HUT TNI: Politik TNI, Politik Negara

Jum'at, 06 Oktober 2017, 09:00:00 WIB - Politik

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) memberi hormat pada Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-72 yang berlangsung di Dermaga Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10), berlangsung meriah. Selain diisi dengan atraksi kemampuan olah jurit para prajurit TNI, acara juga dimeriahkan dengan pameran kekuatan alat utama sistem senjata yang dimiliki TNI dari ketiga matra saat ini.

Namun, di tengah kemeriahan tersebut, terselip sebuah pesan penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato sambutannya. Jokowi meminta agar prajurit TNI tak berpolitik praktis. 'TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini,' tegas Jokowi.

Prajurit TNI juga diminta menjaga stabilitas politik dan keamanan. Terutama membangun kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia. 'Tak ada jalan lain bahwa kita harus bergegas membangun jalan ekonomi kita harus Indonesia-sentris. Bagaimana doktrin tuntutan pertahanan semesta yang dipegang teguh TNI, harus menjaga stabilitas politik dan keamanan, harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap negara kita Indonesia,' ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan amanat pahlawan nasional Jenderal Sudirman di depan prajurit TNI. Ia berpesan bahwa politik TNI adalah politik negara. 'Saya ingat pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang. Bahwa politik tentara politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara,' ujar Jokowi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menyambut baik imbauan Presiden Jokowi. Gatot mengatakan TNI menganut politik negara telah terangkum dalam sumpah prajurit. 'Sebenarnya apa yang dikatakan politik negara itu telah dirangkum oleh TNI dalam sumpah prajurit Sapta Marga prajurit TNI,' kata Gatot.

Dalam sumpah prajurit itu, lanjutnya, pengabdian utama TNI kepada NKRI yang didasarkan pancasila dan UUD 1945. Mencintai dan melindungi hanya untuk rakyat juga terangkum dalam sumpah itu.

'Yang ketiga adalah taat kepada atasan dalam hal ini atasan adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara konstitusi kesemuanya ini saya katakan. Jangan ragukan lagi kesetiaan TNI,' jelas Gatot.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia menyebut, TNI merupakan alat negara dan tak boleh menjadi alat kepentingan politik. Fadli pun mendukung penguatan di tubuh TNI.

'Saya kira Panglima tadi, jarang ada dalam pidato, saya rasa menjawab juga tantangan komitmen sebagai alat pertahanan negara yang bebas dari politik dan mudah-mudahan itu yang terwujud. TNI alat negara dan tidak boleh menjadi alat kepentingan politik oleh siapa pun, kecuali untuk nasional,' kata Fadli.

Fadli pun menegaskan TNI adalah alat pertahanan negara. Untuk itu, disebut Fadli, TNI harus diperkuat. 'Tentu kita sangat mendukung segala upaya untuk membentuk suatu TNI yang kuat. Karena TNI alat negara pertahanan negara yang bisa mempertahankan kedaulatan negara,' kata Fadli.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar