JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi diminta untuk segera membatalkan Surat Keputusan pembekuan PSSI menyusul penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memerintahkan hal itu. (Baca: Penetapan PTUN Jakarta tentang PSSI)

"Menpora harus membuat surat pembatalan pembekuan lantaran putusan hukum sementara menyatakan hal tersebut. Selain itu, PSSI juga membutuhkan legalitas untuk beraktivitas seperti semula," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (27/5).

Fahri juga meminta meminta presiden dan wakil presiden tak bersilang pendapat dan menyerahkan masalah ini pada mekanisme yang berlaku. Sebab, masalah persepakbolaan bisa berdampak perpecahan kesukuan.

Ia  menyayangkan sikap presiden dan wakil presiden yang terlibat dalam persoalan kecil seperti ini. Seharusnya presiden dan wapres membiarkan sistem berjalan sebagaimana mekanisme yang ada.

"Jika PSSI melanggar pajak kan ada dirjen pajak. Kalau diperlukan sebagai dewan, Komisi X akan menjelaskan karena kita negara hukum," katanya.

Untuk itu, Polri pun harus menggunakan dasar pra peradilan dan tak mendengar hanya pada satu kementerian. "Jangan dengar menpora, sela itu jadi acuan. Presiden pun tak boleh melanggar. "Pertama kita harus save dulu PSSI, sebab kalau sudah dibekukan akan letih mengurus ulangnya," katanya.

Sementara Fahri menyarankan PSSI untuk datang ke FIFA agar mereka tak terus menerus diintervensi.

Anggota Komisi X Dadang Rusdiana juga menegaskan penetapan PTUN telah meminta Menpora menunda pelaksanaan SK pembekuan. "Ini negara hukum, jadi menpora harus menaati keputusan PTUN," katanya kepada Gresnews.com, Rabu (27/5).

SK Pembekuan PSSI menurutnya harus dicabut dan kompetisi sepakbola dinormalkan kembali. Jika Menpora tidak mentaati penetapan PTUN, maka presiden harus memberi sanksi. Sebab dalam sumpah jabatan, pejabat negara termasuk menteri harus taat pada UU termasuk mematuhi penetapan PTUN, yang jelas diatur oleh UU.

"Menpora harus hati-hati berhadapan dengan persoalan bola, karena dalam sepakbola terdapat fanatisme kedaerahan, maka integrasi bangsa adalah taruhannya," katanya.

Untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pendapat wapres dan presiden, RDPU Komisi X pun telah membuat catatan. "Pimpinan Komisi X akan meminta pimpinan DPR melakukan konsultasi dengan presiden guna memerintahkan Menpora mentaati keputusan sela PTUN," katanya.

BACA JUGA: