Polemik Reklamasi Merebak Lagi

Senin, 13 Februari 2017, 09:00:00 WIB - Politik

Kondisi pantai yang akan direklamasi oleh PT Muara Wisesa untuk dibangun Pulau G (Gresnews.com/Edy Susanto)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Polemik soal reklamasi pantai utara Jakarta kembali merebak. Pemicunya adalah pernyataan mantan aktivis Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Emmy Hafild, yang membuat pernyataan terbuka mendukung reklamasi. Emmy yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta mengemukakan beberapa alasan terkait dukungannya atas proyek reklamasi.

Alasan Emmy yang terutama adalah teluk Jakarta merupakan suatu ekosistem yang sudah rusak, sudah dalam tahap tidak dapat balik. Untuk memperbaikinya ke keadaan semula memerlukan biaya yang sangat besar dan hampir mustahil. Kerusakan itu disebabkan endapan dari 13 sungai yang bermuara di teluk Jakarta, pencemaran, penurunan muka tanah, dan proyek reklamasi sebelumnya.

Karena itu, kata dia, Pantura sudah tidak layak huni dan pilihannya hanya dua, yaitu ditinggalkan atau diadaptasi dengan membuat ekosistem baru sehingga layak huni. Singkat kata, Emmy menilai, reklamasi adalah jalan keluar terbaik untuk kondisi teluk Jakarta. Dia juga beralasan, semua kota besar di pinggir laut melakukan reklamasi, seperti Hongkong, Osaka, Singapura, Dubai, dan Miami dan lain lain.

"Water front areanya menjadi kawasan wisata atau komersil yang dapat dinikmati oleh warga maupun turis dan menjadi pusat ekonomi baru yang menghidupi kota dan warganya," demikian kata Emmy via laman Facebook miliknya.

Pernyataan Emmy mendukung reklamasi yang membawa latar belakang dirinya sebagai aktivis Greenpeace dan Walhi, membuat kedua lembaga itu bereaksi. Dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (12/2), Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menegaskan, pernyataan Emmy tidak ada kaitannya dengan Greenpeace. Leonard menegaskan, Greenpeace menolak berbagai rencana reklamasi pantai tak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.

"Karena alih-alih membawa manfaat, reklamasi pantai justru akan menimbulkan masalah dan bencana ekologis baru, serta tidak menghormati sejumlah norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Leonard.

Dia mengatakan, reklamasi bukan solusi. Bahkan malah akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah peningkatan secara drastis kadar polusi air Teluk Jakarta, karena adanya 17 pulau buatan akan mengurangi secara signifikan kecepatan arus dan volume air Teluk Jakarta, sehingga kemampuan cuci alami air Teluk Jakarta terhadap berbagai polutan akan menurun secara drastis pula.

"Selain itu reklamasi akan menyebabkan kerusakan ekologis di daerah asal pasir yang dipakai untuk pembentukan 17 pulau buatan tersebut," ujar Leonard.

Greenpeace Indonesia mencermati seluruh perdebatan intelektual, serta dampak sosial ekologis yang sudah dan akan terjadi terhadap masyarakat pesisir Teluk Jakarta. Menurut Leonard, dari seluruh argumen yang dikemukakan pihak pendukung reklamasi, tidak ada yang dapat meyakinkan bahwa reklamasi dapat menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan di Jakarta seperti penurunan (amblasnya) muka tanah, banjir rob, penghisapan air tanah secara masif, dan pencemaran kronis terhadap sungai-sungai di Jakarta, dan terhadap Teluk Jakarta itu sendiri.

"Pembuatan pulau-pulau reklamasi, yang terutama ditujukan bagi hunian dan kegiatan bisnis kelas menengah atas, diperkirakan akan menyebabkan peminggiran total kepada masyarakat nelayan miskin Teluk Jakarta, dan secara masif akan memperlebar ketimpangan sosial ekonomi di Jakarta," ujar Leonard.

Greenpeace Indonesia berpendapat, berbagai persoalan lingkungan Jakarta di atas memerlukan solusi yang komprehensif, dari hulu ke hilir, dari perubahan kebijakan pemerintah yang signifikan sampai perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungannya secara radikal, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. "Tidak mungkin semua persoalan tersebut diselesaikan hanya di Teluk Jakarta dengan kombinasi proyek reklamasi dan Giant Sea Wall," tegas Leonard.

Leonard menegaskan bahwa pernyataan Emmy Hafild sama sekali tidak mewakili dan tidak sejalan dengan posisi Greenpeace Indonesia. "Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta, dan juga reklamasi Teluk Benoa di Bali. Kami juga menolak upaya kriminalisasi terhadap para aktivis anti reklamasi, seperti yang terjadi di Teluk Benoa dalam beberapa hari terakhir ini, dan akan terus bersolidaritas dengan seluruh elemen masyarakat yang menolak reklamasi. Pemerintah harus berani bersikap dan menghentikan upaya privatisasi ruang pesisir," pungkas Leonard.


Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar