Jurnalis mengabadikan hasil paparan Lingkaran Survei Indonesia tentang polemik RUU Pilkada di Jakarta, Kamis (17/9). Lembaga penelitian LSI menyatakan mayoritas publik akan menyalahkan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), apabila pemilihan kepala daerah diwakili oleh DPRD. Fakta tersebut diperoleh melalui hasil survei "quick poll" terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. "Sebesar 83,07 persen responden menyatakan bahwa presiden bisa dipersalahkan jika hak politik warga memilih secara langsung kepala daerah dicabut dan dikembalikan ke DPRD. Hanya 13,41 persen publik yang menyatakan SBY tidak dapat dipersalahkan," ujar peneliti LSI Ardian Sopa.

Survei LSI yang dilakukan pada tanggal 14-16 September ini, menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat margin of error kurang lebih 2,9 persen. LSI menyatakan SBY dicap sebagai aktor utama kemunduran demokrasi apabila Pilkada dikembalikan ke DPRD. Karena pemerintahan SBY dinilai sebagai inisiator awal terciptanya wacana mengembalikan pilkada ke DPRD. Sejauh ini Partai Demokrat secara resmi menyatakan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun Demokrat memberikan sejumlah persyaratan agar pilkada langsung menjamin pemilu yang adil dan demokratis. "Harapannya sikap politik Demokrat tidak berhenti di sana karena masih ada pekerjaan rumah, yaitu memastikan Demokrat solid di DPR, agar dukungan yang setuju pilkada langsung lebih besar," lanjut Ardian Sopa. (Edy Susanto/Gresnews.com)

BACA JUGA: