HUT TNI: Politik TNI, Politik Negara

Jum'at, 06 Oktober 2017, 09:00:00 WIB - Politik

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) memberi hormat pada Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat. (ANTARA)

TNI HARUS DIPERKUAT - Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga mengatakan, alutsista TNI harus diperkuat. 'Menurut saya TNI kita harus lebih kuat lagi, terutama alutsista darat, laut, dan udara. Karena kita negara kepulauan, misalnya kapal selam, kita baru ada 2, kalaupun akan ada lagi mestinya lebih banyak lagi dan jauh lebih besar dari yang dulu,' kata Fadli.

Selain itu, kata dia, TNI juga harus diperkuat dari sisi anggaran. 'Menurut saya, anggaran TNI harus dinaikkan. Kita perlu mencapai apa yang mendekati negara-negara yang postur pertahanannya kuat,' kata Fadli.

Fadli menekankan, Indonesia harus mempunyai alutsista yang mumpuni dan kuat. Pasalnya, negara dengan kekayaan belasan ribu pulau, baru mempunyai dua kapal selam, dan akan menyusul dua kapal selam lagi.

'Harusnya paling tidak 15 atau 20 kapal selam. Belum lagi kekuatan udara, atau darat lainnya. Saya kira TNI harus diperkuat. Pemerintah harus memberikan prioritas,' tegas politisi F-Gerindra itu.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari sepakat bahwa TNI harus diperkuat. Dia mengatakan, tantangan yang dihadapi TNI semakin besar. 'Sebagai komponen utama sistem pertahanan negara menghadapi tantangan makin besar, seperti ketegangan Laut Natuna, Semenanjung Korea, separatisme dan tantangan besar lainnya. Selain bersama rakyat, negara berkewajiban terus memperkuat TNI,' kata Kharis dalam pernyataan persnya, Kamis (5/10).

Kharis menambahkan, ada beberapa hal lain yang menjadi catatannya, selain terus meningkatkan TNI yang profesional, tentu perlu ada hal-hal yang menunjang dan untuk menegakkan semangat profesionalisme TNI. Bila dikaitkan dengan perspektif parlemen terhadap implementasi reformasi di sektor keamanan (Security Sector Reform), setidaknya ada tiga bidang utama sebagai capaian reformasi yang menandai arah reformasi TNI.

Pertama, jelas Kharis, isu di bidang regulasi diarahkan pada terpenuhinya berbagai perangkat perundang-undangan sebagai arsitektur reformasi di sektor pertahanan dan keamanan. Sesuai amanat reformasi TNI, maka DPR bersama dengan TNI telah membidani lahirnya Undang-Undang tentang TNI yang mengukuhkan peran dan fungsi TNI di dalam rezim demokrasi.

'Undang-undang ini juga sekaligus menegaskan bahwa TNI sebagai alat negara dan melepaskan peran dwi fungsinya dalam kegiatan politik praktis. Praktis dalam UU ini, TNI tidak lagi memiliki keterwakilan di DPR sebagai representasi kekuatan politik rakyat dan TNI juga tidak lagi disibukkan dengan urusan bisnis,' imbuh Kharis.

Hal itu terlihat dari sebagian besar amal usaha TNI telah dilikuidasi. TNI dikembalikan ke barak dan fokus pada urusan pertahanan negara. TNI juga telah menegaskan sikap netralnya dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Hal itu sesuatu yang tidak mungkin dijumpai sebelum reformasi TNI dilaksanakan.

Secara internal, imbuh politisi F-PKS itu, TNI juga telah memiliki standar etis atau kode etik dan sistem pengadilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindakan dan prilaku indispliner dengan lahirnya Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit TNI.

'Semua capaian ini, bila dibandingkan dengan pengalaman reformasi militer di beberapa negara di Asia Tenggara dan sebagian besar negara-negara di Timur Tengah yang masih dibawah kekuasaan junta militer, dapat dikatakan bahwa reformasi TNI jauh lebih maju,' nilai Kharis.

Kedua, masih kata Kharis, terkait modernisasi khususnya terkait alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI. Pada isu ini, terdapat kemajuan yang signifikan yang dapat dicapai TNI. Ada dua faktor komplementer yang menentukan ketika isu modernisasi mengemuka, yakni anggaran dan modernisasi Alutsista. Sejak dirumuskannya Rencana Startegis Kekuatan Pokok Mimimun (Minimum Essential Forces) TNI Tahap Pertama Tahun 2010 hingga 2014 telah terjadi modernisasi besar-besaran dalam persenjataan TNI.

'TNI kini telah berubah menjadi kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Capaian ini tidak dapat dilepaskan dari akuisisi besar-besaran terhadap persenjataan TNI selama kurun waktu 2010 hingga 2014,' paparnya.

Ketiga, terkait isu peningkatan SDM, yang sangat erat kaitannya dengan isu kesejahteraan prajurit. Ketika TNI tidak lagi ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak lagi diperkenankan melakukan bisnis sebagaimana yang dilaksanakan oleh yayasan-yayasan atau perusahaan milik TNI selama ini, kesejahteraan adalah kompensasi yang setimpal diberikan kepada TNI.

'Untuk itu, DPR telah mendukung melalui persetujuan anggaran yang antara lain diperuntukan remunerasi prajurit hingga mencapai 56 persen, tunjangan Babinsa, pengadaan perumahan prajurit, dan uang lauk pauk (ULP), dan masih banyak lagi lainnya,' ujar Kharis.

Selain kesejahteraan, fungsi peningkatan SDM ini juga diarahkan pada modifikasi doktrin TNI. Modifikasi doktrin TNI ini diperlukan agar akusisi Alutsista TNI yang berjalan selama ini dapat bermanfaat secara optimal. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar