Kini Golkar "baru" di bawah kendali ketua baru Airlangga Hartarto, akan mencoba menghapus citra itu, salah satunya dengan bersikap "ramah" terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Golkar seolah terlahir kembali pasca gelaran musyawarah nasional luar biasa. Salah satunya adalah soal citra partai yang belakangan lekat dengan korupsi akibat ketua umumnya (ketika itu) Setya Novanto terseret kasus korupsi E KTP. Kini Golkar "baru" di bawah kendali ketua baru Airlangga Hartarto, akan mencoba menghapus citra itu, salah satunya dengan bersikap "ramah" terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemungkinan besar Golkar akan menarik keberadaan Fraksi Golkar di Pansus Angket KPK. Golkar segera menentukan sikap terkait Pansus Angket KPK. "Kami akan adakan rapat internal karena berdasarkan mekanisme, itu ada mekanismenya di dalam DPR. Nah, tentu masa sidang kan sebetulnya nanti akan mulai. Golkar nanti akan menyampaikan posisinya dalam masa sidang tersebut," ucap Airlangga kepada wartawan seusai Munaslub Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (20/12) malam.

Progres Pansus Angket KPK sejauh ini tinggal menyusun laporan akhir. Laporan akhir inilah yang akan menghasilkan rekomendasi untuk KPK. "Dalam berbagai kegiatan, angket kan akan sampai pada suatu rekomendasi atau kesimpulan. Tentu kita lihat kalau prosesnya sudah mencukupi untuk mengambil suatu kesimpulan, nah ini tentu akan dilihat dari sejauh mana materi-materi itu mencukupi," ujar Airlangga.

Jadi, apakah Golkar akan menarik diri dari Pansus Angket KPK? "Nanti akan kami bahas dalam masa sidang berikutnya (di DPR) ini," kata Airlangga.

Sebelumnya, Munaslub Golkar menghasilkan sikap politik partai. Salah satu sikapnya adalah menolak upaya pelemahan terhadap KPK selaku lembaga antirasuah di Indonesia. Selain Golkar menegaskan menolak pelemahan KPK, Golkar juga mendukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Hal tersebut disampaikan Ketua Steering Comittee Munaslub Golkar Ibnu Munzir saat penutupan Munaslub Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Sikap politik ini dibacakan di depan Wapres Jusuf Kalla (JK). "Partai Golkar tidak setuju terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK," ucap Ibnu dalam penggalan sikap politik Golkar terkait KPK.

Berikut ini 5 poin sikap politik Golkar yang disampaikan dalam Munaslub:

1. Sebagai partai yang sejak kelahirannya berjuang untuk menegakkan dan mengamankan Pancasila dan keutuhan NKRI, Partai Golkar prihatin atas berkembangnya paham, aliran, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta terjadinya tindakan intoleransi dan persekusi yang dapat mengancam kebinekaan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, Partai Golkar mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila secara demokratis, partisipatif, dan edukatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai Golkar bersama partai politik lain dan masyarakat akan memperjuangkan lahirnya RUU Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

2. Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Partai Golkar mendesak aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk bersinergi dalam pemberantasan korupsi secara adil, tidak tebang pilih, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, Partai Golkar tidak setuju terhadap setiap upaya yang bertujuan melemahkan KPK.

3. Partai Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5 %, keberhasilan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan industri manufaktur dan pembangunan kewilayahan Indonesia Sentris. Partai Golkar memahami upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan masih menghadapi banyak kendala. Karena itu, Partai Golkar mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas pada program-program pro-rakyat sekaligus menginstruksikan kepada Kepala-kepala Daerah kader Partai Golkar untuk membuat program padat karya guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

4. Dalam rangka mendukung perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaannya, Partai Golkar mengapresiasi langkah-langkah dan sikap tegas Presiden RI Joko Widodo yang proaktif menggalang dukungan negara-negara OKI dan Uni Eropa untuk mempercepat penyelesaian perdamaian di Palestina. Senapas dengan itu, Partai Golkar mendukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

5. Sebagai pilar utama demokrasi dan institusi yang menjalankan rekrutmen politik, partai politik harus berintegritas. Karena itu, Partai Golkar berkomitmen mewujudkan politik bersih, transparan, dan menjunjung tinggi etika politik yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Bagi Partai Golkar berpolitik adalah ibadah dan perbuatan mulia yang diabdikan bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

SEGERA TENTUKAN SIKAP - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung mendukung gerakan ´bersih´ dari partainya. Akbar menyebut Golkar pasti akan mengevaluasi keberadaan anggotanya di Pansus Angket KPK.

"Pasti dievaluasi, tapi saya tak bisa mendahului. Tapi evaluasi kebijakan, saya yakin Ketua Umum mengadakan evaluasi apakah masih valid atau tidak (Pansus Angket KPK)," ujar Akbar kepada wartawan seusai Munaslub Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Akbar menjelaskan Golkar mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dukungan ini termasuk menolak melemahkan KPK. "Ini sejalan dengan komitmen baru Golkar sekarang, yaitu Golkar bersih, Golkar jaya, sekaligus Golkar menang. Semangat itu kita beri dukungan penuh terhadap KPK," ucap Akbar.

Pansus Angket KPK hingga saat ini belum dibubarkan. Fraksi terbesar yang mendorong pembentukan pansus ini adalah Fraksi Golkar. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Golkar tak akan menarik diri dari Pansus

Sementara itu, sebelumnya, politikus Golkar Happy Bone Zulkarnain menyebut Ketum Golkar Airlangga Hartarto serius menyikapi keberadaan Fraksi Golkar di Pansus Hak Angket KPK. Pansus Hak Angket KPK dianggap melemahkan KPK dalam memberantas korupsi sehingga tak sesuai dengan tagline ´Golkar Bersih´ yang diusung Airlangga.

"Semangat kebatinan kita, kita ingin mem-back-up KPK. Tentu segala sesuatu yang kita nilai mengurangi dorongan kita terhadap KPK untuk memperkuat KPK, tentu akan kita revisi. Itu yang sedang kita siapkan juga karena itu sudah jadi suara hati kader Golkar," ujar Happy di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12).

Happy tak ingin ada hambatan dalam menjadikan Golkar benar-benar bersih. Airlangga, dikatakan Happy, ingin konsisten mewujudkan tagline ´Golkar Bersih´. "Kita tidak ingin itu jadi hambatan-hambatan kami. Kami ingin tagline betul-betul konsisten. Kalau kita tidak lakukan revisi itu, kemudian kita khawatir dipersoalkan dan Pak Airlangga nggak mau," ucapnya.

Meski demikian, Happy menyebut evaluasi keberadaan Fraksi Golkar di Pansus KPK tidak serta-merta dilakukan. Ada beberapa hal yang mesti diselesaikan, misalnya perhelatan munaslub.

Happy juga menyebut Golkar belum menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPR yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK terkait wacana revisi ini. Pembicaraan penarikan diri dari Pansus KPK masih dilakukan di lingkup internal Partai Golkar.

"Di lingkup internal kita sekarang ini muncul semangat untuk bersih, Golkar harus menjadi lokomotif parpol yang bisa mendorong suasana politik dan karakter politik yang bersih," jelas Happy.

Dilanjutkan Happy, penarikan diri dari Pansus Hak Angket KPK juga mesti mendapat dukungan dari pimpinan DPR. Karena itu, Golkar akan mengirimkan nama ketua DPR yang baru yang dapat mendukung kebijakan tersebut.

"Harus (menarik anggota dari Pansus KPK). Kita ingin dari hulu dan hilir itu sesuai dengan yang diinginkan visi Ketum. Sebagaimana kita ketahui, kan anggota DPR itu kepanjangan tangan partai, nggak boleh mereka di DPR tapi nggak sesuai kebijakan partai, itu nggak boleh lagi," sebut Happy.

Terhadap rencana Golkar mencabut diri dari Pansus Hak Angket KPK, sebagai mantan ketum yang sekarang menjabat Wakil Presiden, Jusuf Kalla punya pandangan sendiri soal wacana ini. "Ah, itu ketua umum punya tanggung jawab itu," kata JK seusai Munaslub Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12).

Apakah JK mendukung wacana menarik diri Golkar dari Pansus Angket lantaran ingin konsisten terhadap tagline mereka, yaitu ´Golkar Bersih´? "Beda lagi. Ini kalau bersih-bersih, (membersihkan) internal (partai)," jawab JK. (dtc)