JAKARTA, GRESNEWS.COM -   Sebagian besar partai tak tertarik mendiskusikan problem Hak Asasi Manusia (HAM). Kesimpulan itu dirasakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat mengundang 12 partai politik peserta Pemilu 2014 untuk menyampaikan pandangannnya dalam diskusi tentang HAM di Jakarta, Kamis (3/4). Dari 12 partai peserta pemilu yang diundang ternyata hanya tiga partai yang bersedia hadir: Partai Nasdem, Golkar, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). "Mungkin mereka tidak punya nyali untuk hadir," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Pigai mengatakan, partai politik seharusnya ikut berkomitmen dalam menuntaskan pelanggaran HAM. Terlebih akhir-akhir ini banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi menjelang pemilu. Hak untuk memilih dan hak menjadi bagian dari pengelola pemerintah merupakan HAM.

Namun ia mengkritik kinerja pemerintah yang lamban dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Salah satu contohnya adalah banyaknya kasus pelanggaran HAM yang mandeg di Kejaksaan. Pigai mengaku telah berupaya bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan sejumlah kasus pelanggaran yang saat ini masih mandeg. Namun, menurutnya,  permohonan itu ditolak. Surat penolakan dari Presiden SBY telah diterimanya melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Dalam  diskusi bertema "Peran Parpol dalam Pemenuhan, Perlindungan, dan Penegakan HAM" yang hanya dihadiri tiga partai itu, perwakilan dari Partai Nasdem Taufik Basari mendukung penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini juga mengatakan partainya menempatkan HAM sebagai landasan kebijakan program visi dan misi. Prinsip dan nilai HAM juga menjadi pedoman dasar.

Menurutnya, dengan mendukung penyelesaian kasus HAM, kita mengubah dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Selain itu Nasdem juga mendorong penyelesaian HAM yang terjadi pada masa lalu dan memulihkan hak para keluarga korban. "Jika rakyat percaya Nasdem jadi wakilnya di parlemen, kita akan membangun kaukus HAM di DPR," janjinya saat ditanya panelis bagaimana strategi Nasdem dalam mendukung kasus HAM."

Sementara Muflihun perwakilan dari Partai Golkar mengakui adanya stigma negatif masyarakat terhadap Partai Golkar pada masa lalu. Tetapi ia mengklaim bahwa partainya telah berubah sejak reformasi tahun 1998. "Sejak 98, Golkar telah mengubah diri dan  menjadikan HAM sebagai platform, Golkar ingin mengembalikan HAM sebagai urat nadi bangsa dan negara," tegasnya.

Strategi yang dilakukan Golkar adalah melalui legislasi, pengawalan anggaran,dan praktik di lapangan. Ia berharap masyarakat akan mengubah pandangan negatif terhadap partai Golkar masa lalu.

Selain diikuti tiga partai diskusi soal HAM itu juga dihadiri peserta dari kepolisian dan kejaksaan, serta para korban pelanggaran HAM.

BACA JUGA: