Terulang Upaya Pengalihan Wewenang Penuntutan KPK

Selasa, 12 September 2017, 13:00:00 WIB - Politik

Jaksa Agung Prasetyo (kiri) didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah (kanan) menjawab pertanyaan anggota Komisi III dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Raker tersebut membahas tugas dan wewenang Kejaksaan Agung dalam penanganan sejumlah kasus termasuk kerjasama antar lembaga penegak hukum, serta rencana pembentukan Satgas Tipikor oleh Kejaksaan Agung. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dipersoalkan, kali ini muncul kembali upaya pengalihan kewenangan penuntutan perkara korupsi yang selama ini ada di KPK ke Kejaksaan. Jaksa Agung HM Prasetyo yang menyinggung penuntutan KPK seharusnya seizin Kejagung.

Namun pimpinan KPK menegaskan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Untuk sementara, kami kan bekerja sesuai UU KPK yang berlangsung. Kami tidak bisa berandai-andai ke depan. Selama UU seperti itu dan kami berterima kasih terus ke Kejagung yang selalu mengirimkan jaksa bertugas di KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Dalam pernyataannya, Jaksa Agung membandingkan KPK dengan lembaga pemberantasan korupsi di luar negeri. Syarif menyebut soal fungsi dan kewenangan penuntutan tak berdampak pada indeks persepsi korupsi (IPK) suatu negara.

"Itu tidak ada hubungannya dengan IPK. Indeks persepsi korupsi itu tidak ditentukan dengan digabungkan penyidikan dan penuntutan, itu kualitas pelayanan publik di Indonesia," tegasnya.



"Singapura itu bukan karena dipisah itu, bahkan di Malaysian Anti-Corruption Commission, itu ada perwakilan jaksa. Nanti ketika MAK Malaysia mulai menyidik perdana menteri sekarang, wakil jaksa itu ditarik. Ada juga contoh lain yang digabung antara penyidik dan penuntutannya. SFO di New Zealand. Dia IPK-nya top ten," sambung Syarif.

Sebelumnya, Prasetyo mengusulkan kewenangan penuntutan KPK harus mendapat izin dari Kejagung. Ia membandingkan kewenangan tersebut di negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

"Kewenangan dari biro antikorupsi Singapura maupun Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja dan meskipun Malaysia memiliki divisi penuntutan, tapi harus tetap mendapat izin dari Kejaksaan Agung Malaysia," ujar Prasetyo saat rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Prasetyo membandingkan pemberantasan korupsi di Indonesia yang menurutnya tak efektif. "Mereka menyampaikan lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan besar cenderung akan sewenang-wenang dan merasa tidak boleh disentuh dan dipersalahkan," imbuhnya.

Ia mengatakan, Kejagung memiliki keterbatasan terkait fungsi penuntutan kasus korupsi. Prasetyo lantas membandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

"Jaksa agung adalah penuntut umum tertinggi. Tapi di dalam UU KPK kewenangan tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Di Singapura dan Malaysia, tidak saling bersaing dan tidak saling menjatuhkan," paparnya.

Prasetyo mengatakan, kedua negara tersebut lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi. "Sudah saatnya melihat ke kedua negara itu yang efektif dan efisien meski tindak penegakan hukum jauh dari hiruk-pikuk," kata Prasetyo.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar