JAKARTA, GRESNEWS.COM - Berakhir sudah era kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar. Rapat pleno Golkar telah memutuskan memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua umum. Sementara menunggu digelarnya, musyawarah nasional luar biasa, jabatan yang lowong itu diisi oleh Airlangga Hartarto.

"Sekarang sudah selesai. Pembacaan kesimpulan, Azis (Azis Syamsuddin, red) menyerahkan ke Pak Airlangga. Ketua umum dinyatakan non aktif. Jabatan Ketum dinyatakan lowong dan diangkat Airlangga sebagai Ketua Umum," ujar Wasekjen Korbid Kepartaian Sarmuji, Rabu (13/12).

Meski begitu, kata Sarmuji, untuk menentukan ketua umum definitif, Partai Golkar akan menggelar munaslub yang direncanakan dilaksanakan tanggal 19 Desember 2017. Sehari sebelumnya akan digelar rapimnas. "Tetap munaslub tanggal 19. Rapimnas tanggal 18. Pleno ini hanya mengisi jabatan lowong," ucap Sarmuji.

Dengan adanya keputusan ini, Idrus Marham tak lagi menjabat sebagai Plt ketum. Munaslub rencananya digelar di Jakarta. Rapat pleno Golkar memang mendesak agar partai berlambang beringin itu segera menggelar munaslub paling lambat 19 Desember. Ada lebih dari dua pertiga peserta yang menggalang tanda tangan untuk itu.

"Yang hadir 232, yang tanda tangan 157. Jadi 67 persen," ujar Wasekjen Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Rabu (13/12).

Korbid Kepartaian Golkar Kahar Muzakir membacakan dukungan tersebut. "Yang membacakan Pak Kahar sebagai Ketua Korbid Kepartaian," terang Ace.

Meski begitu, tanda tangan ini bukanlah hasil akhir. Dilaksanakannya munaslub atau tidak, hal itu bergantung pada hasil rapat pleno. "Tapi hasil akhirnya kita tunggu kesimpulan rapat yang dirumuskan," kata Ace.

Yang menandatangani berkas penggalan dukungan munaslub itu ternyata bukan hanya para penentang Setya Novanto, loyalis Setya Novanto, Yahya Zaini pun ikut membubuhkan tanda tangan agar Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) paling lambat 19 Desember.

Dari daftar peserta pleno, sebenarnya ada 1 orang yang tak jadi mendukung diadakan munaslub paling lambat 19 Desember 2017. Ia adalah Benny Bramantyo. Benny sudah membubuhkan nama dan tanda tangan, namun kemudian dicoret.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mendesak pleno Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Agus akan mendesak munaslub digelar paling lambat 17 Desember 2017.

"Tentu kami akan lakukan perjuangan di dalam rapat pleno nanti agar rapat pleno memutuskan munaslub dilakukan selambat-lambatnya 17 Desember sehingga kami punya cukup waktu mengikuti agenda politik di 2018, khususnya di awal Januari nanti," ujar Agus di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12).

Ada sejumlah alasan mengapa Agus mendesak Golkar segera menggelar munaslub. Salah satunya, demi menghadapi agenda politik 2018. "Tentu alasannya ada agenda politik ke depan yang sangat penting, terutama kaitan dengan pendaftaran Pilkada harus selesai awal Januari 2018," terang Agus.

Selain itu, Agus meminta Golkar segera mengambil solusi setelah Ketum Golkar Setya Novanto berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP. Dia tak ambil pusing apabila ada suara-suara penolakan munaslub dalam pleno malam ini.

"Saya yakin ada titik temu karena, bagaimanapun, saya yakin ada kesadaran kolektif di rapat pleno nanti terhadap pentingnya kami mengedepankan kepentingan partai, yaitu dalam rangka kami sesegera mungkin cari solusi terhadap organisasi berkaitan ketua umum kami sudah jadi terdakwa," pungkas Agus.

Selain itu, dalam rapat pleno tersebut sempat terjadi sedikit "perlawanan" dari loyalis Novanto, Aziz Syamsuddin. Aziz sempat menyebut munaslub sebaiknya tidak digelar dalam waktu dekat. Jika pleno DPP menetapkan agenda munaslub, Aziz menganggap itu cacat prosedur.

Menurut Aziz, agenda munaslub harus dibicarakan di forum rapimnas. "Cacat karena dia harus melewati mekanisme rapimnas. Penentuan tempat dan tanggal harus melalui rapimnas," cetus Aziz.

AIRLANGGA CALON KUAT - Meski munaslub belum digelar, namun sudah beredar kabar jikapun digelar, maka ketua umum sementara saat ini Airlangga Hartarto bakal terpilih sebagai ketua umum definitif pada munaslub nanti. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyebut ada kemungkinan Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi di munaslub Golkar.

Airlangga sendiri masih menanggapi "dingin" spekulasi itu. "Ya, tentunya kita lihat perkembangan dari pleno dan dari jadwal munaslub itu sendiri dan berdasarkan mekanisme yang ada di Partai Golkar," ujar Airlangga di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12).

Menurut Airlangga, pleno Golkar selain membahas soal mekanisme munaslub, juga termasuk soal pemilihan aklamasi terhadap dirinya untuk menjadi ketum menggantikan Setya Novanto. "Rencananya nanti akan dibahas dalam rapat pleno. Nanti dibahas di sini (rapat pleno)," jelas Airlangga.

Ketua Korbid Perekonomian Golkar ini menyatakan munaslub sudah harus digelar. Sebab, dalam rapat pleno pada 21 November lalu, diputuskan munaslub akan digelar setelah ada putusan praperadilan Novanto terkait status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP.

Namun, sebelum putusan praperadilan Novanto esok hari, Kamis (14/12), hari ini dakwaan Novanto sudah dibacakan di sidang Pengadilan Tipikor. Dengan sendirinya, praperadilan Novanto pun gugur. "Dari hasil pembacaan (dakwaan) tadi, tentunya ini seperti apa yang ditulis dalam rapat pleno tanggal 21 yang lalu," tuturnya.

"Saya rasa sih jadwalnya kemarin sudah jelas. Kalau hasil keputusan yang lalu kan sudah dijadwalkan munas luar biasa. Tunggu saja," imbuh Airlangga.

Mengenai adanya pihak-pihak yang tidak ingin munaslub digelar, Menteri Perindustrian itu mengingatkan soal syarat penyelenggaraan munaslub. Airlangga mengatakan syarat munaslub adalah adanya dukungan minimal dua pertiga dari 34 DPD I Golkar. "Dalam rapat itu, berdasarkan pada aspirasi dari daerah. Kalau lihat hari ini 34 (DPD I Golkar) dari 34 sudah menghendaki munas luar biasa," papar Airlangga.

Sementara itu, satu calon ketua umum yang disebut bakal menjadi penantang potensial Airlangga, Idrus Marham, belum menentukan sikap jelas terkait apakah dirinya juga hendak maju di bursa pemilihan Ketum Golkar. Idrus mengatakan sikap resminya akan disampaikan seusai rapat pleno DPP Golkar malam ini.

Dalam menyikapi desakan munaslub, selaku Plt Ketum, Idrus mengatakan akan melakukan dua hal. Pertama, jika rapat pleno memutuskan Golkar akan menggelar munaslub, dia akan mengumumkannya kepada seluruh kader Golkar. "Setelah itu saya nanti sampaikan sikap saya dalam merespons pelaksanaan munaslub itu," ujar Idrus.

Idrus enggan mengomentari waktu paling tepat pelaksanaan munaslub. Dia ingin menghindari sangkaan negatif dengan memilih irit bicara. "Saya kira begini ya, saya tidak boleh berwacana. Biarkan nanti rapat pleno ya, kalau saya mengatakan harus begini, nanti dianggap lagi Plt Ketum mengarahkan. Tidak boleh," ujar Idrus.

"Biar betul-betul aspirasi ini tumbuh dari seluruh pengurus DPP dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi-aspirasi yang sudah berkembang sebelumnya. Apakah itu dari DPD I, DPD II, dari ormas yang ada, tokoh-tokoh, biar ini enak semua kita lakukan itu," imbuh dia. (dtc)

BACA JUGA: