JAKARTA, GRESNEWS.COM - Banyak aset negara yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dimanfaatkan maksimal bahkan sejumlah lahan yang menjadi aset negara dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu ke depan dibutuhkan pemimpin yang punya komitmen kuat selamatkan aset negara.

Salah satu BUMN yang asetnya banyak bermasalah adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Saat ini jumlah aset KAI yang bermasalah mencapai 180 juta meter persegi. Tak heran jika KAI terus berupaya mengembalikan aset-aset tersebut.

Dalam diskusi bertema Pemimpin Baru dan Penyelamatan Aset Negara, sejumlah partai menyatakan calon presidennya punya komitmen kuat untuk menyelamatkan aset negara. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengungkapkan bahwa partainya sedari awal telah berkomitmen perlunya penguatan campur tangan negara terhadap BUMN yang jumlahnya 141 BUMN tersebut. Hal itu sesuai UUD 1945 bahwa sumber daya alam yang dimiliki Indonesia  untuk mensejahterakan rakyat.

"Jangan sampai BUMN dijual dan diprivatisasi, negara harus membela aset-aset yang menjadi milik negara," kata Fadli.

Yang perlu dilakukan privatisasi adalah manajemen pengelolaan BUMN sementara kepemilikannya tetap harus dikendalikan oleh negara. BUMN sangat potensial untuk untuk mensejahterakan rakyat. Visi tersebut, kata Fadli juga merupakan visi dari capres Gerindra Prabowo Subianto.

Tak mau kalah dengan pesaingnya, hal senada juga disampaikan politisi PDIP Maruarar Sirait. Bahwa penyelamatan aset negara untuk kepentingan nasional perlu menjadi komitmen pemimpin terpilih dalam pilpres nanti. Dan PDIP yang mengusung Joko Widodo menyatakan berkomitmen untuk penyelamatan aset-aset BUMN.

Politisi PDIP yang akrab disapa Ara ini mengatakan nasionalisasi aset untuk kepentingan rakyat menjadi prioritas perjuangan PDIP ke depan. "Saya kira kami punya komitmen untuk itu," kata Ara.

Namun pengamat politik dari Formappi Sebastian Salang menyatakan para capres perlu dipertanyakan komitmen mereka dalam penyelamatan aset negara. Sebab jika komitmen itu ada, maka untuk menertibkan aset negara yang nilainya sangat besar bisa dilakukan. Sehingga ketakutan untuk memberikan aset BUMN ke asing dan pihak yang tidak bertanggung jawab tidak terjadi.

"Jadi ini momentum ini sangat penting mempertanyakan komitmen mereka (capres) terkait penyelamatan aset BUMN, jangan hanya berkoar-koar saja," kata Sebastian.   

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan untuk mengembalikan aset-aset PT KAI yang tersebut tak mudah. Butuh waktu dan proses yang panjang. Namun pihaknya bersama-sama dengan DPR telah bersepakat untuk mengembalikan aset PT KAI tersebut. Dari jumlah yang masih bermasalah, setiap tahun KAI akan berupaya menyelamatkan asetnya sebanyak 1,5 juta meter persegi setiap tahunnya.

"Aset-aset yang bermasalah harus segera segera diselesaikan secepatnya," kata Jonan dalam diskusi Pemimpin Baru dan Penyelamatan Aset Negara di Cikini, Rabu (23/4).

Saat disinggung komitmen para elit negara dalam penyelamatan ases negara, Jonan agak malu-malu menyebut jika mereka masih kurang perduli. Namun dalam komitmen pengembangan perkeretapian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, perhatiannya sangat tinggi.

Hal itu bisa dilihat bagaimana setiap tahun pelayanan untuk transportasi perkeretapian makin membaik. Hingga saat ini jumlah aset PT KAI mencapai 280 juta meter persegi. Aset tersebut dibagi menjadi dua, tanah yang dikelola oleh PT KAI seluas 270 juta meter persegi sementara 50 juta meter persegi adalah milik negara atas nama Direktorat Jenderal  Kereta Api, Kementerian Perhubungan.

Hanya dari 270 juta meter persegi yang tersertifikasi baru mencapai 90 juta meter persegi. Sementara itu, 180 juta meter perseginya belum tersertifikasi dan banyak  diincar oleh pihak swasta. PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus berupaya untuk mengakuisisi lahan-lahan milik mereka yang banyak bersengketa.

BACA JUGA:
Tags