JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dalam politik, semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk bubarnya Koalisi Merah Putih (KMP) pun sudah lama diprediksi. Koalisi yang dibentuk pada 20 Mei 2014 lalu itu mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Rumah Polonia, Jakarta Timur saat itu menjadi saksi bisu ikrar sejumlah partai untuk saling bahu membahu. Antara lain Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP.

Kendati kalah dalam pilpres, langkah KMP cukup membuat repot partai pendukung pemerintah yang menyebut diri Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tahun pertama, KMP solid menggolkan paket pimpinan DPR dengan mengusung Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Adanya beleid ini membuat pemenang pemilihan legislatif tak otomatis menjadi pimpinan DPR.

Namun tahun kedua soliditas KMP terkoyak-koyak. Ada campur tangan pemerintah yang memaksa KMP bubar. Bermula dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menemui Presiden Joko Widodo pada 2 September 2015 dan menyatakan PAN sebagai pendukung pemerintah meski tidak keluar dari KMP.

Selanjutnya 21 Desember 2015, PKS pun menyambangi Presiden Jokowi dan menyatakan statusnya sebagai oposisi loyal. Yakni mendukung program pemerintah yang baik namun tidak keluar dari KMP.

25 Januari 2016, Golkar pun mengikuti sekondannya. Golkar versi Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie mendeklarasikan dukungan pada pemerintah. Namun Golkar tetap menyatakan tak keluar dari KMP.

Terakhir PPP kubu Djan Faridz dalam Rapimnas II di Bogor juga ikut mendukung pemerintah. Djan menyusul kubu Ketua Umum Rommahurmuziy yang sudah merapat lebih dulu ke Presiden Jokowi.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani pun menyatakan KMP secara de facto telah bubar karena tinggal Gerindra yang menjadi partai oposisi pemerintah. Dan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 Gerindra, bubarnya KMP menjadi sangat nyata. Tak ada petinggi partai yang dulu di KMP hadir.

RESMI BUBAR - Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya menyiratkan partai berlambang Garuda akan sendiri di luar pemerintahan. Bahkan Prabowo mengibaratkan, Gerindra yang bak seorang pendekar.

"Pendekar itu tidak takut berjalan sendiri, kalau jalan kita jalan kebenaran, kalau jalan kita penuh kehormatan, diridhoi Yang Maha Kuasa, jangan pernah gentar. Tapi tetap harus selalu rendah hati," kata Prabowo di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, Sabtu (6/2).

Bubarnya KMP mulai terlihat ketika partai di KMP dilanda perpecahan. PPP terbelah. Golkar juga terbelah. Akibatnya dua partai makin tak jelas nasibnya. Kementerian Hukum dan HAM di bawah komando Yasonna Laoly mengambil kesempatan dengan membuat konflik berlarut-larut. SK tak kunjung diterbitkan.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Pemerintah lewat Kemkumham berhasil membuat KMP hancur lebur. KMP bubar karena campur tangan dan intervensi pemerintah dengan tarik ulur SK pengesahan kepengurusan PPP dan Golkar.

Faktor mendapatkan SK itulah, kedua partai ini merapat ke barisan partai pendukung pemerintah. "Tidak bisa kita nafikan bahwa rontoknya pohon beringin dan partai berlambang Ka´bah karena SK tak mereka dapatkan dari Muktamar dan Munas yang sudah sah. Berbeloknya dua partai tersebut karena pemerintah ingin mendapatkan SK Kemenkumham," kata pria yang akrab disapa Ipang ini kepada gresnews.com, Sabtu (6/2).

Pangi mengatakan, intervensi pemerintah bisa dilihat sejak awal perpecahan di kedua parpol dimulai. Pemerintah melalui Menkumham langsung mengesahkan PPP hasil Muktamar Surabaya karena Romahurmuziy sebagai ketua umum membawa partainya mendukung pemerintah. Padahal, saat itu PPP Djan Faridz belum mengadakan muktamar.

Sebaliknya, Menkumham tak langsung mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. Pemerintah terlebih dahulu menunggu munas Golkar di Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai ketua umum.

Aburizal menyadari realitas politik saat ini. Setelah mengubah haluan, akhirnya kubu Aburizal pun mendapatkan dukungan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dari pemerintah.

Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1) malam.

Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu.

CACAT DEMOKRASI TRANSAKSIONAL - Pengamat politik dari The Polical Literacy Institute Adi Prayitno menyayangkan bubarnya KMP. Kekuatan oposisi menjadi tak berimbang dan ini menunjukkan partai politik di Indonesia belum siap berada diluar pemerintahan.

Padahal menjadi oposisi dengan tetap di KMP atau di pemerintahan sama mulianya dalam konteks demokrasi elektoral. Dengan bubarnya KMP ini makin menegaskan betapa ideologi dan platform partai di Indonesia hanya kamuflase dan pemanis kampanye saja.

"Inilah cacat bawaan demokrasi transaksional. Karena sistem ini memaksa semua partai politik bergerak fleksibel tanpa harus ada pertimbangan ideologi partai," kata Adi kepada gresnews.com.

Adi berharap, Gerindra sebagai satu-satunya partai oposisi harus tetap komit meski minoritas. Karena secara substansi, menjadi oposisi tak mesti seimbang kekuatannya. Yang penting ide, peran, dan kiprah Gerindra untuk membangun demokrasi dan membela kepentingan rakyat.

"Dan secara politik, posisi Gerindra sebagai satu-satunya oposisi murni cukup seksi karena Gerindra tak seperti partai lain di KMP, lembek dan lemah di depan penguasa," tandas Adi.

Gerindra dipastikan menjadi oposisi tunggal. Meski demikian, pendiri KMP Prabowo Subianto mengaku tidak sakit hati. Dia mengatakan menghormati semua pihak, menghormati pendirian politik masing-masing partai yang dulu di KMP.

Prabowo mengatakan akan terus bekerja untuk kepentingan bangsa. Biarpun tetap memilih untuk tidak merapat kepada pemerintah Prabowo mengatakan akan tetap berkontribusi kepada bangsa.

"Saya tidak pernah memandang mau KMP, KIH atau apapun saya percaya, kadang kita berbeda tapi untuk urusan bangsa. Itu tidak kami permasalahkan," kata Prabowo dalam peringatan HUT Gerindra ke-8.

BACA JUGA:
Tags