JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono berkukuh menolak desakan sejumlah pihak untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski beban subsidi BBM tersebut sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sementara langkah penghematan subsidi justru berdampak pada antrean panjang pengguna kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).   

Presiden beralasan tidak ingin menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat terkait kenaikan harga BBM pada 2013, ditambah kenaikan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) beberapa waktu lalu. "Pemerintahan SBY menilai sudah cukup beban tesebut ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat jumpa pers, disela kunjungannya bersama presiden, di Dili, Timor Leste, seperti dikutip, presidenri.go.id.

CT panggilan Chairul Tanjung mengungkapkan bahwa pemerintahan SBY telah berulang kali melakukan kenaikan BBM. Pada tahun 2005 pemerintah sempat menaikan harga BBM hingga 140 persen. Tahun 2013 lalu juga menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen. Apalagi awal 2014 pemerintah SBY juga baru menaikan TDL. Sementara dalam waktu dekat, atas permintaan Pertamina, harga gas elpiji 12 kg juga akan dinaikkan. "Tentu ini akan menjadi beban berat untuk masyarakat," ujar Chairul.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan tidak akan menambah beban lagi terhadap masyarakat. "Bukan berarti pemerintah sekarang tidak berani menaikkan harga BBM, atau ada yang bilang, jangan sampai (kenaikan) BBM diserahkan pada pemerintah yang akan datang," ujar Menko Perekonomian.

Chairul menegaskan bahwa kenaikan BBM, akan memacu terjadinya inflasi dan tentunya kenaikan angka kemiskinan. "Ini keprihatinan pemerintah sekarang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang diambil masih langkah-langkah penghematan yang tidak menimbulkan dampak langsung pada masyarakat," jelas CT.

Seruan dan saran untuk menaikan harga BBM sebelumnya dilontarkan sejumlah pihak. Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya menilai  lebih baik pemerintah menaikan harga BBM, jika melihat kondisi saat ini yang terjadi kelangkaan BBM Subsidi.

Menurut Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, pemerintah lebih baik menaikan harga BBM dan uangnya dikembalikan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebab dari sisi pengusaha kenaikan harga BBM bersubsidi tidak terlalu berpengaruh, karena pengusaha telah menggunakan BBM dengan harga keekonomian. Namun ia menilai terjadinya kelangkaan BBM subsidi tersebut juga membuat ekonomi menjadi gonjang-ganjing dan tidak stabil.

Desakan untuk menaikan harga BBM subsidi juga disampaikan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Ia lebih memilih untuk menaikan harga BBM Subsidi mengingat kondisi keuangan negara. Menurutnya BBM Subsidi memang sudah seharusnya dinaikkan. Sebab untuk pasokan yang ada saat ini  hanya akan sampai bulan November, sehingga jika tidak dinaikan pemerintah tak memiliki dana untuk menyediakan BBM subsidi untuk bulan berikutnya.

Saran untuk menaikan harga BBM bersubsidi tak melulu datang dari luar pemerintahkan, dari dalam pemerintah sendiri juga menyakankan SBY untuk menaikan harga tersebut. Menteri Menteri Perindustrian, Mohammad Suleman Hidayat misalnya berpendapat lebih baik pemerintah menaikan harag BBM subsidi.  Namun kenaikannya disarankan dilakukan bertahap. Kenaikan itu demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat kenaikan harga BBM subsidi untuk jangka panjang akan lebih menyehatkan perekonomian.

BACA JUGA: