Wacana Melengserkan Setya Novanto dari Kursi Ketua DPR

Jum'at, 10 Maret 2017, 09:00:00 WIB - Politik

etua DPR Setya Novanto meninjau persiapan untuk menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3). Setya Novanto menyatakan DPR telah siap menyambut kedatangan Raja Salman sebagai salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan di Indonesia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setya Novanto yang kini sedang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali terbelit masalah pidana. Nama Setya Novanto muncul dalam dakwaan terhadap terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Sugiharto, yang merupakan mantan Panitia Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Kemunculan nama politisi senior Partai Golkar itu di kasus korupsi e-KTP, tak ayal kembali menggoyang posisi Novanto sebagai Ketua DPR. Terlebih sebelumnya, Novanto pernah mengundurkan diri karena terlibat skandal "Papa Minta Saham" terkait permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia terkait masalah perpanjangan kontrak.

Desakan untuk kembali melengserkan Novanto dari kursi Ketua DPR pun menggema. Koordinator Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, ketika nama Setya Novanto disebut dalam dakwaan maka memungkinkan untuk melakukan penyidikan soal perannya dalam kasus korupsi e-KTP.

"Setya Novanto dengan disebut korupsi bersama-sama berarti tidak akan butuh waktu lama menjadi tersangka dan dihadapkan di persidangan Tipikor sebagai terdakwa," kata Boyamin melalui pesan tertulisnya kepada gresnews.com, Kamis (9/3).

Dalam dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto, Setya Novanto disebut bersama-sama beberapa pihak teah melakukan tindak korupsi. Setya Novanto yang pada waktu itu menjabat ketua fraksi Partai Golkar diminta agar fraksinya mendukung anggaran proyek e-KTP.

Setelah itu, ada pula pertemuan antara Setya Novanto dengan Irman dan Andi Narogong di ruang kerjanya di lantai 12 Gedung DPR. Dalam pertemuan itu, Novanto juga berjanji akan mengondisikan beberapa fraksi agar ada persetujuan terhadap anggaran e-KTP.

Lebih lanjut Boyamin Saiman menuturkan, meskipun baru disebut dalam dakwaan awal, tentu berdampak secara politik terhadap posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Setelah namanya disebutkan, secara etis Novanto dianjurkan untuk menyerahkan jabatannya sebagai Ketua DPR.

"Ketua DPR menjadi tidak layak secara moral dan politik sehingga semestinya mulai hari ini meletakkan jabatannya atau mengundurkan diri dari Ketua dan Anggota DPR," imbuh mantan aktivis HMI itu.

Sebelumnya, Setya Novanto masih bersikukuh bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus e-KTP. Kapasitasnya sebagai ketua fraksi kala itu tidak pernah masuk dalam penganggaran seperti yang disebut dalam dakwaan.

"Enggak ada, nanti kita lihat di persidangan nanti, yang jelas saya tidak pernah urus-urus masalah anggaran, tidak pernah," kata politisi Partai Golkat itu kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/3).

Setya menyampaikan, saat dirinya menjabat ketua fraksi Golkar, tidak pernah mengurusi soal anggaran. Anggaran itu, kewenangannya Badan Anggaran (Banggar) bukan kewenangan ketua fraksi.

Namun begitu, Setya Novanto menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke pengadilan. Dia mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan proyek e-KTP.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar