JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan penetapan komposisi anggota fraksi berjalan alot. Penyebabnya komposisi dan jumlah komisi yang dianggap belum sesuai, ditambah belum adanya penetapan nama kementerian dari kabinet presiden terpilih.

Pada akhirnya, rapat memutuskan terdapat 11 komisi yang sama dengan komisi di periode sebelumnya. "Paripurna kali ini hanya menetapkan komposisi dan jumlah fraksi di komisi. Setiap komisi akan diisi sebanyak 46-56 anggota. Komposisi berdasarkan proporsionalitas jumlah fraksi di DPR. Perebutan jumlah dan komposisi komisi biasanya berdasarkan kompetensi masing-masing anggota fraksi," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat memimpin rapat, Senayan, Kamis, (16/10).

Namun, nama setiap anggota fraksi di komisi belum bisa disampaikan, dengan alasan menunggu mitra kerja setiap komisi yang mengacu pada pengumuman kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Karena masih memungkinkan perubahan nama-nama kementerian yang tidak sama dengan yang beredar di media. "Misalnya, ada rencana akan membentuk Kementerian Maritim," kata Honing Sanny dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kericuhan juga terjadi saat beberapa anggota dewan melayangkan interupsi, sebagian besar mempertanyakan nama 11 komisi yang sudah ditetapkan oleh paripurna. "Sebelas komisi itu membidangi apa saja? Kita harus tahu agar anggota komisi masuk sesuai dengan kemampuannya," ucap Anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima saat interupsi di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Kamis (16/10).

Sebagian anggota dewan lainnya meributkan masalah mekanisme pemilihan pimpinan, ada yang menghendaki satu paket campuran yang terdiri dari Koalisi Mereh Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar pemilihan dapat berjalan lebih elegan dan tercapai musyawarah mufakat. Ada juga yang menginginkan diajukannya sistem dua paket terpisah terdiri dari KMP dan KIH.

Sementara, Fadli Zon yang ditemui seusai rapat paripurna menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan pada tata tertib dan undang undang yang berlaku. "Mekanisme pemilihan komisi nanti musyawarah mufakat dulu lalu kalau tidak ada kesepakatan ya voting. Tapi keduanya harus tetap melalui paket, nah penentuan paket ini yang juga harus dimusyawarahkan," ucapnya.
Untuk itu, sidang paripurna diakhiri dan diberikan waktu tersendiri bagi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk melakukan rapat penentuan mekanisme pemilihan paket.

Politisi Partai Gerindra itu memaparkan, untuk Fraksi PDIP yang punya 109 orang wakil, masing-masing komisi akan diisi 9 sampai 10 anggota. Fraksi Partai Golkar antara 8 sampai 9 anggota pada tiap-tiap komisi. Fraksi Gerindra, antara 6 sampai 7 anggota pada tiap-tiap komisi.

Kemudian, Fraksi Demokrat, antara 5 sampai 6 anggota tiap-tiap komisi. Fraksi PAN, antara 4 sampai 5 anggota tiap-tiap komisi. Fraksi PKB 4 sampai 5 anggota. Fraksi PKS antara 3 sampai 4 anggota di tiap komisi. Fraksi PPP 3 sampai 4 anggota di tiap-tiap komisi. Fraksi Nasdem, 3 sampai 4 anggota, dan Fraksi Hanura 1 sampai 2 anggota.

Dengan demikian disepakati Fraksi DPI Perjuangan sepuluh komisi beranggotakan masing-masing 10 orang, dan ada satu komisi yang beranggotakan 9 anggota. Untuk Fraksi Partai Golkar, ada 3 komisi yang beranggotakan masing-masing 9 orang, dan delapan komisi masing-masing 8 orang.

Lalu Fraksi Partai Gerindra ada tujuh komisi yang masing-masing beranggotakan 7 orang, dan 4 komisi masing-masing beranggotakan 6 orang. Fraksi Demokrat, 6 komisi masing-masing beranggotakan 6 orang dan 5 komisi masing-masing 5 orang.

Fraksi PAN, di 4 komisi masing-masing beranggotakan 5 orang dan di 7 komisi masing-masing beranggotakan 4 orang. Fraksi PKB, di 3 komisi masing-masing 5 orang
dan di 8 komisi masing-masing 4 orang. Fraksi PKS, pada 7 komisi masing-masing 4 orang dan 4 komisi beranggotakan masing-masing 3 orang.

Fraksi PPP, 6 komisi beranggotakan 4 orang dan 5 komisi beranggotakan masing-masing 3 orang. Fraksi Nasdem, 3 komisi masing-masing 4 orang dan 8 komisi masing-masing 3 orang. Sedangkan Fraksi Hanura 5
komisi beranggotakan 2 orang, dan 6 komisi beranggotakan 1 orang.

Lebih lanjut Fadli Zon mengumumkan bahwa Badan
Musyawarah (Bamus) beranggotakan 56 anggota yang terdiri dari, Fraksi PDI-P 11 anggota, F-PG 9 anggota, Fraksi Gerindra 7 anggota, F-PD 6 anggota, F-PAN 5 anggota, F-PKB 5 anggota, F-PKS 4 anggota, F-PPP 4 anggota, F-Nasdem 4 anggota dan Fraksi Hanura 1 anggota.

Rapat Paripurna juga memutuskanjumlah anggota dewan pada alat kelengkapan Badan Legislasi (Baleg) sebanyak 74 anggota, dengan komposisi, Fraksi PDIP 15 anggota, F-PG 12 anggota, Fraksi Gerindra 10 anggota, F-PD 8 anggota, F-PAN 6 anggota, F-PKB 6 anggota, Fraksi PKS 5 anggota, F PPP 5 anggota, Fraksi Nasdem 5 anggota dan Fraksi Hanura 2 anggota.

Sementara itu, jumlah anggota pada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sebanyak 25 anggota, terdiri dari Fraksi PDIP 5 anggota, Fraksi Golkar 4 anggota, Fraksi Gerindra 3 anggota, Fraksi Demokrat 3 anggota, FPAN 2 anggota , FPKB 2 anggota, FPKS 2 anggota, Fraksi PPP 2 anggota, Fraksi Nasdem 1 anggota, dan Fraksi Hanura 1 anggota.

Untuk jumlah Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) diisi 50 anggota yang terdiri dari F-PDI-P 10 anggota, F-PG 8 anggota, Fraksi Gerindra 7
anggota, F-PD 5 anggota, F-PAN 4 anggota, F-PKB 4 anggota, F-PKS 4 anggota, F-PPP 3 anggota, Fraksi
Nasdem 3 anggota, dan Fraksi Hanura 2 anggota.

Sedangkan jumlah komposisi pada alat kelengkapan Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 anggota, terdiri dari Fraksi PDI-Perjuangan 3 anggota, F-PG 3 anggota, Fraksi Gerindra 2 anggota, F-PD 2 anggota, F-PAN 2 anggota, F-PKB 1 anggota, F-PKS 1 anggota, F-PPP 1 anggota, Fraksi Nasdem 1 anggota dan Fraksi Hanura 1 anggota.

Sementara soal jumlah anggota Badan Anggaran (Banggar), Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan alat kelengkapan itu diisi 94 anggota. Namun, soal komposisi anggotanya baru akan dibahas setelah tiap komisi diisi anggota berdasarkan jumlah anggota fraksi yang sudah ditetapkan, dan pengumuman Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK.

"Soal komposisi anggota Banggar berdasarkan komposisi komisi-komisi dan fraksi-fraksi, nanti akan kita putuskan dalam sidang paripurna berikutnya," ujarnya.

BACA JUGA: