Isu Penurunan Daya Beli Gorengan Politik atau Nyata?

Kamis, 05 Oktober 2017, 09:00:16 WIB - Politik

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima hasil rekomendasi rapat koordinasi nasional (rakornas) dari Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani (tengah) disaksikan Ketua Panitia Rakornas Kadin 2017 Maruarar Sirait dalam penutupan Rakornas Kadin 2017, Jakarta, Selasa (3/10). Sejumlah hal di bidang ekonomi dibahas presiden dan sejumlah pemangku jabatan di Kadin terkait dengan investasi, kemitraan investor dengan pengusaha lokal, kesiapan Kadin mendukung infrastruktur, hingga teknologi informasi di dunia usaha. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kondisi perekonomian saat ini baik-baik saja. Kalau pun belakangan muncul isu penurunan daya beli masyarakat maka ada pihak yang memainkan isu tersebut untuk kepentingan politik tahun 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pernyataan Presiden Jokowi terkait daya beli masyarakat yang dijadikan banyak pihak sebagai alat politik lantaran mendekati 2019. Menurut Sri Mulyani, jika dilihat dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara kumulatif hingga September 2017, tumbuh sekitar 14%. Ini menandakan bahwa penerimaan dari semua sektor masih dalam jalur yang positif.

"Dari semua sektor produksi mulai menunjukkan kegiatan positif. Kami harap ini menunjukkan dalam bentuk masyarakat yang kesempatan kerjanya naik," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/10).

Pada dasarnya PPN merupakan instrumen pajak atas transaksi perdagangan. Semakin tinggi PPN artinya, transaksi perdagangan yang terjadi di tengah masyarakat juga makin besar alias masyarakat banyak belanja.



Lanjut Sri Mulyani, dari statistik PPN yang naik 14% juga menandakan adanya kenaikan sisi upah dari para pekerja di Indonesia. Dengan begitu, maka daya beli juga menjadi naik.

"Dilihat dari statistik di dua kuartal di mana kesempatan kerja tercapai dan kenaikan dari sisi upah. Itu akan meningkatkan daya beli," tambah dia. Pemerintah, ke depannya tetap menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah punya pesan untuk Jokowi terkait hal ini. Fahri menegaskan ada yang ingin menjatuhkan Jokowi saat ini dengan memakai isu-isu liar, termasuk soal penurunan daya beli masyarakat. Namun, Fahri memandang memang ada yang mengincar kursi Jokowi melalui Pemilu 2019 mendatang.

"Ya Pak Jokowi jangan menganggap dia nggak punya musuh politik, salah juga dia menganggap orang tidak ingin berkuasa setelah dia, salah juga," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

"Kalau dia berfikir bahwa setelah 2019 nggak akan ada orang yang berminat dengan kursinya, itu salah juga. Pasti orang ada minat dan semua orang," terang Fahri.

Soal isu daya beli masyarakat yang turun, Fahri menyebut itu merupakan pernyataan dari jajaran kabinet. Fahri mengatakan daya beli masyarakat tak mengalami penurunan.

"Bukan penurunan daya beli, tapi relokasi cara belanja karena perubahan lifestyle karena terjadi pertumbuhan belanja di sektor pariwisata dan kurang di sektor belanja-belanja sehari-hari. Ini omongan kabinet," ucap Fahri.

"Makanya saya bilang hati-hati karena kabinet sendiri menjadi produsen dari berita berita hoax gitu," imbuhnya.

Jokowi bicara hal di atas dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2017 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10). Ratusan pengusaha berkumpul menyimak pidato Jokowi.

Jokowi memaparkan data-data. Misalnya nilai pertanian naik 23 persen dibanding tahun lalu. Entah nilai hasil pertanian, hasil nilai ekspor, atau nilai spesifik lainnya, Jokowi tidak menjabarkan lebih rinci. Nilai konstruksi terbilang turun dibanding tahun lalu soalnya Jokowi memang menurunkan pajak final.

"Angka-angka seperti ini gimana? Masak angka-angka ini (Anda) nggak percaya?" ujar Jokowi.

Angka-angka tersebut menunjukkan isu daya beli turun sebenarnya kurang tepat. Di sinilah Jokowi menyatakan sebenarnya pembikin isu ini sebenarnya adalah 'orang politik'.

"Angka-angka seperti ini kalau nggak saya sampaikan nanti isunya hanya daya beli turun-daya beli turun. Saya lihat yang ngomong siapa tho? Oh, orang politik. Ya sudah nggak apa-apa," kata Jokowi disambut tawa seisi ruangan.

Bila saja yang mengembuskan isu itu adalah pebisnis, Jokowi tak akan keberatan untuk mengajak berdiskusi. Tapi karena yang mengembuskan isu itu adalah orang politik, Jokowi memaklumi dan membiarkan saja.

"Orang politik tugasnya seperti itu kok, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah, kita blak-blakan saja. Orang 2019 tinggal setahun," kata Jokowi santai, semua tertawa.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar