Menanti Realisasi Janji Anies-Sandi Tolak Reklamasi

Selasa, 17 Oktober 2017, 09:00:00 WIB - Politik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato politiknya di halaman Balaikota DKI Jakarta, Senin (16/10). Dalam Pidatonya gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta meminta kepada seluruh warga DKI untuk bersama membangun kota Jakarta yang lebih baik. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pasca dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno langsung ditunggu penuntasan janjinya terkait isu yang paling panas dibicarakan di Jakarta, yaitu terkait penolaka terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sejumlah pihak sudah mulai meminta Anies-Sandi untuk konsisten dengan janjinya untuk menghentikan reklamasi.

Salah satunya dari kelompok yang menamakan diri Front Perjuangan Rakyat (FPR). Senin (16/10) malam, massa FPR menggelar aksi bakar lilin di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menghentikan reklamasi dan penggusuran.

"Kami menagih janji Anies-Sandi agar menghentikan penggusuran, berikan kebebasan menyampaikan pendapat dan setop reklamasi," kata Koordinator Aksi Dimas Safii saat ditemui di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat.

Dimas mengatakan aksi ini merupakan rangkaian aksi menuju tiga tahun pemerintahan Jokowi dan memperingati hari ketiadaan pangan dunia. Mereka akan kembali aksi pada Jumat (20/10). "Tanggal 20 (Oktober) akan aksi lagi momentum tiga tahun pemerintahan Jokowi. Sasaran pasti akan di Istana," ucap Dimas.



Sebelumnya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menegaskan, dirinya yakin Anies Baswedan-Sandiaga Uno menunaikan seluruh janjinya, termasuk menyetop reklamasi. Janji, bagi Prabowo, adalah utang yang harus dilunasi. "Janji adalah utang. Mereka bertekad untuk kepentingan bangsa dan rakyat," kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/10).

Prabowo mengatakan Anies-Sandi menyiapkan kajian terkait reklamasi. Seluruh sektor kehidupan warga Jakarta, ditegaskan Prabowo, harus diperhatikan. "Saya juga pesankan mereka juga harus akomodatif, harus juga memperhatikan kepentingan semua sektor, juga kepentingan para pengusaha yang harus diperhitungkan dan harus bisa diakomodasi," imbuh Prabowo.

Hal senada juga disampaikan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan, Anies-Sandi harus memenuhi janjinya terkait reklamasi. Hal itu perlu dilakukan meski bertentangan dengan sikap pemerintah pusat.

"Yang penting mereka penuhi janji mereka pada rakyat Jakarta. Yang pilih mereka adalah rakyat Jakarta, bukan pemerintah pusat. Ini harus disesuaikan. Pemerintah pusat juga harus menyadari bahwa rakyat Jakarta punya sikap sendiri," tutur Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Dia tahu bahwa pemerintah pusat punya keputusan. Namun keputusan itu belum tentu sesuai dengan program Anies-Sandiaga. "Saya rasa itu tantangan pertama mulai hari ini," ujar Hashim.

Bagi Hashim, kepentingan rakyat Jakarta harus didahulukan ketimbang keinginan pemerintah pusat. "Yang penting Pak Anies dan Pak Sandi penuhi janji mereka kepada rakyat Jakarta, itu yang penting," kata Hashim. "Apakah itu sesuai dengan keinginan pemerintah pusat, itu yang kedua," tegasnya.

Terkait isu reklamasi ini, Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan ada beberapa hal yang akan dikawal saat awal kepemimpinan Anies-Sandi. Dari mulai program visi-misi hingga, persoalan pulau reklamasi.

"Ada yang dibuat oleh tim sinkronisasi Anies-Sandi, visi-misi. Itu tentu yang lebih formal akan dilakukaan sesuai visi-misi yang juga telah disampaikan dalam kampanye," ujar Mustafa di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Sabtu (14/10).

Selain itu menurut Mustafa yang perlu diperhatikan adalah aspirasi masyarakat. Ia berharap Anies-Sandi juga dapat menyelesaikan persoalan reklamasi. "Tapi juga ada aspirasi masyarakat yang menguat, itu diharapkan betul oleh Anies-Sandi ini akan diwujudkan. Seperti bagaimana menuntaskan persoalan reklamasi, bagaimana mencari jalan keluar persoalan reklamasi," ujar Mustafa.

"Karena pemerintah pusat sudah mencabut moratoriumnya, apakah ini sudah cukup secara peraturan perundangan memenuhi prosedur, atau sebetulnya masih harus diteliti lebih lanjut ada aspek-aspek yang harus dipenuhi. Juga kemudian bagaimana reklamasi yang sudah terlanjur berjalan ini, itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Masyarakat banyak memberi masukan," sambungnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar