Menimbang Proyek Bagi-bagi Lahan Jokowi

Rabu, 15 Maret 2017, 14:00:27 WIB - Sosial

Buruh tani menggarap lahan sawah di sekitar Sungai Citanduy, di Kampung Ciganjeng, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (14/3). (ANTARA)


PERSOALAN DISTRIBUSI LAHAN - Menanggapi rencana pemerintah ini Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan bahwa program redistribusi lahan tersebut, adalah program yang telah ditunggu oleh masyarakat.

Namun demikian mereka juga mempertanyakan berbagai hal tentang pelaksanaan program tersebut, antara lain tentang gap keberadaan petani tak bertanah dan petani gurem yang banyak berada di Jawa, Bali, Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. 'Sementara alokasi tanah yang wacanakan pemerintahan berupa tanah Kawasan Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK) notabene berada di luar Jawa,' ujar Konsorsium Pembaruan Agraria dalam siaran rilisnya.

Menurut KPA jika titik berat pemerintah adalah program transmigrasi. Maka harus diingat kegagalan yang selama ini menjadi momok program transmigrasi. Bahwa kegagalan program transmigrasi juga disebabkan adanya masalah agraria yang tidak terselesaikan.

Selain itu juga terdapat masalah struktur agraria di Pulau Jawa. Sehingga pemerintah harus lebih dahulu menata ulang pemilikan dan pengusahaan tanah di Jawa yang selama ini dikuasai dan dikelola Perhutani, PTPN dan pihak perkebunan swasta. Saat ini terdapat 2,7 juta hektar tanah Perhutani dan 650.000 hak guna usaha (HGU) di Pulau Jawa.


Lahan lahan itu harus dikonversi menjadi koperasi-koperasi rakyat, yang dimiliki oleh petani secara kolektif atau pun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Di lahan-lahan itu kerap menjadi konflik dan tumpang tindih klaim dengan masyarakat. Penataan ini menurut KPA,justru jauh lebih bermanfaat bagi kelangsungan lingkungan hidup keluarga petani dan masyarakat di pedesaan.

KPA juga menilai pemilihan objek pembaruan agraria dengan menyasar Hutan Produksi Konversi yang berada di bawah Kementerian LHK dan Areal Penggunaan Lain (APL) di bawah Kementerian ATR/BPN, membuktikan pemerintahan tidak melihat persoalan agraria yang sesungguhnya.

Menurut KPA permasalahan tanah selama ini, karena akibat pemberian izin dan konsesi di masa lalu yang terus berlangsung hingga kini kepada pihak perusahaan perkebunan dan kehutanan. Hal itu telah menimbulkan konflik agraria berkepanjangan. Oleh karena itu, KPA menyarankan Pemerintah meredistribusikan tanah-tanah seturut dengan pengembalian tanah-tanah itu ke masyarakat yang terampas.

Disisi lain rencana pemerintah yang akan mengalokasikan tanah tersebut untuk perkebunan tebu, sawit dan kedelai. Dalam pandangan KPA, konsep estate pertanian bagi perusahaan akan justru membuka kembali pembelokan arah dan tujuan redistribusi tanah kepada petani menjadi program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang digabungkan dalam Transmigrasi. 'Ini tentu mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya, bahkan sejak masa Orde Baru,' ujar mereka.

Untuk itu KPA menyarankan dalam rencana redistribusi itu pemerintahan harus berkonsultasi dan libatkan organisasi petani yang memperjuangkan agenda pembaruan agraria dan penyelesaian konflik agraria, sebelum menentukan langkah lebih jauh. Sebab, keberhasilan redistribusi tanah yang telah dijalankan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan adalah dukungan dan partisipasi aktif dari organisasi rakyat (petani) yang kuat.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar