Pasca dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno langsung ditunggu penuntasan janjinya terkait isu yang paling panas dibicarakan di Jakarta, yaitu terkait penolaka terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasca dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno langsung ditunggu penuntasan janjinya terkait isu yang paling panas dibicarakan di Jakarta, yaitu terkait penolaka terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sejumlah pihak sudah mulai meminta Anies-Sandi untuk konsisten dengan janjinya untuk menghentikan reklamasi.

Salah satunya dari kelompok yang menamakan diri Front Perjuangan Rakyat (FPR). Senin (16/10) malam, massa FPR menggelar aksi bakar lilin di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menghentikan reklamasi dan penggusuran.

"Kami menagih janji Anies-Sandi agar menghentikan penggusuran, berikan kebebasan menyampaikan pendapat dan setop reklamasi," kata Koordinator Aksi Dimas Safii saat ditemui di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat.

Dimas mengatakan aksi ini merupakan rangkaian aksi menuju tiga tahun pemerintahan Jokowi dan memperingati hari ketiadaan pangan dunia. Mereka akan kembali aksi pada Jumat (20/10). "Tanggal 20 (Oktober) akan aksi lagi momentum tiga tahun pemerintahan Jokowi. Sasaran pasti akan di Istana," ucap Dimas.

Sebelumnya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menegaskan, dirinya yakin Anies Baswedan-Sandiaga Uno menunaikan seluruh janjinya, termasuk menyetop reklamasi. Janji, bagi Prabowo, adalah utang yang harus dilunasi. "Janji adalah utang. Mereka bertekad untuk kepentingan bangsa dan rakyat," kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/10).

Prabowo mengatakan Anies-Sandi menyiapkan kajian terkait reklamasi. Seluruh sektor kehidupan warga Jakarta, ditegaskan Prabowo, harus diperhatikan. "Saya juga pesankan mereka juga harus akomodatif, harus juga memperhatikan kepentingan semua sektor, juga kepentingan para pengusaha yang harus diperhitungkan dan harus bisa diakomodasi," imbuh Prabowo.

Hal senada juga disampaikan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan, Anies-Sandi harus memenuhi janjinya terkait reklamasi. Hal itu perlu dilakukan meski bertentangan dengan sikap pemerintah pusat.

"Yang penting mereka penuhi janji mereka pada rakyat Jakarta. Yang pilih mereka adalah rakyat Jakarta, bukan pemerintah pusat. Ini harus disesuaikan. Pemerintah pusat juga harus menyadari bahwa rakyat Jakarta punya sikap sendiri," tutur Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Dia tahu bahwa pemerintah pusat punya keputusan. Namun keputusan itu belum tentu sesuai dengan program Anies-Sandiaga. "Saya rasa itu tantangan pertama mulai hari ini," ujar Hashim.

Bagi Hashim, kepentingan rakyat Jakarta harus didahulukan ketimbang keinginan pemerintah pusat. "Yang penting Pak Anies dan Pak Sandi penuhi janji mereka kepada rakyat Jakarta, itu yang penting," kata Hashim. "Apakah itu sesuai dengan keinginan pemerintah pusat, itu yang kedua," tegasnya.

Terkait isu reklamasi ini, Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan ada beberapa hal yang akan dikawal saat awal kepemimpinan Anies-Sandi. Dari mulai program visi-misi hingga, persoalan pulau reklamasi.

"Ada yang dibuat oleh tim sinkronisasi Anies-Sandi, visi-misi. Itu tentu yang lebih formal akan dilakukaan sesuai visi-misi yang juga telah disampaikan dalam kampanye," ujar Mustafa di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Sabtu (14/10).

Selain itu menurut Mustafa yang perlu diperhatikan adalah aspirasi masyarakat. Ia berharap Anies-Sandi juga dapat menyelesaikan persoalan reklamasi. "Tapi juga ada aspirasi masyarakat yang menguat, itu diharapkan betul oleh Anies-Sandi ini akan diwujudkan. Seperti bagaimana menuntaskan persoalan reklamasi, bagaimana mencari jalan keluar persoalan reklamasi," ujar Mustafa.

"Karena pemerintah pusat sudah mencabut moratoriumnya, apakah ini sudah cukup secara peraturan perundangan memenuhi prosedur, atau sebetulnya masih harus diteliti lebih lanjut ada aspek-aspek yang harus dipenuhi. Juga kemudian bagaimana reklamasi yang sudah terlanjur berjalan ini, itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Masyarakat banyak memberi masukan," sambungnya.

SIKAP ANIES - Saat kampanye Pilgub DKI, Anies memang selalu menegaskan dirinya menolak reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, reklamasi Teluk Jakarta menyengsarakan nelayan. Saat kampanye pada Parade Nelayan Menolak Reklamasi di Cilincing, Jakarta Utara, Anies sempat menegaskan janji kampanyenya itu.

"Kita ingin semua merasakan kemajuan. Dan mengajak seluruh warga Jakarta. Mari kita tegaskan. Bukan hanya menolak reklamasi, tapi mendukung pasangan calon yang menolak reklamasi," tegas Anies saat masa kampanye Pilgub DKI, Rabu, 8 Februari 2017.

Dalam pidato pelantikannya, Anies kembali menegaskan sikapnya soal reklamasi. Anies menyatakan pengelolaan air sampai pulau di Jakarta tidak boleh hanya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

"Pada saat republik ini didirikan, pesannya jelas. Kita tidak hendak membangun suatu negara untuk sekelompok orang. Kita hendak membangun satu negara untuk semua," kata Anies dalam bagian pidato politiknya di Balai Kota DKI, Senin (16/10).

Anies mengatakan semangat membangun Jakarta juga harus berlandaskan semangat untuk semua, tidak berlandaskan pada kepentingan golongan tertentu. "Kebijakan di Jakarta ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, air, teluk, dan pulau tidak boleh diletakkan atas kepentingan individu," kata Anies yang disambut riuh para warga di Balai Kota.

"Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, perhimpunan, atau korporasi. Tapi untuk kepentingan warga Jakarta semua," sambungnya.

Anies mengatakan semangat semua untuk semua tersebut akan menjadi fondasi penerapan kebijakannya nanti. "Itu semangat yang kita letakkan. Gubernur dan Wakil Gubernur harus menghadirkan keadilan sosial," kata Anies.

Sebelumnya, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said mengatakan, telah ada rekomendasi untuk melakukan kajian secara komprehensif terkait reklamasi.

"Reklamasi kita di rekomendasinya jelas, ada kajian lebih komprehensif terhadap yang sudah dikerjakan, baik secara fisik maupun dokumentasi," ujar Sudirman di Jalan Tirtayasa II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/10).

PEMERINTAH PUSAT NGOTOT - Seperti diketahui, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan mencabut moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pencabutan moratorium dilakukan hanya sepekan sebelum Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan, dilantik.

"Saya sudah tanda tangani (pencabutan moratorium) pada hari Kamis karena semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah," kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/10).

Pencabutan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta dilakukan pada 5 Oktober 2017 melalui surat Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017. "Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," demikian petikan surat tersebut.

Menyikapi keputusan itu, Kementerian Dalam Negeri meminta kebijakan Gubernur-Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno selaras dengan pemerintah pusat. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan, tidak boleh ada pertentangan antara pemda dan pemerintah pusat, termasuk soal reklamasi.

"Daerah bagian integral pemerintah pusat, tidak bisa dipisahkan dengan nasional. Prinsip pemerintahan itu bahwa tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Jadi, kalau pemerintah ke utara, daerah tidak bisa ke selatan. Pemerintah daerah tidak bisa macam-macam, oposisi," ujar  proa yang akrab disapa Soni itu kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Kebijakan pemerintah pusat, menurutnya, harus dijalankan dengan juga mengakomodasi kepentingan lokal dalam APBD. Kemendagri, menurut Soni, akan mensupervisi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.

"Jadi hampir tidak mungkin daerah bertentangan dengan pusat, karena itulah tugas saya sebagai Dirjen Otda melakukan supervisi dan membina supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah," sambungnya.

Soal pencabutan pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Luhut sebelumnya menyatakan telah mengirimkan surat itu ke Pemprov DKI Jakarta, saat masih dijabat Djarot Saiful Hidayat. Djarot disebut Luhut menyampaikan ucapan terima kasih. "Kan sudah saya kirimkan, Pak Gubernur bilang makasih," sebut Luhut.

Selain itu, Luhut mengatakan, tim Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah mendatangi kantornya. Dia ingin agar tentang reklamasi tidak dibikin ribut. "Iya mereka datang kemari, saya sudah jelasin. Nanti Pak Ridwan (Deputi bidang Koordinasi bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman) brief mereka, jadi nggak usah ribut di luar gitu kalau ada yang tidak setuju, beritahu. Kan yang kaji itu kita-kita semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," papar Luhut.

Luhut juga menanggapi pernyataan Anies yang sempat menyatakan tidak akan melanjutkan reklamasi. Menurut Luhut, keputusan pencabutan itu sudah melalui kajian yang benar. "Nggak ada itu gubernur. Keinginan itu dari atas. Bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang tidak benar," kata Luhut.

Namun untuk lengkapnya, Luhut mengaku akan memaparkan secara detail pada minggu depan. "Saya akan bikin paparan lengkap setelah balik dari Amerika, minggu depan. Silakan mau tanya apa saja dari A sampai Z, silakan tanya," kata Luhut. (dtc)