Menimbang Proyek Bagi-bagi Lahan Jokowi

Rabu, 15 Maret 2017, 14:00:27 WIB - Sosial

Buruh tani menggarap lahan sawah di sekitar Sungai Citanduy, di Kampung Ciganjeng, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (14/3). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Di hadapan sejumlah kepala dan Ketua Lembaga Tinggi negara, Selasa (14/3) presiden Joko Widodo menyampaikan akan menggelar program redistribusi aset dan melakukan reformasi agraria.

Redistribusi aset itu dilakukan dengan memulai membagikan konsesi-konsesi lahan kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren. Selain itu juga akan melakukan program mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. "Dengan distribusi dan sertifikasi lahan itu diharapkan rakyat bisa memiliki kolateral, memiliki agunan dalam rangka bisa mengakses permodalan ke perbankan," ujarnya saat menyampaikan penjelasan kepada media.

Rencana presiden ini jauh hari telah didukung kalangan DPR. Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengaku mengapresiasi langkah dan kebijakan presiden tersebut. Ia mengatakan program reforma agraria merupakan sikap politik negara yang harus dijalankan secara konsisten dan berani oleh penguasa sebagaimana amanat UU Pokok Agraria.



Redistribusi lahan yang merupakan dari Reforma agraria juga merupakan program nawacita dari Presiden Jokowi yang harus diwujudkan. "Ini sikap politik negara sehingga tentu kami mengapresiasinya," ujarnya.

Namun ia meyakini proses redistribusi lahan itu akan lebih mudah berjalan dengan adanya payung hukum UU Pertanahan, yang saat ini sedang dalam proses pembahasan DPR dan pemerintah. Diharapkan akan kelar tahun ini.

UU Pertanahan ini menurutnya, akan mengatur mekanisme redistribusi lahan kepada yang berha. Sekaligus mengatur instansi mana saja yang terlibat dalam proses tersebut.

Arteria menyebut, proses redistribusi aset tidak hanya melibatkan satu instansi, tapi akan melibatkan banyak lembaga dan instansi. Sehingga diperlukan koordinasi antarlembaga.

"Tapi Kami optimistis semua akan lebih mudah jika UU Pertanahan terbentuk, sebab RUU Pertanahan akan semakin memperjelas hak, kedudukan, serta kewenangan seluruh stakeholder pertanahan," ujar Arteria.

Instansi atau lembaga yang akan terlibat di dalam pendistribusian lahan itu diantarannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN terkait tanah dan tata ruang, Kementerian Dalam Negeri terkait tata batas wilayah berikut kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati, dan walikota, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup khususnya dirjen planologi terkait kawasan hutan, Kementerian BUMN terkait penguasaan Perhutani, Inhutani, PTPN, Berdikari yang oleh peraturan perundang-undangan secara atributif diberikan hak untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan atas lahan. Juga Kementerian Pertanian seperti dirjen perkebunan, dan Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral terkait aktivitas pertambangan mineral dan batubara.

Namun Arteria mengaku belum tahu secara pasti berapa luas lahan yang akan dibagikan dan dimana lokasinya. "Apakah tanah-tanah itu dari kawasan hutan, yang seluas 4,1 juta ha yang sejatinya hutan adat maupun kawasan hutan lainnya, atau hasil identifikasi tanah terlantar oleh Kementerian ATR," ujarnya.

Ia juga belum bisa memastikan berapa banyak orang yang akan dapat tanah dari proses redistribusi aset itu. Sebab saat ini masih dalam proses inventarisasi. Namun menurut dia, prinsipnya mereka yang akan mendapatkan jatah adalah rakyat miskin yang memiliki ketergantungan langsung dengan tanah bersangkutan, seperti buruh tani, buruh, dan pekerja mandiri, masyarakat hukum adat, koperasi dan lainnya.

"Pembagian tanah diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya dan distribusinya dilakukan kolektif bukan perorangan seperti hak milik yang bersifat komunal," jelaskan.

Selain itu Arteria menambahkan lahan pembagian itu kelak tak bisa diperjual belikan. Hal itu akan tertulis dalam sertifikatnya. Sehingga pendistribusian aset itu akan tepat sasaran dan tidak beralih ke pihak lain.

Sementara itu Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Yuswenda A Tumenggung mengungkapkan, dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dalam program redistribusi aset tersebut akan disiapkan lahan seluas 9 juta ha. "Lahan tersebut bisa berasal tanah negara, tanah terlantar atau bisa tanah yang berasal dari tanah perkebunan," katanya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar