Jakarta - Keengganan pemerintah untuk melakukan transformasi terhadap empat BUMN Asuransi karena takut kehilangan uang yang mencapai triliunan rupiah.

"Mereka biasa memutarkan uang rakyat itu dan rakyat yang memiliki uang itu tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapatkan apa pun dari uang yang dibisniskan," jelas Lily Wahid di Gedung DPR RI, Jakarta (19/7).

Adik kandung mantan presiden Gus Dur ini mengatakan pemerintah tentunya tidak bisa membuktikan yang menjadi pokok utama tidak siapnya pemerintah mengesahkan RUU BPJS karena pemerintah tidak siap meleburkan empat BUMN.

"Coba saja masyarakat fokus minta audit sekarang juga oleh auditor independen international terhadap empat institusi yang akan dilebur. Pasti terang benderang uangnya ada dimana-mana. Perkiraan kasar ada sekitar Rp200 triliun di empat BUMN itu," jelasnya.

Menurut, anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lily Chadijah Wahid, ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan rapat kerja (Raker) dengan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terlihat dari sikap tidak koperatif dalam setiap rapat.

Jika pemerintah serius dalam menjalankan amanah rakyat yang menginginkan adanya jaminan sosial, maka pemerintah harus segera mensahkan RUU menjadi UU. "Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak RUU BPJS," tegas Lily.

Seperti diketahui, Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab mengatakan, RUU BPJS tak mungkin disahkan pada masa sidang ke-IV yang akan ditutup tanggal 22 Juli 2011.

(feb)

BACA JUGA:
Tags