Koalisi Organissasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK), Walhi, Kontras dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) memberikan pernyataan sikap tentang penyusunan kabinet Jokowi-JK, di kantor Kontras Jakarta, Selasa (21/10). Mereka menegaskan, kabinet Jokowi-JK harus menggambarkan kepentingan rakyat. Dalam pernyataan sikap tersebut koalisi organisasi masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengumuman kabinet dengan memaksimalkan masa 14 hari sebagaimana di tentukan dalam UU Kementerian Negara.

Mereka juga meminta Joko Widodo untuk melakukan clearance/klarifikasi atas nama-nama yang di calonkan ke KPK, PPATK, Komnas HAM, Ombudsman, Ditjen Pajak dan berbagai institusi lainya dan menindaklanjuti secara serius rekomendasi dari berbagai komisi dan institusi di atas. Selain itu, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil juga meminta presiden terpilih Joko Widodo untuk memastikan agar tidak ada nya kepentingan atau conflict of interest dari nama-nama yang akan duduk dalam kabinetnya. Presiden diharapkan juga untuk membuka ruang pelibatan partisipasi masyarakat atas nama-nama yangbdi calonkan sebagai menteri. (Edy Susanto/Gresnews.com)

BACA JUGA:
Tags