JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam menyatakan, Kurikulum 2013 secara konsep bagus namun dari sisi persiapan kurang. "Tadi kami sudah mendapatkan kesimpulan dari semua pemangku pendidikan di Jawa Timur yang menginginkan Kurikulum 13 tetap dijalankan. Tetapi memang banyak kendala, terutama pada persiapan," kata Ridwan seperti dikutip situs dpr.go.id, Jumat (28/11).

Menurutnya, persiapan pelaksanaan Kurikulum 13 terkesan tergesa-gesa. Ia menjelaskan, hal ini sudah diingatkan Anggota Komisi X periode DPR 2009-2014 lalu, bahwa perlu dilakukan sosialisasi terlebih dulu kepada guru-gurunya. "Dan ternyata memang saat ini kesulitan juga. Contohnya tadi dari SMA 5 dan SMP 1 Surabaya, bahwa gurunya harus pindah ke sekolah lain untuk menjadi pendamping di sekolah lain. Jadi terlihat masalah guru belum selesai, apalagi dengan siswanya," kata politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, masalah lain adalah buku, baik buku untuk guru maupun buku siswa. Menurut informasi, di Jawa Timur sudah 17 kabupaten yang mendapatkan buku dari 38 kabupaten di Jawa Timur. Sementara di daerah lain belum sama sekali menerima buku, seperti di Jambi dan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya dijelaskan Ridwan, yang menjadi permasalahan lain yaitu surat dari Mendikbud yang isinya dana Bos bisa dipakai sementara untuk menyelesaikan persoalan buku. "Kami khawatir nanti ke depan jadi double costing. Karena adanya surat itu, maka dana Bos akan dipakai," ujarnya.

Padahal, kata anggota DPR dari Dapil Jatim ini, dana Bos itu sudah diperjuangkan untuk kepentingan sekolah. Kalau digunakan untuk yang lain menjadi tidak sesuai lagi tujuannya, karena dana untuk kurikulum 2013 juga sudah ada. "Buku ini terlambat, tapi sudah dianggarkan dan ditenderkan, begitu buku datang, dana Bos sudah terpakai," ujar Ridwan.

Selain itu, kendala juga muncul dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti belum tersalurkannya buku pelajaran secara merata hingga ke pelosok daerah, hingga belum siapnya perangkat IT (komputer) sebagai salah satu prasyarat sarana pendukung.

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI berdiskusi dengan Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis malam (27/11) kemarin. "Kami datang untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi terkait penerapan Kurikulum 2013 terutama di Provinsi Kalbar," kata Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman seperti dikutip situs dpr.go.id.

Lebih lanjut, politisi PKS ini juga mengharapkan para pejabat terkait hingga guru-guru dan Kepala Sekolah memberikan informasi apa adanya terkait polemik Kurikulum 2013. Dirinya berjanji akan meneruskan informasi yang dihimpun kepada pemerintah pusat yaitu Menteri Pendidikan.

"Seperti Bapak-Ibu lihat di media massa, hingga kini kami memang belum pernah rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, namun demikian data dan informasi yang kami peroleh dari sini akan menjadi bahan penting saat bertemu Pak Menteri," jelas Sohibul.

Di lain pihak, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengharapkan hasil diskusi dengan Komisi X DPR RI bisa membantu mempercepat penyelesaian kendala-kendala terkait penerapan Kurikulum 2013.

Sementara itu, Alexius Akim selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar mengakui secara subtansi Kurikulum 2013 sangat baik dan relatif tidak ada masalah bagi guru-guru di wilayahnya. "Kendala justru terjadi karena belum tersalurkannya buku pelajaran secara merata ke seluruh Kalbar," ujarnya.

Alexius mengungkapkan bahwa perusahaan pencetak buku mendistribusikan buku-buku tersebut hanya sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak langsung sampai ke sekolah-sekolah sesuai perjanjian kontraknya.

BACA JUGA:
Tags