JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kurikulum 2013 yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 Juli 2013 lalu, ternyata sangat sulit diterapkan di daerah terpencil. Hal itu terungkap dari kunjungan sejumlah anggota Komisi X DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau, Rabu kemarin. Di sana para anggora dewan menemukan, banyak sekolah yang belum juga menerima distribusi buku-buku, alat peraga dan pelatihan untuk guru.

"Pemerintah, mesti mengevaluasi kembali rencana implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2014 secara serentak. Karena, untuk daerah-daerah yang kondisi geografisnya kepulauan dan agak sulit dijangkau, tidak bisa dipaksakan pemerintah untuk melaksanakan secara serentak. Hal ini harus dievaluasi ulang, dan disesuaikan dengan kondisi pemerintah setempat," kata Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Zulfadhli, seperti dikutip situs dpr.go.id, Kamis (14/2).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari berbagai pulau kecil, harus menjadi perhatian Kemendikbud. Hal ini mengakibatkan sulitnya pendistribusian buku dan pelatihan guru. "Menyangkut kondisi geografis yang sulit, apalagi di Kepulauan Riau ini, jika dipaksakan malah distribusi bukunya tidak tepat waktu, gurunya juga belum dilatih," ujarnya.

Karena itu kata dia, untuk daerah yang geografisnya cukup sulit, misalnya daerah kepulauan, daerah pedalaman, daerah perbatasan, harus dievaluasi lagi apakah kurikulum 2013 perlu segera diterapkan pada tahun ini.

Anggota Komisi X Reni Marlinawati juga menilai Kemendikbud terlalu tergesa-gesa melaksanakan kurikulum 2013, bahkan tanpa didasari oleh penelitian secara ilmiah. "Kurikulum ini tidak didasari oleh penelitian secara ilmiah, dan implementasinya terlalu tergesa-gesa. Kondisi di lapangan ternyata tidak cukup siap untuk melakukan perubahan dalam kurun waktu yang singkat, tanpa persiapan yang matang. Distribusi buku yang tidak merata, dan pelatihan guru juga masih sangat sedikit," ujarnya.

Akibat belum meratanya distribusi buku, tambah Reni, bahkan beberapa sekolah di Kepulauan Riau sampai harus mem-fotocopy buku-buku Kurikulum 2013 ini. Terkait dengan kondisi geografis, tambah Politisi Fraksi-PPP ini, provinsi yang memiliki banyak pulau ini, harus mendapat perlakuan istimewa.

Karena dikhawatirkan, akibat kurang perhatian pemerintah, masyarakatnya tidak akan mendapatkan haknya. "Terhadap daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal-red), harus ada program-program khusus, salah satunya Kepri, harus mendapat perlakuan khusus," ujarnya.

Para anggota dewan itu berjanji akan segera menyampaikan hasil temuannya tersebut kepada Kemendikbud agar segera ditindaklanjuti. "Kita akan sampaikan yang kami temukan sekarang. Nanti kami informasikan, dan kita buat beberapa rekomendasi, yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh pihak kementerian," ujar Reni.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Robert Iwan Loriaux menyampaikan, jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP dan setingkatnya, SMA dan setingkatnya, serta SMK berjumlah 53 sekolah. "Dari 6.000 guru sasaran di Kepri, baru 65 orang yang mendapat pelatihan menjadi guru inti atau master teacher. Masalah lainnya, belum meratanya distribusi buku, sehingga dilakukan penggandaan untuk disebar ke sekolah yang belum menerima buku," kata Robert.

BACA JUGA: