JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Golkar menjamin kehadiran seluruh anggota fraksinya dalam pelantikan Presiden dan  Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK pada tanggal 20 Oktober mendatang. Bahkan, ditegaskan akan diberikan sanksi khusus kepada anggota yang tidak hadir.

"Instruksi DPP ditujukan untuk seluruh anggota F-PG di DPR wajib hukumnya hadir dalam acara pelantikan Presiden Jokowi. Jika sampai ada yang tidak hadir, fraksi akan memberikan sanksi tegas," ucap Ketua F-PG, Ade Komarudin, di Senayan, Jakarta, Jumat (17/10) kemarin.

Detail sanksinya, kata Ade, tak tanggung-tanggung yakni tidak akan diberi jatah posisi di alat kelengkapan dewan dan Pimpinan Komisi yang strategis. Walaupun saat ini Golkar belum menentukan soal pembagian Komisi-komisi di DPR.

"Menyangkut alat kelengkapan dewan, kita akan tinjau dari alat kelengkapan dewan yang bagus menjadi alat kelengkapan yang tidak bagus," katanya.

Walaupun bersikap oposisi terhadap pemerintah, Golkar menyatakan tetap mendukung pengesahan dan pelantikan nanti demi mengawal dan menyukseskan pembangunan bangsa. Sehingga, mereka merasa perlu menghormati dan siap bekerjasama dengan pemerintahan baru, sebagai upaya pembangunan bangsa demi terwujudnya cita-cita, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

"Kerjasama eksekutif-legislatif sangat penting untuk kemajuan bangsa. Apalagi kami punya konsep pembangunan sampai 2045. Jadi kami akan pandu melalui legislator dari Komisi I hingga Komisi XI dan alat kelengkapan dewan," ucapnya.

Ia juga turut mengapresiasi pertemuan antara Jokowi dengan mantan rival politiknya, Prabowo Subianto, menurutnya kejadian in bisa dijadikan contoh baik bernegara. "Bahkan kami sudah memulai pencairan komunikasi ini sebelumnya. Kalau begini kan masalah bisa selesai dengan baik walaupun beda pendekatannya."
‎
Dua hari sebelumnya, Selasa (14/10) Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical sudah terlebih dahulu bertemu denggan Jokowi, dallam pertemuannya, ia berjanji akan mendukung pemerintahan dengan cara memberi nasehat, saran, dan pendapat.

Penyeimbang dalam hal ini mendukung program yang baik dan mengkritik program yang kurang tepat. "Sahabat yang baik selalu memberikan kritik bukan selalu memuji, saya dan Pak Jokowi bersahabat," kata Ical.

BACA JUGA:
Tags