JAKARTA, GRESNEWS.COM - Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi memberikan surat sanksi kepada Indonesia lantaran pemerintah ikut campur dalam membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Kelompok-kelompok yang menggantungkan diri secara ekonomi pada PSSI, seperti pemain, wasit dan laiinya terancam makin terpuruk.

Sanksi yang diberikan FIFA pun mengakibatkan Indonesia tidak bisa bertanding di seluruh turnamen Internasional. Ditambah, bantuan dana, program, atau kursus dari FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia pun dihentikan. "Ini malapetaka yang mereka rencanakan, padahal ada peringatan pertama dan kedua," kata Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (1/6).

Ia menyatakan kelompok-kelompok yang bergantung pada PSSI banyak yang kesengsaraan. Misal para pemain, wasit, dan sttakeholder lainnya. Kasus pemberian sanksi ini seharusnya bisa dicegah apabila Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sejak awal mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk membatalkan SK pembekuan PSSI.

"Malapetaka yang direncanakan ini tak boleh terulang lagi ke depannya," katanya.

Fungsi ke depan, Menpora harus mengatur, melindungi, dan melayani masyarakat. Menurutnya selama ini, Menpora tak melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Indonesia telah kehilangan kebanggaan atas persepakbolaannya lantaran telah di sanksi secara internasional.

"Persepakbolaan kita seperti hanya antar kampung saja, tolong Menpora pikir dua kali, ini tak membanggakan," katanya.

Tapi ia mengembalikan lagi hal ini kepada pemerintah, yang terpenting, DPR sebagai pengawas telah menjalankan fungsinya. "Terlalu datar menjalankan hak angket tapi biar saja terserah pemerintan, yang penting kita berikan kritik," katanya.

Menpora Imam Nahrawi dianggap tidak bisa menyelesaikan kisruh PSSI. Bahkan ditambahkan Anggota Komisi X Jefri Riwu Kore, sanksi yang diberikan FIFA merupakan keinginan Imam Nahrawi.

"Dari awal saya katakan ini niatan dari Menpora," ujarnya kepada Gresnews.com, Senin (1/6).

Hal itu dibuktikan dengan pertemuan hari pertama Imam setelah diangkat menjadi menteri saat rapat dengan DPR. Pertama, pernyataan Imam yang ingin membenahi PSSI. Kedua, kesimpulan itu dalam rangka pembinaan PSSI pun ditolaknya.

"Terbukti sekarang, bukan hal baru, memang niatan. Pemerintah sudah tidak bisa berbuat apa-apa saat ini hingga sanksi FIFA itu dicabut, dia pasti senang," sindirnya.

‎Komisi X pun meminta pertanggungjawaban Menpora dan berharap agar pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya dapat memenuhi panggilan parlemen. "Akan kita urus minggu depan," ungkap Jefri.

FIFA merilis dokumen pemberian sanksi yang ditandatangani Sekjen FIFA Jerome Valcke, disebutkan bahwa keanggotaan Indonesia di badan sepakbola dunia itu dicabut atas hasil rapat Komite Eksekutif-nya di Zurich, Swiss, Sabtu, (30/5). Intervensi pemerintah, sebagaimana disebutkan FIFA, dianggap merupakan pelanggaran atas Pasal 13 dan 17 dari Statuta FIFA.

Tidak disebutkan berapa lama hukuman itu diberlakukan, namun dinyatakan "sampai bisa memenuhi persyaratan yang diajukan FIFA". FIFA baru akan mencabut sanksi jika federasi (PSSI) kembali dikendalikan oleh pengurus tanpa campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah.

Selama masa hukuman, PSSI kehilangan hak keanggotaannya dan semua tim Indonesia (nasional maupun klub) dilarang melakukan aktivitas internasional termasuk berpartisipasi di kompetisi FIFA dan AFC.

Meski demikian, sanksi FIFA tidak berdampak kepada timnas Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2015 di Singapura. Sebagai pengecualian, timnas Indonesia bisa berkompetisi di SEA Games sampai selesai.

Kabar jatuhnya sanksi FIFA kepada PSSI tiba tak lama setelah Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa sepakbola Indonesia perlu direformasi total, karena sudah lama tak berprestasi. Ia juga tidak mempersoalkan pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, jika itu merupakan program untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

BACA JUGA:
Tags