Nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar semakin diujung tanduk. Tepat dengan bakal dimulainya sidang praperadilan yang dia ajukan terkait status tersangka kasus E KTP, goyangan dari internal partai malah semakin kencang.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar semakin diujung tanduk. Tepat dengan bakal dimulainya sidang praperadilan yang dia ajukan terkait status tersangka kasus E KTP, goyangan dari internal partai malah semakin kencang. Saat ini, suara dukungan munaslub dari DPD Golkat tingkat provisini atau DPD I sudah melebihi 2/3. Meski begitu, masih ada DPD I yang belum menandatangani surat dukungan munaslub.

Kepala Bidang Koordinator Pemenangan Pemilu Nusron Wahid menyebut beberapa DPD I yang belum setuju masih terkendala oleh perasaan. Beberapa ada yang perlu pamit kepada Ketum Golkar Setya Novanto.

"(Yang belum menandatangani) alasannya karena belum bisa ke Jakarta, atau karena masih ada yang minta izin mau pamit dulu dengan Pak SN, ada. Karena ada masalah perasaan lah," kata Nusron usai melakukan pertemuan di rumah dinas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Diberitakan sebelumnya, sekitar 20 DPD Golkar tingkat provinsi seluruh Indonesia sepakat untuk menggelar Munaslub untuk memilih pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum. Sesuai syarat ketentuan untuk menggelar Munaslub yakni 2/3 usulan nasional atau tinggal 3 DPD lagi.

"Kita menangkap aspirasi dari masyarakat Golkar ada perubahan (pasca kasus Setnov). Sesuai koridor partai, sekarang nyampai angka 20 DPD, tinggal tiga lagi," kata Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Sleman, sebelum acara Diskusi Panel Ormas Tri Karya Golkar DIY, di University Hotel Sleman, Minggu (26/11).

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Rambe Kamarul Zaman mengatakan, untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar buat mengganti Setya Novanto, pihak DPD I atau pengurus provinsi harus membuat pernyataan tertulis.

"Secara kuantitatif, kualitatif, misalnya oke (munaslub) itu diperlukan (karena) ada hal yang sangat penting dan memaksa, ada persetujuan dari dua pertiga jumlah DPD I. Oleh karena itu, saya belum melihat DPD I yang menyatakan terus terang dan itu nggak bisa hanya ucapan-ucapan, harus ada yang tertulis," kata  di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

Rambe menerangkan munaslub harus dilakukan oleh DPP Golkar. Perlu diadakan rapat pimpinan (rapim) jika ingin digelar munaslub. "Pelaksananya munaslub adalah bodi itu sendiri, artinya adalah DPP Golkar. Kalau yang melaksanakan itu, apakah sesuai dengan aturan tidak diambil keputusannya dalam rapat pleno? Karena rapat pleno itu tingkatannya yang ketiga (setelah munaslub dan rapat pimpinan)," ujar Ketua DPP Bidang Kerja Sama dengan Ormas ini.

Anggota Komisi II DPR ini mengaku belum ada pembicaraan soal munaslub sampai saat ini. Golkar, disebutnya, masih mematuhi hasil rapat pleno pekan lalu. "Saya hadir rapat di DPP juga rapat belum ada yang membicarakan soal itu. Korbid kepartaian bel ada kita membicarakan itu. Dari DPD juga rapat kemarin di DPD ya posisi sekarang adalah dalam posisi menunggu segala sesuatunya dengan kita sepakatlah apa yang diputuskan oleh pleno yang empat poin yang kemarin itu untuk kita pahami dan kita setujui," pungkasnya.

Meski demikian, Nusron Wahid justru mengatakan, isu Partai Golkar kini bukan masalah diadakannya Munaslub atau tidak. Isu Golkar kini adalah sosok calon ketua umum pengganti Setya Novanto.

"Jadi sekarang, sebagaimana janji saya kemarin mulai dari Kamis isunya sudah tidak lagi isu munaslub atau tidak munaslub, tapi sudah mulai bergeser tentang calon ketua umum. Dan Insyaallah hampir bisa terlaksana dengan kehendak Allah, munaslub akan dilaksanakan pada bulan Desember," ujar Nusron.

AIRLANGGA HARTARTO CALON KUAT - Seiring dengan menguatnya desakan munaslub, bursa calon ketua umum pun mulai ramai. Airlangga Hartarto kini disebut sebagai kandidat kuat menjadi Ketum Golkar. Namun Nusron menyebut belum ada kata bulat untuk Airlangga mengisi posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. "Kata bulat untuk Pak Airlangga memang belum, tapi mengarah kesana, iya," ujarnya.

Airlangga Hartarto yang juga menteri perindustria mengaku, dirinya sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Restu tersebut akan dia sampaikan langsung kepada partainya.

"Beberapa hari lalu saya sudah izin ke Jokowi dan sudah diizinkan. Dengan demikian, tinggal nunggu proses di internal Golkar," kata Airlangga saat ditemui setelah dirinya bertemu Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Sesuai aturan dan rapat pleno Golkar, kata Airlangga, dirinya masih menunggu dulu untuk menyampaikan izin tersebut. "Sesuai rapat pleno, kita nunggu dulu. Sesuai aspirasi yang muncul dari teman di daerah terkait munaslub, harus disampaikan ke DPP, setelah itu DPP baru ambil sikap menyelenggarakan kegiatan tersebut," katanya.

Namun, saat ditanya soal status jabatan Menteri Perindustrian yang dia emban saat ini jika nantinya menjadi ketua umum, Airlangga belum bisa menjelaskan. "Kita bicaranya kan bertahap," katanya.

Meski demikian, bukan berarti Airlangga bakal melenggang sendirian. Plt Ketum Golkar Idrus Marham juga menyatakan siap maju untuk dipilih menjadi ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Menurut Idrus, dirinya juga telah bertemu Presiden Jokowi sebelum memutuskan menjadi caketum Golkar.

Pasalnya, Golkar merupakan salah satu parpol yang mengusung Jokowi maju Pilpres 2019. Idrus yakin dirinya terpilih jadi ketum Golkar selanjutnya. "Saya kan juga sudah ketemu Pak Jokowi kok, dan saya punya keyakinan saya terpilih Plt Ketum juga karena pasti karena ada kontribusi semua. Tapi gini, Pak Jokowi bilang pas saya ketemu bahwa karena Golkar sudah dukung saya, maka saya nggak ingin Golkar nggak maju," ujar Idrus saat dihubungi, Rabu (29/11).

Menurut Idrus, memajukan Golkar artinya membutuhkan sosok pemimpin yang kuat. Pemimpin itu, kata Idrus, punya ideologi, konsep, dan jaringan yang kuat untuk memimpin Golkar. "Memimpin Golkar itu bukan belajar memimpin, memimpin seutuhnya. Apalagi jadi ketum, bukan belajar memimpin, tapi menjadi pemimpin yang hakiki, yang otentik. Untuk jadi pemimpin otentik maka itu tadi, perlu basis ideologi, konseptual dan jaringan yang mengakar," jelas Idrus.

Meski siap bertarung di bursa pemilihan ketum Golkar, Idrus mengaku belum berbicara ke para pengurus DPD Golkar. Soal Munaslub untuk memilih pemimpin baru Golkar, Idrus mengklaim para pengurus DPD tingkat I masih menghormati keputusan pleno Golkar beberapa waktu lalu--Munaslub tergantung hasil praperadilan Novanto.

"DPD itu sudah berikan dukungan terhadap keputusan DPP bahwa menuju Munaslub itu perlu tahapan. Pertama tunggu praperadilan, secara sungguh-sungguh kita perhatikan suasana kebatinan SN yang masih sebagai ketum. Setelah itu, kan ada namanya suasana kebatinan rakyat, kader Golkar, itu yang harus kita lihat," ucap Idrus. (dtc)