Deputi tim transisi Hasto Kristyanto mengatakan, ada upaya dan skenario untuk mengepung dan mengganjal pemerintahan Jokowi-JK dalam pembentukan pemerintahan yang sehat, bersih tanpa mafia. "Apa yang memang sudah kami duga sebelumnya, ada kuasa yang mengepung Jokowi-JK untuk mengusung pemerintah yang bersih, pemerintah tanpa mafia, sehingga situasi ini membuat elit resah, ada elit yang mencoba membendung," kata Hasto yang ditemui wartawan di rumah transisi dan dimintai pendapatnya tentang hasil rapat paripurna DPR RI, Kamis (2/10).

Hasto menambahkan, apa yang terjadi di DPR  sangat jauh dari apa yang di harapkan, dimana para wakil rakyat dipilih oleh rakyat tetapi kenyataannya sama sekali tidak menjalankan mandat rakyat. "Ada upaya transaksional, contohnya ruu pilkada, adanya walkout menunjukan adanya deal-deal tertentu, ini bukan ujian bagi Jokowi, tapi untuk SBY, jika sejalan spirit reformasi," tambah Hasto.

Hasil sidang paripurna seusai pelantikan anggota Dewan yang baru tadi malam di gedung Parlemen, Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR akibat mekanisme pemilihan yang baru. Paket pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih yang disetujui adalah Ketua DPR Setya Novanto (Golkar) dan empat Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), Agus Hermanto (Demokrat), dan Fadli Zon (Gerindra).

Sebelum tata tertib revisi, pemenang pemilu legislatif otomatis mendapat kursi ketua DPR. Partai Demokrat sebagai pemenang Pileg 2009 mendapat kursi ketua DPR 2009-2014, yang dijabat Marzuki Alie. Namun, kini PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2014 tidak mendapat kursi pimpinan DPR. (Edy Susanto/Gresnews.com)

BACA JUGA: