Pro-kontra Pengusutan Buku ´Jokowi Undercover´

Minggu, 08 Januari 2017, 09:00:47 WIB - Politik

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menunjukkan buku ´Jokowi Undercover´ usai memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/1).(ANTARA)


KEPENTINGAN CITRA - Menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menilai statemen Kapolri yang akan memidanakan pembeli buku dinilai berlebihan. Apalagi lembaga yang seharusnya mengawasi peredaran buku adalah domain kejaksaan. Tapi soal penanganan buku 'Jokowi Undercover' justru polisi yang terlihat agresif.

'Polisi gunakan gaya-gaya arogansi menangani kasus buku 'Jokowi Undercover', buku itu adalah karya ilmiah,' kata Neta kepada gresnews.com, Sabtu (7/1).

Neta menyayangkan sikap berlebihan polisi tangani kasus ini. Pada era Presiden Susilo Bambang muncul kasus serupa. Buku 'Gurita Cikeas' yang ditulis George Junus Aditjondro sangat menyudutkan SBY saat itu. Dalam buku itu George J. Aditjondro membongkar jejaring kolusi, korupsi, dan nepotisme yang melibatkan pembantu, kerabat, dan orang dekat Presiden SBY.

Saat itu polisi tak searogan saat ini. Polisi tak meminta semua orang yang memiliki buku tersebut untuk mengembalikan. 'Ini jadi pertanyaan, ada apa dengan polri sekarang, kenapa begitu berlebihan,' kata Neta.


Sementara itu pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno mengatakan, tindakan polisi yang berlebihan atas kasus buku 'Jokowi Undercover' bukan tanpa sebab. Yang jelas, Jokowi adalah kepala negara yang harus distrerilkan dari gosip-gosip yang berpotensi mendistorsi citranya. Ada kepentingan politik pencitraan Jokowi dua tahun ke depan.

'Ya 2019 sudah dekat, performa dan personality Jokowi harus tetap dijaga,' tutur Adi kepada gresnews.com, Sabtu (7/1).

Sejatinya, kata Adi, Polisi tak perlu mengancam akan memidana jika menyimpan dan menyebarkannya. Apalagi buku yang dalam bentuk PDF juga telah tersebar luas. Cukup diimbau kepada masyarakat bahwa buku 'Jokowi Undercover' itu dianggap ilegal dan tak boleh disebarkan.

'Ini polisi kerjaannya dikit-dikit tindak dan tangkap. Tak perlu arogan gitulah. Ini negara demokratis,' tandas Adi.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar