JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menjelang pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua, kampanye hitam masih mendominasi kampanye caleg dan tim pendukungnya. Isu Suku Ras Agama antar Golongan  (SARA) juga masih marak menjadi alat yang untuk menarik simpati pemilih. Padahal kampanye hitam akan kontraproduktif bagi masa depan demokrasi di Ibu kota. Selain itu, kampanye yang seharusnya memberikan informasi program pasangan calon kepada pemilih akan menjadi pengalaman buruk bagi masyarakat.

Dahlia Umar, Ketua Pokja Kampanye KPUD DKI  Jakarta berharap elit politik bisa memberi teladan yang baik dalam berkampanye. Dia mengaku mengeluhkan, banyaknya kampanye hitam yang masih mendominasi proses pendidikan politik warga Jakarta. Seharusnya, yang dimunculkan adalah konsep program-program yang meyakinkan pemilih agar masyarakat juga tercerahkan.

"Bukan menjadikan isu Sara atau isu yang tidak terkait dengan visi misi dan program itu menjadi bahan kampanye. Ini Akan kontraproduktif dengan tujuan kampanye," terang Dahlia berbicara  dalam diskusi yang bertajuk "Adu Program vs Kampanye Hitam" di Jalan Cikini Raya, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (1/4).

Timses Ahok-Djarot, Emmy Hafild juga mengungkapkan dampak penggunaan isu sara yang dimainkan dalam Pilkada. Pada putaran pertama, imbuh Emmy, penyelenggara Pemilu belum maksimal untuk mencegah isu sara dalam kampanye. Akibatnya, masyarakat terlanjur merekam hal itu dan  berekses buruk terhadap demokrasi.

Emmy juga menilai, penggunaan isu Sara masih membayangi pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua. Seperti belakangan dimana ada spanduk-spanduk yang berisi pelarangan menyolatkan jenazah pendukung pasangan calon tertentu. Anehnya, isu demikian tetap dimainkan. Oleh karena itu, dia berharap Panwaslu juga menghentikannya.

"Dihentikan lah karena yang menjadi pertaruhannya negara," keluh Emmy.

Lebih jauh, dia mengkhawatirkan jika isu sara tetap dimainkan, maka masyarakat akan terbelah. Konsekuensinya, siapapun yang akan terpilih menjadi Gubernur DKI nanti tentu akan membutuhkan energi untuk memulihkannya. "Siapa pun yang menang harus merekatkan, itu tantangan," kata Emmy.

SUDAH DITINDAK - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti sendiri terus mengupayakan penindakan terhadap maraknya kampanye hitam. Dia mencontohkan kasus spanduk yang terjadi di Jakarta Selatan. Mimah mengakui, spanduk-spanduk yang tersebar di Jakarta yang cenderung provokatif pada putaran kedua Pilkada memang meningkat dari sebelumnya.

"Per 1 April 2017 ini ada 630 titik spanduk yang kita turunkan petugas Panwas bekerjasama bersama Satpol PP," aku Mimah.

Terkait laporan kampanye hitam yang diterima oleh Panwaslu DKI Jakarta, ia mengaku  juga dilakukan tindak serius oleh Panwaslu. Mimah menyebut sejauh ini ada 7 laporan yang masuk ke Panwaslu yang dilaporkan oleh pasangan calon nomor urut 3.

Soal adanya laporan  kampanye hitam, Mimah mengaku sudah maksimal menanganinya. Hanya saja, beberapa laporan yang masuk ke Panwaslu juga tidak bisa dilanjutkan lantaran beberapa ketentuan yang disyaratkan untuk melakukan langkah hukum terbatas.

"Seperti di Jakarta Barat soal selebaran dua truck itu. Kita tidak ketemu terlapornya siapa akhirnya menjadi isu di masyarakat dan pengawas dianggap tidak menangani. Kan mesti ada orangnya yang mau dihukum," tandas Mimah.

Sementara itu, ketua tim pemenangan Anies - Sandi, Mardani Ali Sera mengungkapkan, masih mempercayakan penegakan hukum kepada penyelenggara Pemilu. Menurutnya institusi penyelenggara pemilu lah yang paling tepat untuk menindaklanjuti jika menemukan indikasi pelanggaran pemilu.

"Cara yang paling baik menurut kami KPU dan Bawaslu adalah institusi yang tepat menangani. Kalau kami tekun, sudah ada 17 laporan ke Panwaslu sejak putaran pertama," ungkap politisi Partai PKS itu.

BACA JUGA:
Tags