JAKARTA, GRESNEWS.COM - Beredar dokumen berisi rencana penguasaan pimpinan dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat oleh kelompok partai Koalisi Merah Putih. Dalam dokumen yang beredar diantara wartawan partai Koalisi berencana membabat habis semua posisi pimpinan dan alat kelengkapan. Rencana tersebut telah disiapkan jauh-jauh hari.

Dalam dokumen tersebut disebutkan Golkar mendapat jatah untuk menguasai kursi ketua komisi yang paling banyak, yakni 3 kursi ketua Komisi II, III, dan V. Sementara Gerindra, Demokrat, dan PAN masing-masing mendapat jatah 2 kursi. Gerindra dijatah akan membawahi Komisi I dan VIII, Demokrat dijatah untuk mengambil ketua Komisi VII dan IX, sedang PAN di Komisi IV dan X. PKS dan PPP mendapat jatah satu kursi masing-masing untuk ketua Komisi XI dan Komisi VI.

Pada susunan alat kelengkapan DPR kursi ketua dibagi rata, masing-masing parpol pendukung KMP dijatah satu kursi. PPP untuk ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), PKS untuk Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Demokrat menduduki Badan Legislasi (Baleg), Gerindra menjadi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Golkar menguasai Badan Anggaran (Banggar).

Dikonfirmasi soal rencana bagi-bagi kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan ini, Fadel Muhamad yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar membenarkan bahwa Golkar dijatah membawahi 3 Komisi. "Benar," katanya. Namun hanya kata itu yang terucap dari mulutnya, tanpa menjelasan lebih jauh, saat ditemui sebelum mengikuti rapat internal fraksi, Senayan, Jumat, (3/10).

Namun anggota fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, meski tak membantah menurutnya soal bagi-bagi itu belum dilakukan. “Belum, untuk komisi belum, masih akan ada koordinasi antar pimpinan DPR Senin besok,” ujarnya, Senayan, Jumat, (3/10).

Rencana bagi-bagi kursi Koalisi Merah PUtih di DPR yang telah dibenarkan keberadaannya itu menjadikan bukti kesiapan KMP membabat habis semua posisi yang terdapat di parlemen jauh hari. Di sisi lain dokumen tersebut juga menjadi bukti adanya transaksi politik terhadap kursi yang diamanahkan rakyat.

Di tempat yang berbeda, Hasto Kristianto, Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jk menyatakan tetap bangga dan akan terus mempertahankan prinsip-prinsip dan keberanian moral untuk tidak melakukan transaksi politik. “Di situlah, kami tidak mau transaksi politik apalagi yang mencabut hak rakyat ,” ujarnya di rumah transisi, Jumat, (3/10).

Sedangkan, Pengamat Politik, Arbi Sanit berpendapat sitem yang dilakukan KMP akan membawa demokrasi Indonesia ke arah politik Orde Baru dan mematikan cita-cita demokrasi yang sudah terbangun selama ini. “Sekarang jadi politik otoriter tapi dikemas dengan sistem demokrasi. Nanti ini akan merusak orang-orang yang tidak mengerti demokrasi,” ucapnya kepada Gresnews.com, Jumat, (3/10).

BACA JUGA:
Tags