lainnya," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (1/9).

Gani pun menegaskan bahwa demo buruh kali ini merupakan aksi damai dan tidak ada maksud untuk menggoyang pemerintahan Jokowi-JK. Isu-isu yang beredar disebutnya adalah kabar bohong. "Isu bohong kalau aksi 1 September ini untuk menggoyang pemerintah. Tidak boleh ada yang memanfaatkan gerakan ini. Aksi ini tidak ada yang menunggangi baik dari parpol, ini pure, murni buruh," katanya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, mereka memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka karena jika tidak, para buruh akan melakukan aksi yang lebih besar.

"Batasan kita memberi kesempatan pada pemerintah sampai November. kalau tidak kami akan koordinasikan mogok nasional, 5 juta buruh akan turun," kata Iqbal dalam kesempatan yang sama.

Menanggapi tuntutan para buruh, pemerintah kemudian menerima perwakilan para buruh untuk melakukan dialog dengan 5 menteri di Kantor Kemenkopolhukam. Sebanyak 15 orang perwakilan buruh diterima oleh Menko Polhukam Luhut B Panjaitan, Menkes Nila Moeloek, Menaker Hanif Dhakiri, Kapolda Metro Irjen Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo untuk berdialog mengenai tuntutan buruh.

Diantara perwakilan para buruh yang hadir adalah Said Iqbal, Abdul Andi Gani dan Moh Dofir pimpinan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Dalam kesempatan itu Gani mengatakan, para buruh tidak akan bertahan di jalan jika ada solusi baik. Gani meminta Menakertrans membentuk tim. "Kami meminta dibentuk tim untuk Menaker dan Menkes agar apa yang selama ini kami harapkan tercapai," tutup Gani.

KERENTANAN INDUSTRI DAN ANCAMAN PHK - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, aspirasi yang disampaikan buruh dalam demonstrasi hari ini patut didengar dan direspons pemerintah. Ia menyebutkan, DPR telah mendengar informasi seputar sejumlah keluhan yang hari ini disampaikan massa.

"Sejumlah tuntutan yang disampaikan buruh diantaranya, langkah antisipatif pemerintah mencegah ancaman PHK dan kenaikan upah buruh menjadi 22 persen pada tahun 2016 mendatang," kata Politisi Partai Demokrat itu saat dihubungi gresnews.com, Selasa (1/9).

Dede mengakui, saat ini persoalan mendasar yang dihadapi karyawan maupun tenaga kerja dalam negeri adalah imbas dari penguatan dolar AS terhadap rupiah yang kini sudah menyentuh level Rp 14.000. Ia menuturkan, kondisi inilah yang memberatkan para pengusaha khususnya sektor industri yang tingkat kebutuhan produksinya sangat bergantung pada impor. "Salah satu dampak PHK terjadi akibat lemahnya daya beli pengusaha ditengah menguatnya mata uang dolar," ujarnya.

Sejauh ini disebutkan, sudah ada sejumlah industri yang telah merumahkan karyawannya. Dede menyebutkan, ada beberapa jenis perusahaan atau industri yang saat ini menghadapi situasi sulit di tengah kerentanan perekonomian nasional.

Dede menyebut, karyawan yang kini mendominasi daftar PHK berasal dari industri garmen dan industri produksi berbahan dasar plastik seperti peralatan rumah tangga dan mainan anak-anak. Saat ini, kata Dede, jumlah karyawan atau buruh industri maupun perusahaan yang menjadi korban PHK sudah mencapai angka 30 ribu orang. "Ini data selama tahun 2015 ini," sebutnya.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif perlu berkoordinasi mencari strategi mengurangi ancaman PHK agar angka pengangguran tidak terus meningkat. Dia pun mengaku khawatir, apabila masalah ini tidak segera ditangani maka dikhawatirkan jumlah PHK akan terus meningkat.

"Perlu antisipasi karena apabila jaminan terhadap tenaga kerja minim, diprediksi gelombang PHK di akhir tahun 2015 bisa mencapai 50 hingga 60 ribu pekerja," jelas Dede.

TUNTUTAN KENAIKAN UPAH - Keterpurukan ekonomi memang membuat sejumlah sektor industri di dalam negeri mengalami kesulitan sehingga berdampak pada menurunnya daya saing upah para tenaga kerja. Dijelaskan, Dede Yusuf, tingginya beban pembiayaan karyawan disinyalir akibat ketidakmampuan industri memenuhi kebutuhan produksi untuk ekspor.

Namun, buruh tetap menuntut tingkat kesejahteraan dan kenaikan upah yang layak. Dede menuturkan, posisi buruh saat ini menginginkan agar kenaikan upah kerja sebesar 22 persen pada tahun 2016 segera dipenuhi pemerintah. Menurutnya, bagaimanapun, tuntutan ini perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan berbagai lembaga pemerintah terkait.

"Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan pemerintah. Namun DPR tidak bisa secara sepihak memutuskan itu," tegasnya.

Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan buruh dari berbagai latar belakang profesi, menurut Dede, hal tersebut merupakan aksi yang wajar mengingat gejolak ekonomi kian menyulitkan nasib para pekerja di tanah air. Menurutnya, demonstrasi menjadi panggung penyampaian aspirasi dan keluhan para buruh sehingga patut didengar pemerintah.

LANGKAH PEMERINTAH - Dalam rangka menjaga nasib pekerja, Dede menyatakan pemerintah harus membahas sejumlah inisiatif diantaranya memberikan bantuan kepada perusahaan atau industri dengan pinjaman uang bank dalan tingkat suku bunga rendah. "Ini masih direncanakan dan disusun oleh pemerintah guna mengurangi ancaman PHK," ujarnya.

Selain itu juga pemerintah akan mengintervensi pasar agar ada penguatan modal terhadap pelaku maupun pengusaha di sektor industri agar tetap stabil sekaligus menggairahkan tingkat produksi.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, persoalan yang perlu segera diatasi adalah pemerintah perlu menjamin penciptaan lapangan kerja secara memadai.

Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah mengakses pekerjaan dan mampu memenuhi kebutuhan. "Tentunya efektif menurunkan ancaman PHK masal," katanya kepada gresnews.com.

Disamping itu, Enny menilai, salah satu sasaran kerja pemerintah adalah perbaikan terutama menyusun kebijakan rill sektor konsumsi dan stabilisasi harga kebutuhan. Dalam artian, adanya pemulihan daya beli masyarakat.

Sebab, tingginya berbagai bahan pokok masih belum diimbangi jumlah upah buruh. "Menghadapi kondisi sulit saat ini, stabilisasi perlu dikendalikan pemerintah," katanya.

Menurut Enny, pemerintah khususnya yang memegang kendali sektor ekonomi perlu mencari kesepakatan bersama pengusaha soal sistem regulasi dalam hal pembiayaan buruh. Sebab, diyakini hubungan timbal balik positif antara pengusaha dan pekerja akan menentukan langkah pembayaran insentif secara layak. (dtc)

BACA JUGA:
Tags