JAKARTA, GRESNEWS.COM - Persaingan menuju perebutan kursi DKI 1 pada 2017 mendatang semakin panas. Nama-nama politisi papan atas, pengusaha, sampai artis ternama sudah bermunculan menyatakan kesiapannya bertarung memperebutkan kursi gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham Lunggana yang akrab disapa Lulung.

Sebelumnya dikabarkan, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu akan mundur dari pencalonan lantaran tak ada dukungan dari partainya. Namun Lulung segera membantah kabar itu. Dia mengatakan masih berkomitmen akan meramaikan bursa pencalonan dalam pilkada yang akan dihelat pada 2017 mendatang.

Lulung menyatakan dirinya akan tetap maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta untuk menantang Ahok meskipun partainya tidak merekomendasikan dirinya. "Insya Allah saya akan maju. Kalau PPP tidak mendukung saya akan mencalonkan diri melalui jalur independen," kata Lulung saat ditemui di kantor DPP PPP Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (6/3) .  

Menurut Lulung, dirinya tidak pernah menyatakan mundur dari pencalonan tetapi akan mundur dari partai PPP jika partainya beralih mendukung Ahok. "Saya enggak bilang mundur dari pencalonan, yang saya bilang akan mundur dari PPP jika PPP mencalonkan Ahok menjadi Gubernur," ungkap ketua Dewan Pengurus Wilayah DKI Jakarta ini.  

Lulung menilai Basuki Tjahaja Purnama tidak memiliki garis yang sama dengan visi-misi yang dianut oleh PPP. "Karena ideologinya bertentangan dengan PPP.  Ahok saya haramkan," ungkap Lulung.

Sebagai persiapan untuk maju, Lulung memang sudah mempersiapkan barisan relawan yang dia namakan barisan relawan SUKA Haji Lulung. Dia yakin mampu menandingi Ahok lantaran percaya Ahok tidak akan mampu melengkapi syarat administratif sebagai calon gubernur melalui jalur independen.

"Pak Ahok terlalu over pede (percaya diri-red) karena berbeda dengan partai. Dulu bilang mencalonkan lewat independen sekarang ngemis-ngemis dengan partai. Saya tidak yakin dia juga cukup KTP-nya," kata Lulung.

Dalam pandangan Lulung, Ahok hanya populer melalui media massa sedangkan pada level terbawah Ahok sama sekali tidak punya massa yang kuat untuk mendukung dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta.

Saat ditanya persiapan pencalonannya menuju kursi gubernur, Lulung mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan beberapa tokoh penting untuk meloloskan langkahnya ke bursa pencalonan gubernur. "Kita sudah bertemu dengan Bang Yusril beberapa waktu lalu. Bangun komunikasi politik untuk membahas persiapan dan langkah politik menjelang pilkada DKI pada 2017 nanti," ujar Lulung.

Menurutnya, persiapan sedang terus dilakukan secara massif, hanya saja tidak pernah terekspose ke media massa. "Kita main bawah tanah saja," ujarnya.

Sementara Itu, pada tempat yang sama, Suparjo, relawan Haji Lulung yang hadir dalam pertemuan tersebut, meyakini Lulung memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi politik daerah lima tahunan itu. Dia menyebut, saat ini masyarakat sudah menginginkan pimpinan daerah itu sebaiknya berasal dari putra daerah. "Dia (Haji Lulung) itu putra daerah. Lahir di Jakarta yang tahu betul dengan permasalahan Jakarta dan cara menyelesaikannya," kata Suparjo kepada gresnews.com.

Dia mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat konsolidasi untuk membahas langkah politik dan mempersatukan kekuatan-kekuatan politik untuk mendorong Haji Lulung sampai pada kursi DKI 1. "Itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menyatukan kekuatan anak-anak muda untuk mendukung haji Lulung," pungkas Suparjo.

"PERANG" DENGAN AHOK - Lulung sendiri memang kerap terlibat perang mulut dengan Ahok di media massa. Mulai dari kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) sampai kasus Sumber Waras. Dalam kasus yang terakhir ini, Lulung bersama beberapa anggota DPRD memang terlihat aktif mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menuntaskan kasus yang diduga melibatkan Ahok itu.

Lulung terhitung rajin menanyakan soal kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras ke KPK. Lulung mengatakan, kedatangannya bersama anggota DPRD DKI memang untuk menanyakan kelanjutan laporan masyarakat dan dewan soal Sumber Waras.

Meski begitu, pihak DPRD sendiri membantah langkah ini merupakan upaya untuk menjegal Ahok dalam perebutan kursi gubernur DKI 2017 nanti. Wakil Ketua DPRD M Taufik mengatakan, dia bersama Lulung dan anggota DPRD lainnya murni mendorong penuntasan sebuah kasus hukum.

"Kan laporannya sebelum ini ramai mas. Ya kan wakil rakyat boleh nanyain, kalau sampeyan nanya juga boleh. Nggak ada urusannya dengan pilkada," kata Taufik.

Dalam kesempatan bertemu pimpinan KPK pada Rabu (17/2) lalu, Taufik mengaku ditemui Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono. "Jadi tadi saya sampaikan kepada para pihak dan menerima pengaduan. Yang nerima direktur pengaduan, Pak Eko. Jadi prosesnya jalan, tidak basi. Ya kita maunya lebih cepat, biar rakyat paham. SOP-nya tidak boleh disampaikan. Dua rabu yang akan datang, kita tanyakan lagi kelanjutannya," jelas Taufik.

Menurutnya, penanganan kasus Sumber Waras tidak basi. Proses penyelidikan masih dilakukan KPK. Kasus sumber waras ini terkait pembelian lahan. DPRD yang melaporkan ke KPK menilai ada nilai yang tidak sesuai. Kemudian data dari BPK ada indikasi kerugian negara.

Menanggapi manuver ini, Ahok mengaku tak terlalu ambil pusing. "Itu Haji Lulung itu, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara Lulung. Yang menyandang sarjana hukum, dan punya kantor pengacara. Dia ngerti enggak sih UU KPK. KPK itu independen, tidak bisa dipengaruhi siapapun. Mau bawa 100 orang, 1000 orang DPRD, itu tidak akan berpengaruh. Dan saya yakin KPK itu akan bekerja profesional," jelas Ahok.

Ahok menegaskan, dia sama sekali tidak mengambil uang sepeser pun dari kasus Sumber Waras. "Jangankan untuk nyolong, niat untuk nyolong pun tidak ada. Ngapain gitu," tegas dia.

Dia menegaskan, pembelian lahan sudah sesuai aturan. Ahok menepis audit BPK yang menemukan indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan itu. "Saudara Lulung sebagai pengacara, dia harus banyak belajar juga loh. Dia kalau fitnah seorang pejabat yang melaksanakan tugas yang masih aktif seperti saya, itu akan terkena pidana tambahan 15 persen loh. Jadi, saudara Lulung, tolong Anda belajar hukum lah," tutup Ahok

AHOK UNGGUL DI SURVEI - Sementara itu, sejak mundurnya Ridwan Kamil dari bursa calon gubernur DKI, nama Ahok memang digadang berada di atas angin. Dalam survei yang dilakukan oleh CSIS, dari 5-10 Januari 2016 dengan responden 400 warga Jakarta di lima wilayah Kota kecuali Pulau Seribu, terungkap, Ahok masih unggul dari calon lainnya. Popularitas Ahok masih berada di peringkat teratas dengan 45% disusul oleh Ridwan Kamil sebesar 15,7 persen, Tri Rismaharini 7,75 persen dan delapan calon lainnya ada di bawah empat persen.

Metode yang dipakai dalam survei ini adalah penarikan sampel secara acak, dengan margin of error kurang dari 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei juga dilakukan di beberapa kota besar lainnya, dan berdasarkan hasil survei tersebut Ahok masih unggul dengan 48,5 persen diikuti oleh Ridwan kamil 22 persen dan Risma 12 persen.

"Adhyaksa (Dault-red) hanya mendapat 14 persen sedangkan Sandiaga Uno 1,75 persen," ungkap Arya Fernandes, peneliti dari CSIS, kepada Dimas Nurzaman dari gresnews.com, Kamis (4/3).

Pengunduran Ridwan Kamil, kata Arya, sangat menguntungkan Ahok, karena sampai saat ini belum ada calon lain yang mampu menandingi popularitas dan elektabilitas Ahok. Kandidat lainnya masih merangkak di kisaran sepuluh persen. "Akan tetapi jika Ridwan Kamil meng-endorse salah satu kandidat maka kemungkinan akan ada konfigurasi politik," ujar Arya.

PARPOL BERSATU LAWAN AHOK - Selain mundurnya Ridwan kamil, posisi Ahok sebagai petahana dinilai sangat menguntungkan. Memiliki kekuatan di struktur pemerintah membuatnya mudah membentuk penciitraan telah berhasil mengatasi masalah-masalah yang ada di Jakarta. "Walaupun sebetulnya itu belum berhasil," ungkap politisi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay.

Dia menilai, penanganan Jakarta masih gagal dalam berbagai aspek sehingga belum dapat dikatakan berhasil, Saleh menyebutkan, banjir masih menjadi masalah yang gagal ditangani Ahok. Menurutnya, jika Ahok mengklaim telah berhasil menyelesaikan permasalahan di Jakarta terutama banjir seharusnya saat hujan turun selama satu sampai dengan dua jam sudah tidak ada lagi macet di jalanan ibukota. "Kalau masih macet ya belum selesai penanganan banjirnya, cuma klaim Ahok saja," ujarnya.

Saleh menilai untuk menyaingi Ahok beberapa kelompok perlu menggabungkan diri dan mengusung calon tertentu. Konfensi bersama harus dilakukan oleh berbagai macam kekuatan lintas partai politik yang ada. Sedangkan untuk partai politik yang tidak mendukung diharapkan bekerja sama untuk menganalisis kriteria tertentu.

Saleh mengatakan bahwa beberapa kader dari PAN memiliki kapasitas dan elektabilitas yang dapat menyaingi Ahok. Beberapa nama yang berasal dari PAN antara lain Bima Arya dan Suyoto yang masih menjabat sebagai Walikota Bogor dan Bupati Bonjonegoro. "Kalau tak bisa nomor satu tidak apa nomor 2, yang penting melawan bersama dalam satu kesatuan," ujar Saleh.

Senada dengan Saleh, Yusril Izra Mahendra mengungkapkan bahwa konsolidasi partai politik makin intensif untuk menghadapi Pilkada DKI dan diharapkan mengerucut menjadi satu pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Dia juga menilai Ahok masih gagal menangani Jakarta.

"Permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan. Penanganan pedagang kaki lima dan permukiman kumuh memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ditata lebih baik tetapi jangan sampai mengorbankan manusia. Pemerintahan DKI yang sekarang tidak mengedepankan kemanusiaan," ujar Yusril kepada gresnews.com. (Gresnews.com/Armidis/dtc)

BACA JUGA:
Tags