Beredar kabar, selain mengundurkan diri, "Papa" Setnov juga menunjukkan penggantinya, yaitu Aziz Syamsuddin.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua DPR Setya Novanto dikabarkan telah menulis surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kabar itu beredar setelah Ketua FPG DPR RI Robert Kardinal dan Aziz Syamsuddin menggelar rapat dengan mengundang ketua-ketua fraksi lainnya. Pertemuan yang kemudian cuma dihadiri oleh Arsul Sani dari F-PPP dan Cucun dari F-PKB dan Sekjen DPR.

Beredar kabar, selain mengundurkan diri, "Papa" Setnov juga menunjukkan penggantinya, yaitu Aziz Syamsuddin. Terkait isu tersebut, Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Golkar Roem Kono mengaku belum ada pemberitahuan resmi soal surat keputusan dari Setnov.

"Itu saya belum dengar itu saya baru membaca itu ada pertemuan. Mungkin antara mereka ada bincang-bincang ya saya tidak tahu. Tapi yaa memang sudah ada pemberitahuan secara resmi memang betul bahwa ada surat keputusan dari Ketum Setya Novanto menunjuk saudara Aziz," ujar Roem saat konferensi pers di Pulau Dua Resto Kompleks Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12).

Roem mengatakan, dirinya belum bertemu langsung dengan Aziz Syamsuddin perihal kebenaran surat dari Setya Novanto tersebut. Pengunduran diri Setya Novanto dan soal penunjukan Aziz sebagai ketua, lanjut Roem, harus melalui mekanisme yang diatur dalam partai.

"Kalau itu memang benar saya kira ini menjadi suatu pembicaraan kembali kepada kami sebagai pengurus partai Golkar dan juga anggota DPR. Jadi memang sekarang ini kita tahu Ketum kita masih dalam proses hukum jadi kita harus bertanya pada mereka karena memang kalau dilihat dari aturan-aturan itu menjadi suatu diskresi atau kebijakan ketum untuk mengangkat jabatan-jabatan strategis itu," jelas Roem.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mendengar kabar Setya Novanto melepas jabatan Ketua DPR. Arsul mendengar kabar tersebut saat menghadiri pertemuan di ruangan Fraksi Golkar, Lantai 12, Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakpus.

"Bagi PPP sih pertemuan di lantai 12 (ruang Fraksi Golkar) itu nggak ada istimewanya, karena hanya mendengarkan Ketua F-PG (Robert J Kardinal) bilang kepada saya dan Cucun (Sekretaris F-PKB) bahwa Pak SN (Setya Novanto) telah memutuskan mundur dari Ketua DPR dan PG akan ajukan Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya," ujar Arsul saat dikonfirmasi, Sabtu (9/12).

Arsul mengatakan pertemuan berlangsung singkat kemarin, 8 Desember 2017. Arsul bercerita, Fraksi PPP merespons kabar mundurnya Novanto dengan tanggapan normatif yaitu ucapan terima kasih. "Ya, jawaban kami juga singkat dan normatif saja, terima kasih dan akan disampaikan kepada fraksi kami masing-masing," kata Arsul.

Arsul mengaku tak ingin mencampuri urusan internal Golkar terkait penunjukan Ketua DPR baru. Dia pun enggan berkomentar soal rapat paripurna DPR, Senin (11/12) besok, sekaligus menjadi momen pelantikan Ketua DPR baru.

"Soal apakah rapur (rapat paripurna) Senin akan digunakan untuk pelantikan Ketua DPR baru, biar diputuskan di Bamus (Badan Musyawarah) DPR saja oleh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi," ucap Arsul.

DIKECAM GMPG - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), yang dimotori Doli Kurnia, mendengar kabar manuver Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR. GMPG menolak manuver tersebut.

"Kemarin sore kita dikejutkan oleh berita adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua FPG DPR RI Robert Kardinal dan Aziz Syamsuddin dengan mengundang ketua-ketua fraksi lainnya. Pertemuan yang kemudian cuma dihadiri oleh Arsul Sani dari F-PPP dan Cucun dari F-PKB dan Sekjen DPR RI ternyata untuk menyampaikan pengunduran diri SN dari Ketua DPR dan memaksakan untuk segera dilakukannya rapat paripurna untuk mengesahkan Aziz sebagai Ketua DPR berdasarkan surat dari SN," tutur Doli kepada wartawan, Sabtu (9/12).

Apabila informasi itu benar, kata Doli, untuk kesekian kalinya oknum politikus Golkar telah mempermalukan, bahkan melecehkan, Golkar dan DPR. Menurut Doli, tindakan yang dilakukan Novanto, Robert Kardinal, dan Aziz Syamsuddin telah menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan partai dan publik.

"Lebih jauh mereka telah berusaha menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Seperti tak kenal etika, moral, dan adab, mereka mengabaikan keberadaan rakyat dan menempatkan DPR seakan berada di dalam genggaman mereka yang kapan saja bisa dibolak-balik sesukanya," ulas Doli.

Doli mengatakan manuver Novanto yang disokong Robert Kardinal dan Aziz telah melampaui kewenangan DPP Golkar. Novanto, kata dia, bukanlah pemilik Golkar, dan kepemimpinannya telah terdelegitimasi secara politik karena kasus hukumnya dan permintaan munaslub dari DPD-DPD I Golkar.

"Oleh karena itu, sudah sepantasnya para anggota DPR yang terhormat tidak mengikuti keinginan SN dan Aziz, yang dimulai dari gerakan anggota FPG untuk menolak pemaksaan pergantian SN ke Aziz Syamsuddin di rapat paripurna.

Plt Sekjen DPR Damayanti juga mengaku tak tahu-menahu soal pertemuan yang disebut Doli. "Saya nggak tahu," ujarnya singkat.

Sementara itu, Azis Syamsuddin sendiri menanggapi santai isu pencalonan dirinya sebagai pengganti Setya Novanto di kursi ketua DPR. Namun Azis mencoba meminta izin ke Presiden Joko Widodo. "Amin, amin. Namanya masuk (sebagai calon) ya nggak apa-apa," ujar Aziz di Hotel Atlet Century Park, Jl.Pintu Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/12).

Azis mengaku belum mengetahui namanya masuk sebagai calon pengganti Novanto di ketua DPR. "Lagi dicoba (izin ke Jokowi). Saya malah belum tau sebenernya nama saya masuk. Alhamdulillah. Saya baru pulang dari daerah ini," imbuhnya.

Aziz mengungkapkan hingga saat ini belum melakukan konsolidasi dengan pihak manapun. Ia masih menunggu keputusan praperadilan Novanto yang menjadi kesepakatan pleno Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Belum (konsolidasi). Memang ada di medsos. Cuma kan saya tetap berpegang pada keputusan DPP Golkar. Keputusan DPP adalah sambil menungu putusan praperadilan," katanya.

Menurut Azis, Novanto masih tetap menjadi Ketum Golkar hingga adanya putusan praperadilan. Meski Idrus Marham telah ditunjuk sebagai Plt Ketum, Azis memandang kebijakan strategis tetap harus ditandatangani Novanto. "Walaupun ada Plt yang ditunjuk adalah Idrus Marham, tapi kebijakan strategis harus tetap ditandatangani Novanto," tutur dia.

Azis memandang isu soal dia menjadi kandidat pengganti Novanto di DPR tidaklah penting. Dia lebih memikirkan soal gugatan praperadilan yang diajukan Novanto untuk menggugurkan status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP. "Sekarang bagaimana Pak Novanto menghadapi pra peradilan," ucapnya. (dtc)